KPU

Ray Rangkuti Desak KPU Lebih Transparan Terkait Temuan BPK

Konfrontasi - Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih proaktif dan transparan, terkait temuan BPK yang menyatakan adanya indikasi ketidakpatuhan pengelolaan keuangan Negara sebesar Rp334 miliar oleh KPU.

"Bukan saja karena adanya penggunaan dana negara yang tidak dapat dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya tetapi juga hal ini dapat berimplikasi pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu," kata Direktur Lima Ray Rangkuti di Jakarta, Senin (22/6).

DPR Minta BPK Segera Lengkapi Berkas Hasil Audit Anggaran KPU

Konfrontasi - Komisi II DPR RI meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melengkapi laporan hasil audit anggaran KPU karena laporan yang disampaikan kepada pimpinan DPR RI baru sekitar 30 persen.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy, menjelang rapat dengar pendapat dengan KPU dan Bawaslu di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (22/6).

Menurut Lukman Edy, Komisi II sebagai pengawas, mengundang KPU dan Bawaslu melakukan rapat dengar pendapat (RPD) untuk melakukan klarifikasi.

DPR akan Panggil KPU Terkait Dugaan Penyimpangan Rp334 Miliar

KONFRONTASI-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan dugaan penyimpangan APBN 2014 dalam penyelenggaraan Pemilu senilai Rp334 miliar. Terkait hal tersebut, Komisi II DPR RI akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum pada Senin (22/6).

“RDP pada pagi hari membahas tentang laporan BPK terkait penyimpangan APBN tahun 2014 sebesar Rp334 miliar, sedangkan Raker pada sore harinya terkait pagu Indikatif RAPBN tahun 2016,” katanya di Jakarta, Sabtu (20/6).

KPU Bateng Ungkapkan Tak Ada Calon Perseorangan Mendaftar

Konfronatsi - Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, Suryansyah mengatakan, tidak ada calon perseorangan yang mendaftarkan diri untuk maju dalam pemilihan kepala daerah setempat pada Desember 2015.

"Hingga hari terakhir pendaftaran pada Senin (15/6) tidak ada calon perseorangan yang menyerahkan syarat dukungan," katanya di Koba, Selasa (16/6).

Ia menjelaskan, pendaftaran calon perseorangan mulai dibuka sejak 11 Juni hingga 15 Juni 2015 dan calon wajib mengumpulkan syarat dukungan berupa kartu tanda penduduk.

Politisi Golkar Laporkan Ketua KPU ke Bareskrim, Kenapa?

KONFRONTASI-Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Mimika, Papua, Yulianus Nanlohy, melaporkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik ke Bareskrim Polri, Kamis (11/6).

Husni dilaporkan terkait surat keputusan mengenai penetapan anggota DPRD Kabupaten Mimika, Papua, periode 2014-2019. 

Menurut Yulianus, hingga kini DPRD Kabupaten Mimika belum dilantik karena ada lima SK yang dikeluarkan KPU, yakni, SK nomor 16a, 17, 18, dan 20, serta yang terakhir berdasarkan sidang pleno pada 1 Juni 2015 memutuskan SK nomor 01 yang sah sebagai anggota DPRD Kabupaten Mimika.

KPU Bantul Bisa Segera Cairkan Dana Pilkada

Konfrontasi - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogykarta, bisa segera mencairkan dana Pemilihan Kepala Daerah 2015 menyusul masuknya anggaran itu ke dalam rekening lembaga penyelenggara pemilihan tersebut.

"Hari ini (Rabu, 3/6) kuasa pengguna anggaran (KPA) dan bendahara melakukan validasi di BPD (Bank Pembangunan Daerah), dan Alhamdulillah sudah masuk ke rekening KPU," kata Ketua KPU Bantul, Muhammad Johan Komara saat dikonfirmasi terkait dana Pilkada di Bantul, Rabu (3/6).

KPU Lagi Fokus Garap Anggaran Pilkada Serentak

KONFRONTASI - Ketua KPU RI Husni Kamil Manik mengatakan  tahapan Pilkada serentak gelombang pertama tahun 2015 bagi 269 daerah se-Indonesia berjalan dengan baik. Misalnya, telah terbentuknya tenaga ad-hoc pilkada di setiap kecamatan dan desa/kelurahan.

"Rekrutmen tenaga ad-hoc sudah selesai di 269 daerah yang menyelenggarakan pilkada tahun ini," katanya dalam diskusi 'Menghitung Problematika Pilkada Serentak' di kawasan Menteng, Jakarta (Sabtu, 30/5).

Said Salahudin: KPU tidak Bisa Mengatur Lembaga Lain

Konfrontasi - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin mengatakan Komisi Pemilihan Umum tidak bisa mengatur lembaga lain dalam peraturannya, termasuk terhadap Menteri Hukum dan HAM dalam menyikapi sengketa partai.

"Itu di luar yurisdiksi KPU. Dengan mengatur menteri, maka sama saja KPU sedang mengatur Presiden. Sebab menteri adalah pelaksana kekuasaan Presiden," kata Said Salahudin melalui surat elektronik diterima di Jakarta, Rabu (27/5).

KPU Hanya Akui Satu Kepengurusan Sah

Konfrontasi - Komisi Pemilihan Umum tidak dapat menerima dua kepengurusan dalam satu usul pencalonan kepala daerah untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

Komisioner Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Senin (25/5), mengatakan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan mengatur calon kepala daerah diajukan oleh partai politik atau gabungan parpol di tingkat daerah.

Biaya Pilkada Serentak Ternyata Lebih Tinggi, Apa Kata KPU?

KONFRONTASI-Anggaran pilkada serentak ternyata lebih mahal dari pilkada sebelumnya. Hal tersebut tentu saja menuai kritik dari banyak kalangan. Namun kritik tersebut ditanggapi santai oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik.

Menurutnya, pihak-pihak yang mengaku kecewa terhadap tingginya anggaran pilkada, sebaiknya membaca undang-undang dengan baik. Karena hanya dengan membaca UU, akan mengetahui apa yang menjadi penyebab tingginya anggaran pilkada terjadi.

Pages