KTP

Jokowi dan Buntut Tercecernya 2.005 e-KTP, Mendagri Tjahjo: Saya Siap Dipecat

KONFRONTASI- Belum habis isu arus buruh China komunis masuk negeri ini, Presiden Jokowi gagal lagi, kali ini soal proyek KTP yang bobol. Tercecernya 2.005 kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Pondok Kopi, Jakarta Timur menjadi perhatian publik. Sebab bukan kali ini saja e-KTP dibuang secara sembarang meski datanya sudah tidak aktif.

Menanggapi hal itu, Mendagri Tjahjo Kumolo akan bertanggung jawab. Tjahjo juga siap dipecat jika tercecernya e-KTP tersebut menimbulkan data pemilih tetap (DPT) ganda pada Pemilu 2019.

Pembuat KTP Palsu Dicokok Polisi

KONFRONTASI-Kepolisian Resort Seram Bagian Barat meringkus PS alias Pieter, seorang oknum pelaku yang diduga sebagai pembuat kartu tanda penduduk (KTP) asli tapi palsu (Aspal).

"Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku membuat KTP palsu dengan cara KTP miliknya discan lalu diganti dengan identitas orang lain, kemudian mengambil gambar atau foto calon korban dilakukan di rumah tersangka," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Muhammad Roem Ohoirat di Ambon, Rabu.

Tersangka pembuat KTP aspal ini juga memiliki sebuah rental di Kairatu, Kabupaten SBB yang dimanfaatkan untuk menjalankan operasinya.

"Yang bersangkutan selalu melakukan aktivitas edit foto serta identitas para korban di KTP yang sudah discan selanjutnya dicetak atau diprint menggunakan kertas foto lalu dipress menggunakan plastik pada rental tersebut," kata Ohoirat.

Terungkapnya kasus pembuatan KTP aspal oleh tersangka PS bermula dari pengaduan seorang ibu rumah tangga selaku saksi korban atas nama Aisa alias Ica (35).

Awalnya Ica mengetahui pembuatan KTP aspal tersebut dari ibu kandungnya sehingga dia pergi ke rumah tersangka dengan membawa satu lembar Kartu Keluarga.

Menurut Ohoirat, KK ini diserahkan kepada tersangka dan saksi kemudian difoto dan dijanjikan kembali keesikan harinya untuk mengambi KTP aspal yang sudah jadi.

Saksi juga disuruh membayar Rp120.000 untuk dua lembar KTP aspal yang dibuat terdakwa yaitu untuk saksi Ica dan suaminya Gustam Mangitu, dan pengurusan KTP ini dilakukan karena Ica dan suaminya belum pernah membuat KTP Elektronik.

Tetapi KTP aspal yang dibuat tersangka ternyata tidak bisa digunakan untuk pengurusan segala sesuatu karena dinyatakan palsu dan selalu ditolak.

KPK Periksa Ketua Golkar Jateng Soal Aliran Duit Korupsi e-KTP

JAKARTA- KPK Kamis ini memeriksa Ketua DPD I Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhardono. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka dugaan korupsi proyek e-KTP, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung.

"Ya, saksi dalam kasus e-KTP untuk tersangka IHP (Irvanto Hendra Pambudi Cahyo) dan MOM (Made Oka Masagung)," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (5/4/2018).

Aliran Kepercayaan di KTP, Disdukcasip Tunggu Arahan

Konfrontasi - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi belum menerapkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencantuman kepercayaan dalam kolom agama di KTP.

“Kami mau minta petunjuk juga, apa otomatis, apa diubah dulu undang–undangnya,” kata Kepala Disdukcapil Erwin Effendi dikutip Radar Bekasi, Minggu (12/11/2017).

Erwin mengatakan, pihaknya akan mengikuti peraturan dari pemerintah. Selain itu, kata Erwin, dia juga masih menunggu petunjuk pelaksanan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).

5 Poin Respons MUI atas Putusan MK soal Penganut Kepercayaan

Konfrontasi - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan tanggapan resmi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan penganut kepercayaan menyantumkan identitasnya itu di kolom agama di KTP dan Kartu Keluarga (KK).

Menurut Waketum MUI Zainut Tauhid Sa'adi, tanggapan MUI terhadap putusan MK tersebut sudah melalui kajian mendalam.

"Banyak aspek yang didalami sebelum ada tanggapan resmi MUI tentang keberadaan aliran kepercayaan," kata Zainut di Jakarta, Jumat (10/11).

Adapun lima poin tanggapan MUI tersebut adalah:

Pertama, MUI berpendapat bahwa pasal 29 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal tersebut adalah mengatur tentang masalah agama bukan mengatur masalah aliran kepercayaan sebagaimana dengan jelas disebutkan pada judul Bab yaitu BAB XI tentang Agama.

Dengan demikian frasa "beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu" sebagaimana yang termaktub pada pasal 29 ayat (2) tersebut, mengandung pengertian kepercayaan yang merujuk pada agama, bukan kepercayaan yang terpisahkan dari ajaran agama.

Golkar dan DPR Bersorak? Korupsi e-KTP, Jaksa Sebut Uang Negara Telah Mengalir ke Setya Novanto

KONFRONTASI-  Pada akhirnya Setya Novanto tak akan berdaya karena terlibat korupsi e-KTP, dan apalagi Jaksa pada KPK menyebut aliran uang diduga hasil korupsi proyek e-KTP telah mengalir ke Ketua Fraksi Golkar kala itu, Setya Novanto. Meski begitu tak dirinci berapa uang yang diterima Setya Novanto. Akankah Golkar Munas luar biasa  dan akankah DPR ganti ketuanya? Yang jelas DPR bersorak dan Golkar bergrak setelah jaksa sebut dana KKN mengalir ke Novanto.

Tersangka Baru Korupsi e-KTP Bakal Dibuka KPK

JAKARTA- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memastikan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) tersangka baru kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) sudah ditandatangani.

Hal itu diketahui ketika para jurnalis mengonfirmasi kepadanya mengenai rencana penetapan tersangka baru dari unsur DPR dalam kasus tersebut.

Agus memastikan proses yang dilalui untuk penetapan tersangka baru sudah dilakukan. Mulai dari penyelidikan, kemudian hasilnya dibahas dalam gelar perkara (ekpose) hingga diputuskan masuk ke penyidikan dengan penetapan tersangka baru.

"Nanti pada waktunya diumumkan. Gelar perkara sudah dilakukan, sudah diputuskan. Mungkin akan segera kita umumkan," kata Agus usai menerima kedatangan dan dukungan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dan rombongan, di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Dikonfirmasi ulang mengenai penetapan tersangka baru, Agus enggan menjawab. Menurut dia, sebaiknya menunggu pengumuman resmi KPK tidak lama lagi. "Nanti tunggu saja," ucap mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini.

Dia mengatakan, KPK terus melakukan pemeriksaan saksi-saksi di tingkat penyidikan untuk tersangka Direktur Utama PT Cahaya Wijaya Kusuma yang juga Direktur PT Murakabi Sejahtera Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Para saksi tidak hanya dari unsur DPR, baik anggota maupun mantan anggota hingga pihak swasta. "Kalau dipanggil kan pasti selalu beberapa kali. Tidak sekali untuk mengetahui peristiwa, mengetahui info ada enggak aliran dana dan segala macam," ucapnya.

Diketahui, KPK sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp2,314 triliun dari total nilai proyek lebih dari Rp5,599 triliun.

Ketiga tersangka, yakni mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman, Direktur ‎Pengelolaan Informasi Administrasi ‎Kependudukan Ditjen Dukcapil dan ‎pejabat pembuat komitmen (PPK)‎ Sugiharto, dan Direktur Utama PT Cahaya Wijaya Kusuma yang juga Direktur PT Murakabi Sejahtera Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Rizal Ramli: Korupsi e-KTP Momentum bagi Presiden Jokowi Lakukan Total Crackdown.

KONFRONTASI- " Korupsi E-KTP sungguh mengejutkan dan memalukan kita semua sebagai bangsa. Bukan saja karena tokoh-tokoh besar yang diduga terlibat dalam kasus ini begitu banyak. Tapi juga karena jumlah kerugian negara Rp 2,3 triliun itu sungguh luar biasa. Bayangkan, hampir 40 persen dari total nilai proyek diduga di korupsi."

Demikian disampaikan oleh  tokoh nasional  Dr Rizal Ramli yang juga Mantan menko Ekuin dan Menteri Koordinator Kemaritiman di Jakarta, Jumat 7 April 2017.

Pages