KPU

Kecurangan Pilpres Mulai Terkuak, Pengakuan Saksi KPU Justru Buktikan Tuduhan

KONFRONTASI - Kecurangan pilpres yang dilakukan KPU mulai terkuat, pengacara Prabowo-Hatta, Firman Wijaya, semakin yakin perbuatan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka kotak suara ilegal. Hal ini diperkuat dengan pernyataan saksi KPU di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tadi kita lihat pengakuan dari para saksi KPU. Mereka tidak mengetahui pembukaan kotak suara tanpa perintah MK adalah ilegal," tegasnya, Senin 11 Agustus 2014.

Tanpa Perintah MK, Tindakan KPU Melawan Hukum

KONFRONTASI - KPU telah melakukan blunder dengan membuka kotak suara. Pakar hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII), Mudzakkir, menilai apa yang dilakukan KPU dengan membuka kotak suara sebelum adanya perintah MK bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. "Itu kan bagian dari dokumen hasil suara yang orisinal, yang akan dipublis menjadi bukti di MK. Kalau membuka kotak suara, KPU bisa dikatakan sudah bertindak melawan hukum," jelas Mudzakkir, Senin (11/8).

Margarito : PKPU DPK-DPKTb tak ada dasar hukumnya

KONFRONTASI-Langkah Komisi Pemilihan Umum yang mengeluarkan peraturan KPU No.4, No.9 dan No.19 terkait Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) dinilai tidak ada dasar hukumnya sehingga melanggar etika dan hukum, demikian penilain Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis.

"Langkah KPU mengeluarkan peraturan tentang DPK dan DPKTb itu tidak ada dasarnya. Bila mengacu kepada Pemilu Legislatif, itu salah besar. Karena di Pileg Undang-Undang Pileg sudah direvisi. Sedangkan di Pilpres belum direvisi," kata Margarito di Jakarta, Senin.

Kubu Jokowi Benarkan KPU Buka Kotak Suara

KONFRONTASI - Pengacara Jokowi-JK, Henry Yosodiningrat, membantah pernyataan tim kuasa hukum Prabowo-Hatta yang menolak bukti KPU karena dianggap tidak sah. Pembukaan kotak suara oleh KPU menurut Henry tidak bertentangan dengan undang-undang.

"Pembukaan kotak suara tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ini dilakukan oleh KPU berdasarkan kebutuhan atas bukti gugatan," katanya di ruang sidang MK, Jakarta, Jumat 8 Agustus 2014.

Tak Seharusnya KPU Buka Kotak Suara

KONFRONTASI - Praktisi hukum Siraj El Munir  menilai kotak suara Pilpres 2014 seharusnya memang tidak boleh diutak-atik karena di dalamnya terdapat suara rakyat. Bisa saja kotak suara dibuka tapi harus ada prosedur untuk membukanya. "Sudah sewajarnya kalau pasangan Prabowo-Hatta mengajukan persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi karena memang ada pelanggaran hukum," katanya, Jumat (8/8).‎

Buyung Nasution: Pendapat Hakim harus Dihormati

KONFRONTASI - Pengacara KPU, dnan Buyung Nasution mengaku bingung melihat isi permohonan pasangan calon presiden (capres) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Menurutnya, permohonan itu hanya berisi klaim-klaim tanpa penjelasan dan bukti.

"Mereka tidak bisa membuktikan secara detail secara rinci, hanya omong saja. Kami salah mereka benar, darimana mereka benarnya?," kata Adnan kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta, Jumat (8/8).

KPU: Klaim Prabowo-Hatta Tanpa Bukti

KONFRONTASI - Pengacara KPU, Adnan Buyung Nasution mengaku bingung melihat isi permohonan pasangan calon presiden (capres) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Menurutnya, permohonan itu hanya berisi klaim-klaim tanpa penjelasan dan bukti.

"Mereka tidak bisa membuktikan secara detail secara rinci, hanya omong saja. Kami salah mereka benar, dari mana mereka benarnya?" kata Adnan kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta, Jumat (8/8).

Surat Edaran KPU Langgar Aturan Pemilu

KONFRONTASI - Pakar hukum, Saiful Bahri, mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU)  telah menyalahi aturan lantaran membuka kotak suara pemilihan Presiden (pilpres) 2014. "Apabila muncul gugatan dari salah satu pasangan calon karena dianggap telah terjadi kecurangan seharusnya KPU menunggu persetujuan dari Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membuka kotak surat suara," katanya ketika dihubungi, Kamis, (7/8).

Selain itu, ia menganggap, Surat Edaran nomor 1446/KPU/VII/2014 yang dikeluarkan KPU tanggal 25 Juli 2014 telah melanggar aturan pemilu.

Pansus Pilpres Meminta Pertanggungjawaban KPU

KONFRONTASI - Wacana pembentukan Pansus Pemilu Presiden yang digulirkan anggota Koalisi Merah Putih bukan untuk menganulir pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Pansus pilpres ini tidak dalam rangka menganulir calon tertentu (Jokowi-JK). (Pansus) Ini meminta pertanggungjawaban KPU yang dirasa begitu banyak kejadian yang tidak sesuai semangat pilpres dan undang-undang," kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, Senin (4/8).

Tim Hukum Kubu Prabowo Laporkan KPU ke Bareskrim Polri

KONFRONTASI-Tim kuasa hukum Merah-Putih Prabowo-Hatta, Sabtu (2/8), mendatangi Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, mereka melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penginstruksian yang diberikan kepada KPU Provinsi dan KPU Daerah untuk membuka kembali kotak suara yang masih di segel.

Namun, kali ini tim kuasa hukum koalisi Merah-Putih yang diwakil oleh Sahoroni, mengadukan KPU yang diduga telah melakukan tindak pidana. Dengan cara membuka kotak suara yang masih tersegel itu, menurut mereka adalah sebuah upaya merusak dan menghilangkan barang bukti.

Pages