KPU

Adnan Buyung Nasution: KPU Harus Mempunyai Saksi dan Fakta, Hadapi Gugatan Prabowo-Hatta

KONFRONTASI - "Kita bertemu dan berharap dapat masukan di samping persoalan pokok, baik (gugatan) kecurangan yang paling banyak kemudian perbedaan hasil perhitungan suara sampai dengan petitum yang mengajukan untuk membatalkan seluruh hasil pemilu, ini sangat luar biasa,"

Gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diajukan oleh Kubu Prabowo-Hatta, dinilai Kuasa Hukum KPU Adnan Buyung Nasution sangat luar biasa.

Ray Rangkuti Peringatkan KPU Karena Buka Kotak Suara tanpa Perintah MK

KONFRONTASI-Pengamat Pemilu, Ray Rangkuti, mengatakan Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2014 yang menjadi acuan KPU dalam membuka kotak suara kurang tepat.

Pasalnya, kata Ray, dalam PMK tersebut tidak ada disebutkan secara eksplisit KPU bisa membuka kotak suara.

"Memang ada perintah agar segera menyiapkan jawaban-jawaban tertulis terhadap MK terkait dengan adanya permohonan sengketa. Hanya saja perintah itu tidak secara langsung menuju perintah bahwa KPU dapat membuka arsip yang tertutup dalam kotak," ujar Ray kepada Tribunnews, Jakarta, Sabtu (2/8/2014).

Langgar Aturan, KPU Sekarang Layak Dipidanakan, Kata Mantan Komisioner KPU

JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai telah melakukan tindakan pidana. Hal itu karena KPU panik atas gugatan dugaan pelanggaran Pilpres 2014 oleh pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Penilaian itu disampaikan oleh mantan Komisioner KPU, Syamsul Bahri, kepada INILAHCOM, Jakarta, Sabtu (2/8/2014).

Menurutnya, KPU sebagai penyelenggara pilpres tidak bisa bertindak sewenang-wenang dengan mengabaikan aturan pelaksanaan.

"Tentu itu (KPU) ada tindakan pidana, saya kira bisa kena pidana. Karena ada aturan segala sesuatu itu , tidak semaunya," kata Syamsul.

KPU Lakukan Pelanggaran Berat, Buka kotak Suara tanpa Izin MK., Diduga Merusak Bukti Kecurangan Pilpres 2014

KONFRONTASI-Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Pangi Syarwi Chaniago menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan kejahatan demokrasi.

"Kejahatan demokrasi telah dilakukan oleh KPU karena telah membuka kotak suara tanpa prosedural,"ujar Pangi kepada INILAHCOM, Sabtu (2/8/2014).

Tindakan KPU tersebut bisa dikenakan pidana, karena terkait rahasia negara. "Dan ini (KPU) bisa dipidana karena semua yang ada di kotak suara adalah rahasia atau dokumen negara,"imbuhnya.

Bawaslu Tegaskan, KPU Mustinya Minta Izin MK untuk Buka Kotak Suara

KONFRONTASI- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyayangkan tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengeluarkan surat edaran untuk membuka kotak suara guna keperluan alat bukti di Mahkamah Konstitusi (MK).

Komisioner Bawaslu, Nelson Simanjuntak, mengatakan, di satu sisi KPU bisa dikatakan melanggar norma. Namun, di sisi lain, ada kebutuhan dari KPU dalam rangka menyiapkan gugatan persidangan di MK.

Kubu Prabowo Laporkan KPU lagi ke DKPP dan Polisi karena Membongkar Kotak Suara

RIMANEWS- Tim Prabowo-Hatta menilai surat edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat soal perintah pembukaan kotak suara oleh KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi dianggap sebagai pelanggaran.

Dalam surat edaran tersebut KPU beralasan keputusan untuk membuka kotak itu didasari atas keberatan saksi dari salah satu kandidat capres-cawapres.

Kubu Prabowo Laporkan KPU lagi ke DKPP dan Polisi karena Membongkar Kotak Suara

RIMANEWS- Tim Prabowo-Hatta menilai surat edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat soal perintah pembukaan kotak suara oleh KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi dianggap sebagai pelanggaran.

Dalam surat edaran tersebut KPU beralasan keputusan untuk membuka kotak itu didasari atas keberatan saksi dari salah satu kandidat capres-cawapres.

Pilpres 2014 Curang, Bawaslu-KPU Dilaporkan ke DKPP

KONFRONTASI - Seluruh anggota Bawaslu dan komisoner KPU dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu karena pelanggaran kode etik terkait pelaksanaan pilpres 2014. Anggota Tim Advokasi Merah Putih, Eggi Sudjana, mengatakan ketua dan seluruh anggota Bawaslu melanggar kode etik lembaga penyelenggara Pemilu karena tidak menjalankan menindaklanjuti laporan dugaan kecurangan pemilu oleh Suhardi Somomulyono.

Pilpres Curang, KPU Tak Gubris Keluhan Prabowo-Hatta

KONFRONTASI - Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Hatta, Fadli Zon kembali menegaskan proses Pelaksanaan Pilpres 2014 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bermasalah, tidak demokratis dan banyak penyimpangan maupun kecurangan.

Fadli Zon pun memastikan sudah menempuh jalan yang ada, termasuk melaporkan ke KPU dan Bawaslu agar masalah-masalah kecurangan yang terjadi di sejumlah daerah, dapat diselesaikan terlebih dahulu.

KPU Pastikan Pasangan Jokowi-Jusuf Kalla Pemenang Pilpres 2014

KONFRONTASI-Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014. Mereka memperoleh 70.997.833 suara atau 53,15 persen.

Adapun jumlah total untuk pasangan nomor urut 1 capres Prabowo Subianto memperoleh 62.576.444 suara atau 46,85 persen, sedangkan pasangan nomor urut 2 capres Joko Widodo memperoleh 70.997.833 suara atau 53,15 persen dari total suara sah 133.574.277.

Ketua KPU memastikan semua saksi menerima dan Bawaslu pun tidak mempermasalahkan penetapan KPU tersebut.

Pages