KPU

Data KPU Memang Untuk Disedot Orang

KONFRONTASI - Anggota KPU, Juri Ardiantoro  menanggapi santai rumor tentang penyedotan data yang dilakukan kubu salah satu pasangan calon presiden pada pemilihan presiden Juli 2014 lalu. Pasalnya, data tabulasi suara memang terbuka untuk publik.

Menurutnya, data tabulasi suara pilpres memang terbuka untuk umum. Bahkan, selama ini KPU menyediakan data untuk dapat diambil, direkam dan dipergunakan bagi kepentingan umum.

Belanda Masih Jauh, Golkar Tak Gentar dengan Pernyataan Ketua KPU

KONFRONTASI - Wakil Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo menegaskan pihaknya tidak gentar dengan sikap KPU yang tidak akan menerima calon kepala daerah yang dimajukan dua kubu yang berkonflik jika hingga batas waktu yang ditetapkan belum ada kepengurusan yang disahkan secara inkrah oleh pengadilan.

Akbar Faisal Harus Bongkar Dugaan Sedot-menyedot Data KPU ala Luhut Panjaitan

KONFRONTASI - Kabar penyedotan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan alat IT yang disebut-sebut milik Luhut Binsar Panjaitan bisa menjadi jalan membongkar dugaan kecurangan pilpres yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.

"Sangat berbahaya jika ada pihak yang dapat menyedot data-data penting KPU. Secara teoritis data yang tersedot itu bisa digunakan untuk mengatur hasil pemilu sebelum hari pencoblosan," ujar Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman kepada redaksi, Selasa (7/4).

Akbar Faisal dan Luhut Panjaitan Bungkam, Sedot Menyedot Data Pilpres Harus Diungkap ke Publik,

KONFRONTASI - Pernyataan politikus Partai Nasional Demokrat Akbar Faizal yang menyebut Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan pernah menawarkan teknologi yang bisa menyedot data Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bisa didiamkan. Pernyataan Akbar itu disampaikan melalui pesan di grup chatting yang ditujukan kepada Staf Deputi Kepresidenan Yanuar Nugroho.

Dugaan Sedot Menyedot Data KPU Ala Luhut Panjaitan Pintu Masuk Bongkar Kecurangan Pilpres

KONFRONTASI - Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan penyedotan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan alat IT yang disebut-sebut milik Luhut Binsar Panjaitan bisa menjadi jalan membongkar dugaan kecurangan pilpres yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.

"Sangat berbahaya jika ada pihak yang dapat menyedot data-data penting KPU. Secara teoritis data yang tersedot itu bisa digunakan untuk mengatur hasil pemilu sebelum hari pencoblosan," ujarnya  Selasa (7/4).

Soal Sedot-menyedot Data pilpres 2014, Tudingan Akbar Faisal Bikin Berang KPU

KONFRONTASI - Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay membantah tudingan anggota DPR Akbar Faisal menyangkut potensi serangan terhadap sistem teknologi informasi selama Pemilu 2014.

Menurutnya, tuduhan itu tidak berdasar dan harus dibuktikan kebenarannya karena selama proses penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara Pilpres tidak menggunakan sistem daring atau online.

Waduh, Anggaran Pilkada Mamuju Membengkak Hingga Rp11 MIliar

KONFRONTASI-Usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, membengkak hingga Rp11 milyar dari usulan sebelumnya.

"Usulan anggaran untuk Pilkada terpaksa kami revisi setelah diterbitkanya Undang-Undang (UU) Nomor 8 tahun 2015 tentang pelaksanaan kampanye yang dibiayai langsung KPU," kata Ketua KPU Mamuju, Tri Winarno di Mamuju, Selasa.

KPU Larang Parpol Ganti Calon Pilkada yang Sudah Ditetapkan

KONFRONTASI-Komisi Pemilihan Umum tidak dapat mengubah calon kepala daerah yang ditetapkan meskipun kepengurusan partai pengusung berubah di kemudian hari.

"Jika setelah kami menetapkan calon dan ternyata mereka (parpol-red) melakukan pergantian kepengurusan, maka calonnya tidak boleh diganti atau tetap seperti yang kami tetapkan," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di Gedung KPU Pusat Jakarta, Senin.

Oleh karena itu, dia mengingatkan partai yang masih bertikai untuk segera menyelesaikan persoalan internal mereka sebelum masa pendaftaran pencalonan dimulai.

KPU Akan Lakukan Simulasi Pembatasan Dana Pilkada

Konfrontasi - Komisi Pemilihan Umum akan melakukan simulasi pembatasan dana pengeluaran pemilihan kepala daerah yang dinilai Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi masih menghasilkan angka yang tinggi.

"Sementara kami akan terus simulasikan. Ini soal acuan daftar pemilih atau daftar penduduk," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah melalui pesan Blackberry Messenger yang diterima Antara di Jakarta, Kamis (19/3).

Soal Partai, KPU Surati Menkumham

Konfrontasi - Komisi Pemilihan Umum telah melayangkan surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laloly untuk meminta salinan Surat Keputusan kepengurusan partai politik, kata Komisioner Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Kamis (12/3).

"Kami sudah mengirimkan surat ke Menkumham, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan balasannya. Intinya, dalam surat itu kami ingin meminta salinan SK kepengurusan partai yang sah untuk keperluan persiapan pendaftaran peserta pilkada," kata Hadar di Gedung KPU Pusat Jakarta.

Pages