KPU

Mawardi Berharap KPU tidak Perpihak

Konfrontasi - Wakil Wali Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Mawardi mengharapkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya agar bisa menyelenggarakan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur dengan adil dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon.

"Jangan ada keberpihakan KPU kepada salah satu pasangan calon, karena akan bisa berakibat kepada pelanggaran hukum," kata dia pada pelantikan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Petugas Pemungutan Suara (PPS) setempat di Padang Panjang, Senin (18/5).

Hadar Nafis Gumay: Usulan Revisi UU Pilkada Bukan dari KPU

KONFRONTASI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah mengusulkan dilakukannya revisi atas UU Pilkada dan UU Parpol. Menurut Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, yang terjadi adalah pihak DPR yang terus mendesak KPU untuk menerima poin ketiga rekomendasi panja. "Kami terus sampaikan juga tidak bisa. Jadi usulan revisi tidak datang dari kami," ungkap Hadar, Kamis 7 Mei 2015.

Mendagri Batal Kunjungi KPU Sumsel

Konfrontasi - Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo dalam serangkaian kunjungan kerjanya di Palembang, Kamis (7/5), batal mengunjungi kantor Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan.

"Kami tidak tahu kenapa Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo tidak jadi datang ke sini meski sebelumnya telah dijadwalkan," kata Ketua KPU Sumatera Selatan Aspahani bersama sejumlah komisioner lainnya di Palembang, Kamis (7/5).

Kata Fadli Zon, KPU Aneh Tak Masukkan Rekomendasi Panja Pilkada di PKPU

KONFRONTASI-Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai sikap KPU aneh tidak memasukkan rekomendasi Panja Pilkada Komisi II DPR RI dalam Peraturan KPU.

Menurut dia, sikap KPU demikian justru membuat permasalahan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak akan selesai.‎ "KPU ini cukup aneh ya, dia tidak mau menyelesaikan masalah," kata Fadli di DPR RI, Jakarta, Selasa (5/5/2015).

KPU Karawang: 19 Orang Gagal Masuk PPK

Konfrontasi - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyatakan 19 orang tidak berhasil masuk sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah, Desember 2015.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum setempat, Nandang Ruhyatna di Karawang, Minggu (3/5), mengatakan, pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pilkada Karawang telah berlangsung sejak 20-27 April 2015.

"Hasilnya, dari total 358 orang yang mendaftar PPK, sebanyak 339 orang lolos seleksi administrasi. Sedangkan yang tidak lolos 19 orang," katanya.

Romi: KPU Harus Berani Ambil Keputusan

Konfrontasi - Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Surabaya M Romahurmuziy (Romi) mengatakan Komisi Pemilihan Umum harus berani mengambil keputusan terkait pihak yang sah mengusung calon kepala daerah dari partai yang mengalami dualisme kepengurusan.

"Jangan bangun rumah di tepi laut kalau takut gelombang. Jangan jadi komisioner kalau tidak berani ambil keputusan," kata Romi saat menyampaikan pidato politik dalam pembukaan Musyawarah Wilayah IV PPP Gorontalo di salah satu hotel di Kota Gorontalo, Senin (27/4).

Wiwik Dilantik Jadi KPU Temanggung

Konfrontasi - Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Joko Purnomo melantik Wiwik Handayani sebagai anggota KPU Kabupaten Temanggung pengganti antarwaktu setelah komisioner Lutfi Arifin mengundurkan diri karena diterima sebagai CPNS.

"Pergantian antarwaktu ini sudah diatur dalam Pasal 27 UU Nomor 15 Tahun 2009, yang semula anggota KPU tidak bisa mengundurkan diri sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi," kata Joko usai pelantikan di Aula KPU Kabupaten Temanggung, Selasa (21/4).

Mahfud: KPU Harus Tegas Menyikapi Dualisme Partai

Konfrontasi - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bersikap tegas menyikapi dualisme kepengurusan partai politik, sehingga tidak mengganggu pemilihan kepala daerah.

"KPU tinggal mengacu pada undang-undang. Keputusan harus dibuat oleh KPU agar jangan sampai penyelenggaraan pilkada jadi terganggu," katanya di Jakarta, Senin (20/4), menanggapi dualisme kepengurusan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sama-sama mengklaim paling sah mengikuti pilkada.

KPU Papua Barat Akui Golkar Agung Laksono

Konfrontasi - Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Amos Atkana mengatakan pihaknya mengakui Partai Golkar hasil Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono dalam pelaksanaan pemilihan kepada daerah (Pilkada) Desember 2015.

"Alasan KPU Papua Barat mengakui Golkar Agung Laksono pada pelaksanaan Pilkada karena disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM," kata Amos Atkana di Manokwari, Senin (20/4).

KPU Sumenep Mulai Sosialisasikan Pilkada

Konfrontasi - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mulai menyosialisasikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah setempat yang akan digelar pada 9 Desember 2015.

"Pada Senin ini, kami memulainya dengan melaksanakan 'launching' Pilkada Sumenep dengan mengundang para pejabat yang tergabung dalam forum pimpinan daerah (forpimda)," kata Ketua KPU Sumenep Warits di Sumenep.

Dalam pertemuan tersebut, komisioner KPU Sumenep menjabarkan tahapan pilkada setempat kepada para pejabat forpimda.

Pages