KPU

KPU Imbau Calon Bupati Daftar Lebih Awal

Konfrontasi - Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan mengimbau kepada pasangan calon yang akan mendaftar sebagai bupati dan wakil bupati di tujuh kabupaten penyelenggara pemilihan kepala daerah 2015, supaya mendaftar lebih awal mulai 26 Juli 2015.

Selain untuk mempermudah pemeriksaan administrasi pasangan calon yang mendaftar lebih dulu akan mendapatkan jadwal pemeriksaan kesehatan lebih awal hingga 1 Agustus 2015, kata Komisioner KPU Sumsel, Ahmad Naafi di Palembang, Selasa (21/7).

KPU Akan Perpanjang Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah

Konfrontasi - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan pendaftaran pasangan calon kepala daerah yang dijadwalkan 26-28 Juli 2015 tidak akan mundur, namun ada kemungkinan untuk diperpanjang.

Masa pendaftaran tersebut dapat diperpanjang selama tiga hari bila hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar dalam satu daerah pemilihan, kata Ferry seperti dilansir Antara di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (10/7/2015).

"Ya itu memang mungkin kalau terjadi kasus seperti itu, kami akan mundurkan tiga hari," ungkapnya.

KPU Way Kanan Gelar Sarasehan dengan Insan Pers

KONFRONTASI - Dalam rangka meningkatkan jalinan silaturahmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan menggelar sarasehan dan buka bersama dengan insan pers se Kabupaten Way Kanan, Rabu (8/7).

Ketua KPUD Way Kanan Iskardo P Panggar mengatakan bahwa media selama ini menjadi mitra penting bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Way Kanan. Jalinan komunikasi yang baik dengan para insan pers selalu dijaga dan  ditingkatkan  guna  menyukseskan  program-program  KPU  dalam pemilukada 9 Desember mendatang.

Usut Tuntas Dugaan Korupsi di KPU, Bareskrim Polri Jemput Bola Hasil Audit BPK

KONFRONTASI - Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Budi Waseso mengaku pihaknya sudah 'menjemput bola' terkait dengan audit dana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai Badan Pemeriksa Keuangan (NPK) telah merugikan negara sebesar Rp 334 miliar

"Kita sudah jemput bola kita sudah minta auditnya itu," kata Budi Waseso, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan (Selasa, 7/7).

Namun sampai saat ini, lanjutnya, BPK belum memberikan keputusan dan hasil dari audit dana itu

"Saat ini sedang dalam pengerjaan oleh KPK dan akan kita kejar," demikian Buwas.[ian/rm]

Komisi III DPR RI Minta Polisi Terus Dalami Dugaan Korupsi di KPU

Konfrontasi - Anggota Komisi III DPR RI, John Kennedy Azis meminta kepolisian segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas dugaan kerugian negara dalam anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) senilai Rp334 miliar.

"Beberapa hari lalu kami menerima ikhtisar pemeriksaan dengan tujuan tertentu, di mana BPK menemukan 26 indikasi pelanggaran yang dilakukan KPU. Kami mohon kepolisian menindaklanjuti ini," jelas John Kennedy Azis dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri, di Jakarta, Kamis (2/7).

Akbar Faisal: Masalah Anggaran Jangan Sampai Surutkan Pelaksanaan Pilkada Serentak

Konfrontasi - Anggota Komisi III DPR RI, Akbar Faizal mengatakan permasalahan anggaran jangan sampai menyurutkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak Desember 2015.

"Walau memang ada permasalahan anggaran, saya rasa 712 miliar rupiah untuk bangsa yang besar seperti Indonesia tidak menjadi masalah, demi sebuah demokrasi yang kita inginkan. Jangan sampai ini menjadi penghalang pilkada serentak itu," kata Akbar dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat (26/6).

Audit BPK Soal KPU Tendensius, KPK dan Polisi Diminta Turun Tangan

KONFRONTASI - Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti mengatakan untuk mengantisipasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) semakin ditekan atas penemuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baiknya pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera turun.

"Kepolisian, Kejaksaan, dan tak terkecuali KPK, juga harus turun demi membuat masalah ini clear. Karena ada tendensi bahwa audit BPK ini bisa menghentikan Pilkada," kata Ray saat diskusi di media centre KPU, Jakarta Pusat, Rabu (24/6)

11 Pilkada di Sumut Tanpa Calon Perseorangan

KONFRONTASI-Komisi Pemilihan Umum mencatat pemilihan kepala daerah 11 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tidak akan diikuti peserta dari jalur perseorangan.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara Evi Novida Ginting di Medan, Senin, mengatakan secara keseluruhan terdapat 23 kabupaten/kota di provinsi itu yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak.

Untuk tigkat kota, daerah yang akan menyelenggarakan pilkada adalah Kota Medan, Sibolga, Pematang Siantar, Tanjung Balai, Gunung Sitoli, dan Kota Binjai.

DPR RI: 26 Temuan BPK Terhadap KPU Bersifat Pidana

Konfrontasi - Anggota Komisi II DPR RI Tamanuri mengatakan 26 hasil temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) berindikasi pidana.

"26 temuan BPK ini, kelihatan berindikasi pidana, tidak ada yang bersifat administrasi atau kebijakan. Oleh karenanya patut ditindaklanjuti dengan catatan tidak menganggu pelaksanaan pilkada serentak yang sudah ditetapkan," kata Tamanuri sebelum rapat dengar pendapat dengan KPU, Bawaslu di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/6).

BPK Temukan Penyimpangan Anggaran di KPU Pusat sampai Daerah

Konfrontasi - Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarulzaman mengatakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai adanya dugaan penyimpangan anggaran KPU sebasar Rp334 miliar tidak hanya terjadi di KPU Pusat tapi juga di KPU Daerah.

"Dari laporan ikhtisar hasil audit DPK terhadap anggaran KPU menemukan adanya penyimpangan, baik di KPU pusat maupun KPU daerah," kata Rambe Kamarulzaman di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.

Menurut Rambe, Komisi II DPR RI akan meminta penjelasan dari KPU perihal temuan BPK tersebut.

Pages