KPU

Konfrontasi - Komisi Pemilihan Umum telah melayangkan surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laloly untuk meminta salinan Surat Keputusan kepengurusan partai politik, kata Komisioner Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Kamis (12/3).

"Kami sudah mengirimkan surat ke Menkumham, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan balasannya. Intinya, dalam surat itu kami ingin meminta salinan SK kepengurusan partai yang sah untuk keperluan persiapan pendaftaran peserta pilkada," kata Hadar di Gedung KPU Pusat Jakarta.

Konfrontasi - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Husni Kamil Manik berharap sejumlah persoalan yang selalu terulang dalam pemilu di wilayah Papua tidak terulang lagi dalam pilkada serentak yang dijadwalkan berlangsung akhir tahun ini.

"Masalah yang selalu berulang dalam pengalaman penyelenggaraan pemilu di Papua adalah distribusi logistik yang terhambat hingga ke tempat pemungutan suara. Oleh karena itu, harus ada perbaikan dalam tata kelola pemilihan dari pemilu sebelumnya," kata Husni di Jakarta, Kamis (26/2).

Konfrontasi - Komisi A DPRD Riau mengatakan akan secepatnya memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi setempat guna mempertanyakan persiapan pemilihan kepala daerah serentak yang dijadwalkan Desember 2015 di sembilan kabupaten/kota.

"Sesegera mungkin kita di Komisi A akan memanggil KPU untuk rapat dengar pendapat membahas kesiapan Pilkada di Riau. Baik secara struktur serta langkah agar pelaksanaannya berjalan jujur dan lancar," kata Sekretaris Komisi A DPRD Riau Suhardiman Amby di Pekanbaru, Minggu (22/2).

KONFRONTASI-Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu memastikan partisipasi warga dalam menggunakan suaranya pada Pemilihan Kepala Daerah 2015 meningkat dibandingkan Pemilu Legislatif lalu.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko Abdul Hamid Siregar, di Mukomuko, Kamis, mengatakan hal itu karena salah satunya ada kecenderungan kedekatan emosional antara warga dengan bakal calon bupati.

Konfrontasi - KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, siap melaksanakan pemiloihan kepala daerah serentak pada 2015.

"Kami sebagai institusi, KPU siap melaksanakan pilkada sesuai undang-undang, baik pilkada secara langsung maupun tidak langsung," kata anggota KPU Kotim Benny Setia, Jumat (9/1).

Kotim tahun ini akan menggelar pilkada seiring berakhirnya masa jabatan Bupati H Supian Hadi dan Wakil Bupati HM Taufiq Mukri pada 25 Oktober 2015. Sesuai keputusan pemerintah, pilkada yang digelar tahun 2015 di seluruh Indonesia dilaksanakan serentak.

Konfrontasi - Komisi Pemilihan Umum memberikan Award 2014 pada Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin. Pemerintah Sumatera Selatan dinilai sebagai penyelenggara Pilkada terbaik nasional.

'Sebuah kehormatan atas penghargaan ini bukan hanya bagi gubernur, tapi juga untuk pemerintah provinsi dan masyarakat Sumatera Selatan,' kata Alex Noerdin usai menerima anugerah KPU Award 2014 yang diserahkan oleh Ketua KPU Sumsel Aspahani.

Alex Noerdin mengatakan penghargaan tersebut tak lepas dari KPU Sumsel yang dinilai sukses dalam melaksanakan pemilihan umum serta Pilpres 2014.

Konfrontasi - Ketua KPU Simalungun Drs Porang Harahap terserang asma dan meninggal dunia di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, Selasa pagi (16/12).

Sekretaris KPU Simalungun James Siahaan melalui telepon selularnya mengatakan, Ketua KPU Simalungun Porang Harahap bersama empat komisioner KPU dan dirinya berencana mengikuti rakernas KPU Award yang dijadwalkan Rabu (17/12).

KONFRONTASI - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sigit Pamungkas mengatakan masyarakat dunia mengapresiasi kemampuan Indonesia dalam melangsungkan Pemilu 2014 secara aman dan demokratis

"Kalau bicara tentang Pilkada, kita bicara soal demokrasi. Bicara demokrasi, sebenarnya praktik demokrasi di Indonesia banyak diapresiasi banyak negara di dunia karena esensi praktik demokrasi kita telah berhasil," ujarnya dalam acara diskusi DPD bertema Pemilukada Tahun 2015: Quo Vadis?” di gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11).

KONFRONTASI-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia mengevaluasi penggunaan sistem teknologi informasi yang dilakukan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI.

Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay di Yogyakarta, Sabtu, mengatakan evaluasi dilakukan terhadap penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih (Sidalih) dan Sistem Informasi Penghitungan (Situng) suara.

KONFRONTASI - Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay meminta semua pihak khususnya para elite politik agar patuh terhadap Perppu Pilkada yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, Perppu merupakan sarana penting dari hak kontitusi Presiden SBY dalam memberikan kepastian hukum terhadap proses pilkada berikut penyelenggaranya.

"Akan aneh kalau ada yang melawan Perppu ini," kata Hadar di akarta, Selasa (14/10/2014).