KPU

Tersangkut Kasus Korupsi, Lima Anggota DPR Batal Dilantik

KONFRONTASI - Mantan Menteri ESDM Jero Wacik (Partai Demokrat), mantan Bupati Bantul Idham Samawi (PDIP), Herdian Koosnadi. Kemudian Jimmy Demianus (PDIP) dan tersangka kasus korupsi dana bansos Jawa Tengah Iqbal Wibisono (Partai Golkar) batal dilantik jadi anggota DPR setelahPresiden Susilo Bambang Yudhoyono menangguhkan SK peresmiannya..

Komisi Pemilu umumkan Ghani Presiden Afghanistan Mendatang

KONFRONTASI-Ashraf Ghani dinyatakan sebagai presiden Afghanistan mendatang, Minggu, setelah memenangkan pemilu 14 Juni, kata para pejabat, mengakhiri beberapa bulan perselisihan atas tuduhan kecurangan besar-besaran yang membawa negara ke dalam krisis politik.

"Komisi Independen Pemilihan Umum menyatakan Dr Ashraf Ghani sebagai presiden, dan dengan demikian mengumumkan bahwa proses pemilu telah berakhir," kata Kepala Komisi Ahmad Yousaf Nuristani kepada wartawan tanpa memberikan margin kemenangan atau angka partisipasi pemilih, lapor AFP.

KPU: Biaya Pelantikan Presiden-Wapres Tak Lebih Rp 16 Miliar

KONFRONTASI-Anggota DPR dan DPD RI terpilih periode 2014-2019 sudah akan memeroleh fasilitas negara sebelum dilantik. Paling tidak mulai ongkos hingga penginapan saat akan menghadiri pelantikan 1 Oktober mendatang.

“Yang harus dibiayai itu ongkos mereka kemari. Kemudian penginapan, mereka juga dapat pembekalan. Kalau dia jalan darat, diganti minyaknya. Misal dari Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta, kalau mau mengajukan klaim bensin-nya akan diganti,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik, di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (2/9).

Ditendang Golkar, KPU Tetap Lantik Nusron dan Agus

KONFRONTASI-Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki sikap pasti terkait dengan posisi dua caleg terpilih Partai Golkar yang terancam diganti. Nusron Wahid dan Agus Gumiwang, yang sebelumnya dipecat Partai Golkar, tetap dilantik jika proses gugatan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat belum selesai pada 1 Oktober.
    

Pengacara KPU Dibayar Rp10 M Selama Sengketa Pilpres

KONFRONTASI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku menghabiskan dana Rp10 miliar untuk  membayar biaya pengacara guna menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2014 lalu.

Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan, biaya yang dikeluarkan untuk membayar Adnan Buyung Cs tidak dihitung per orang. Namun, pengacara dibayar berdasarkan kasus yang menjadi perkara sengketa.

"Pengalaman pileg (pemilu legislatif) kasus daerah itu Rp20 juta (per kasus). Untuk pilpres ini kisaran di bawah Rp10 miliar," ujar Arif di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (26/8/2014).

KPU Keluarkan Biaya Besar untuk Sengketa Pilpres, Biaya Foto Copy Capai Rp5,8 Miliar

KONFRONTASI - Dalam menghadapi proses gugatan sengketa pilpres di MK, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku keluarkan biaya cukup besar. Menurut Komisioner KPU Arief Budiman, biaya besar tersebut digunakan untuk pembiayaan yang bersifat teknis dan operasional selama proses persidangan dilakukan.

"Alokasi biaya sengketa itu cukup besar, masih kisaran miliar. Untuk foto kopi saja saya menghitung kasar Rp5,8 M (miliar)," katanya di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (26/8/2014).

KPU Siap Hadapi Gugatan Prabowo-Hatta di PTUN

KONFRONTASI - Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, KPU akan menghargai setiap upaya warga negara untuk menempuh jalur hukum resmi. Menurutnya, setiap gugatan yang dilayangkan kepada KPU akan direspons sesuai perundang-undangan yang berlaku dalam pemilu, termasuk langkah kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang akan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kami hormati hak warga negara tersebut sejauh berkaitan dengan kerja-kerja KPU," ujar Husni di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (20/8/2014).

Anggaran Pilkada Kepri Rp128 miliar

KONFRONTASI - Untuk Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kepri tahun depan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau mengajukan usulan anggaran sebesar Rp128 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepri 2015.

"Kami baru saja memasukkan usulan tanggal 14 Agustus kemarin, jumlahnya Rp128 miliar," kata Ketua KPU Kepri Said Sirajudin di Batam, Selasa.

Ia mengatakan anggaran sebesar itu untuk keperluan biaya seluruh tahapan Pilkada yang rencananya digelar Juni 2015, mulai dari pra tahapan hingga dengan penyelesaian sengketa.

Mantan Anggota DPR Minta KPK Usut Pengadaan Suvenir HUT RI di Istana

KONFRONTASI-Mantan anggota DPR RI yang kini menjadi fungsionaris Partai Golkar, M Misbakhun mencurigai anggaran negara untuk penyelenggaraan hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan RI ke-69 di Istana Negara yang mencapai Rp 11,3 miliar. Menurutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu menyelidiki anggaran perayaan HUT RI di lingkungan kepresidenan itu.

Menurut Saksi Joko-Kalla, Mekanisme Rekapitulasi sudah Berjalan Sesuai Prosedur

KONFRONTASI - Dalam sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Kamis (14/8), di ruang pleno Mahkamah Konstitusi (MK), saksi nasional kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Ferry Mursyidan Baldan, membantah dalil gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Menurut Ferry, proses rekapitulasi dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS) sampai tingkat nasional sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pages