KPU

KONFRONTASI- KPU tidak kredibel, Pemilu tidak jurdil dan rakyat kecewa dan tak percaya atas KPU maupun pemilu 2019 ini. Akibatnya, tuntutan untuk mengganti para komisioner KPU mencuat dan meluas di kalangan rakyat.

Demikian pandangan pakar politik Universitas Paramadina Herdi Sahrasad, analis sosial  Muda Saleh dan alumni ITB M Achyar serta Mantan juru bicara Presiden RI ke empat, Adhie Massardi dalam diskusi di Forum Tebet.

KONFRONTASI - Saat ini merupakan fase kritis pertaruhan legitimasi KPU di mata rakyat, dinamika hasil Pilpres melahirkan gelombang besar arus bawah terhadap integritas KPU sebagai wasit Pemilu, rakyat mencurigai KPU bermain mata terhadap suara rakyat, pada posisi ini KPU dituntut membuktikan bahwa mereka mampu menjaga mandat rakyat, hal ini sebagaimana disampaikan Koordinator Presidium Demokrasiana Institute, Zaenal Abidin Riam.

KONFRONTASI- Pemerintah Jokowi nampak bakal sulit dan kerepotan dengan tuntutan rakyat akan pemilu jurdil dan bersih karena  kecurangan masif dan kekecewaan publik meluas atas pemilu yang sangat buruk dan sarat tekanan/intimidasi itu. Pengamat politik Muslim Arbi  menuturkan hal itu, dan dia melihat, tuntutan audit menyeluruh (investigasi, forensik dll) terus bergema di kalangan  rakyat dan kubu 02 yang ingin KPU bersikap fair dan adil.

Oleh: Marvin Ardana

BPN Prabowo Sandi akhirnya melaporkan puluhan ribu bukti kecurangan Pemilu 2019 ke Bawaslu. Itu semata-mata dilakukan agar kita tak lupa. 

Pengamat politik 'berakal sehat' terus menerus menyuarakan bahayanya sistem demokrasi yang bobrok karena kecurangan, semata-mata agar kita tak lupa.

Memang, siapapun yang terlibat andai sekalipun para elite atau KPU sendiri, memang harus diperkarakan. Semua dilakukan agar kita tak lupa, ya tak lupa ada dugaan kuat 'pemilu curang' di negeri kita.

Oleh: Alfian Dimas

Kesalahan hitung yang dilakukan petugas KPU tidak bisa dianggap main. Alasan human error tidak bisa dijadikan dalih untuk mentoleransi kesalahan itu. Salah hitung satu suara bisa fatal.

Data yang diserahkan oleh relawan IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Bawaslu harus ditindaklanjuti.

Oleh: Birendra Prihadi

Satu per satu mulai terbuka. Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus dicecar berbagai persoalan. Dari mulai sistem informasi dan teknologi yang lemah, hingga soal 'Linux Gratisan'. Lantas, masih mau percaya pemilu ini jujur, adil, dan bersih?

Pertama, mari kita bicara tentang bagaimana para pakar mengkritisi beberapa hal terkait sistem informasi dan teknologi KPU. Yang pertama, ternyata masalah KPU tak sebatas cakupan server saja. Ada yang lainnya.

KONFRONTASI -  

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab dari peristiwa banyaknya petugas KPPS yang meninggal di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu yang digelar serentak 17 April 2019 lalu. 

Fahri menyatakan, pihak keluarga dari petugas TPS yang meninggal dunia bisa menuntut pertanggungjawaban dari KPU.

KONFRONTASI - Koordiantor Relawan IT BPN Prabowo-Sandi, Mustofa Nahrawardaya menyoroti lemahnya manajemen sistem keamanan IT yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, server yang dimiliki lembaga penyelenggara Pemilu tersebut tidak memiliki sertifikat ISO 27001.

KOORDINATOR Relawan Informasi Teknologi (IT) BPN 02, Mustofa Nahrawardaya, membawa lebih dari 73 ribu lembar temuan kesalahan dari input sistem informasi hitung atau Situng milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bukti tersebut dibawanya ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu untuk ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran Pemilu 2019

Oleh:  Asyari Usman