KPU

KONFRONTASI - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Moeldoko mengatakan dirinya sudah melaporkan perkembangan situasi terakir. Wilayah Komisi Pemilihan Umu (KPU). "Enggak (rawan), KPU akan clear. Kita jamin clear," kata Moeldoko di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (21/7).

Moeldoko mengatakan, potensi konflik selalu ada. Namun, lanjut dia, pihak keamanan sudah memiliki cara untuk mengatasinya.

Moeldoko menambahkan, pihak yang menang maupun kalah, dan pendukungnya, diminta untuk tidak berekspresi berlebihan.

KONFRONTASI - Prabowo Subianto-Hatta Rajasa masih optimistis meraih suara terbanyak dalam Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Meskipun tim pasangan nomor urut 1 itu meminta penundaan penetapan hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).  "Kita dalam posisi optimistis," kata Juru Bicara Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Ali Mochtar Ngabalin di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Senin (21/7). Ali mengatakan, tim pemenangan terus mengumpulkan data dari para saksi. Ia mengatakan, data itu berasal dari dokumen C1.

KONFRONTASI - Sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tetap melakukan proses penghitungan rekapitulasi suara nasional sangat disesalkan kubu Prabowo-Hatta. Padahal, sejumlah kecurangan dalam pemilihan presiden (Pilpres) 9 Juli terjadi sangat masif di sejumlah daerah, terbukti dengan keluarnya rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di ribuan tempat pemungutan suara (TPS), seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan beberapa daerah lainnya.

KONFRONTASI - Rapat pleno rekapitulasi diskors sementara untuk berbuka puasa dan salat Magrib. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan hasil rekapitulasi 22 provinsi, Senin 21 Juli 2014. "Waktu sudah mulai berbuka puasa dan sudah tidak ada komentar, maka rekapitulasi suara provinsi Lampung kita sahkan," kata Ketua KPU, Husni Kamil Manik, di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta.

Hingga Senin pukul 18.00, KPU telah merampungkan rekapitulasi suara 22 provinsi. Hasil sementara perolehan suara pasangan nomor satu, Prabowo-Hatta 38.892.978 suara.

KONFRONTASI - Komite Politik Buruh Indonesia (KPBI) menolak pengarahan 5.000-10.000 massa buruh berkedok "Pengawalan Suara" hasil pemilu presiden 2014 ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (22/7) besok.

Presidium KPBI Timboel Siregar mengatakan Rapat Pleno Penghitungan Suara di KPU RI besok merupakan titik akhir dalam proses Pilpres 2014.

Namun KPBI melihat mulai adanya tekanan-tekanan yang dilakukan pihak tertentu kepada KPU yang berpotensi mengganggu netralitas dan indepensi lembaga itu.

KONFRONTASI-Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Ronny Sompie mengatakan, kepolisian mengerahkan 3.460 personel untuk mengamankan pengumuman hasil rekapitulasi suara nasional pemilu presiden, 22 Juli besok di Komisi Pemilihan Umum.

Ia menambahkan, pengamanan terbagi atas empat ring yang ditempatkan di dalam dan sekitar gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

KONFRONTASI-Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Banten Leo Agustino berpendapat permintaan kubu Prabowo-Hatta untuk menunda pengumuman hasil rekapitulasi pemilihan umum presiden di luar tanggal 22 Juli adalah menggelikan sekaligus menyesatkan. Pasalnya, kata dia,  KPU adalah lembaga formal yang diberi tanggung jawab UU untuk menyelenggarakan pemilihan umum, baik pileg maupun pilpres. 

"Maka KPU tahu betul kemampuan dan keupayaan lembaganya untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut," kata Leo, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/7).

KONFRONTASI - Pasangan Calon Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla menang di Nusa Tenggara Timur. Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang diusung PDI Perjuangan, NasDem, PKB, Partai Hanura dan PKP Indonesia itu, meraih perolehan suara 1.488.076 suara atau 65,92 persen, dari jumlah total suara sah 2.257.467 suara, melampaui pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, usungan Partai Gerindra, PAN, PPP, Partai Golkar, PKS dan Partai Bulan Bintang, yang memperoleh suara sah 769.391 suara atau 34,08 persen, demikian pemantauan di Komisi Pemilihan Umum daerah itu di Kupang, Jumat (18/7).

KONFRONTASI - Kerusuhan yang dilakukan oleh organisasi rakyat pada penetapan calon presiden 22 Juli mendatang sangat tidak mungkin, kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Nasional Aktivis 98 (Pena 98), Adian Napitupulu. Kerusuhan secara nasional menurut Adian, hanya mampu dilakukan kekuatan terorganisir secara masif, dengan struktur ketat dan berdisiplin tinggi, memiliki sistem organisasi yang bersifat instruktif, memiliki sumber daya manusia yang terampil dalam jumlah banyak dan memiliki dana yang sangat besar untuk mampu memobilisasi sejumlah besar orang di banyak kota.

KONFRONTASI - Untuk tanggal 22 Juli mendatang, Ketua DPP PKB Marwan Jafar berharap tidak ada pengerahan massa pada saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil pemilu presiden. "Agar suasana kondusif sebaiknya tidak ada pengerahan massa pada 22 Juli nanti. Kita tunggu saja hasil keputusan KPU," kata Marwan saat buka puasa bersama wartawan di Jakarta, Kamis.

Menurut Marwan, seluruh partai politik pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla telah diimbau untuk tidak mengerahkan massa ke KPU.

"Apapun keputusan KPU harus kita hormati bersama," kata Ketua Fraksi PKB DPR RI itu.