KPU

KPU Kotawaringin Timur Dinilai tidak Netral

Konfrontasi - Tim sukses pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Muhammad Rudini dan H Supriadi menilai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah tidak netral karena mengembalikan berkas pendaftaran calon.

"Saya menyayangkan tindakan KPU Kotim. Dengan dikembalikannya berkas pendaftaran tersebut, maka ada indikasi KPU berupaya menjegal pasangan calon Muhammad Rudini dan H Supriadi," kata Ketua tim sukses pasangan calon, Muhammad Shaleh di Sampit, Rabu (29/7).

KPU Belum Putuskan Dukungan PPP

Konfrontasi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum memutuskan keberadaan dukungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam pemilihan kepala daerah di Kota Medan, Sumatera Utara.

Wakil Sekretaris DPW PPP Sumatera Utara (Sumut) Bidang Hukum dan Advokasi Hasbi Sitorus di Medan, Selasa (28/7), mengatakan, pihaknya telah mendatangi komisioner KPU Kota Medan untuk meminta kepastian mengenai dukungan terhadap pasangan Dzulmi Eldin dan Achyar Nasution.

Berkas Pendaftaran Ditolak KPU, Calon Gubernur Sulteng Ini Ngamuk

KONFRONTASI-Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah (KPU Sulteng) di Jalan S Parman Palu Timur Senin (27/7) sore, mendadak tegang lantaran bakal calon Gubernur Sulteng Rusdy Mastura mengamuk saat proses pendaftaran. Pasalnya pendaftarannya ditolak KPU dengan alasan berkas dukungan dari Partai Golkar belum sesuai persyaratan.

Rusdy pun langsung mengamuk saat Ketua KPU Sulteng Sahran Raden menjelaskan belum lengkapnya dokumen pencalonan salah satu partai pendukung, yakni dari Partai Golkar Agung Laksono.

KPU Tunda Terima Dukungan Partai Golkar

Konfrontasi - Komisi Pemilihan Umum Batam Kepulauan Riau memutuskan untuk menunda menerima dukungan Partai Golkar kepada pasangan bakal calon wali kota dan wali kota Batam, Ria Saptarika dan Sulistiana.

"Kami bukannya menolak menerima, tapi demi peraturan yang tegak dan lurus ditunda dulu," kata Ketua KPU Batam Agus saat menerima pendaftaran Ria Saptarika-Sulistiana di Batam, Senin (27/7).

Pasangan Paket "MAPAN" Sumbawa Barat Daftar ke KPU

Konfrontasi - Pasangan bakal calon bupati/wakil bupati H Mala Rahman-Iwan Panjidinata alias paket "MAPAN" mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbawa Barat, Senin (27/7).

Paket MAPAN diusung oleh Partai Gerindra, Golkar dan Demokrat. Selain para pengurus parpol pengusung tingkat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Ketua DPW Gerindra NTB H Willgo Zainar juga turut serta bersama ribuan simpatisan mengantarkan paket "MAPAN" mendaftar ke KPU.

Wali Kota Palu Daftarkan Diri Jadi Cagub

Konfrontasi - Wali Kota Palu Rusdy Mastura bersama mantan Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Ihwan Datu Adam, mendaftarkan diri menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Tengah di KPU setempat, Senin (27/7).

Pasangan ini adalah pendaftar kedua setelah petahana gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola-Sudarto.

Rusdy-Ihwan diusung oleh Partai Golkar (tujuh kursi) dan Hanura (empat kursi) dari 45 kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

KPU Tegaskan Jika Calon Tunggal Pilkada Diundur

Konfrontasi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan jika dalam proses pendaftaran Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2015 hanya ada satu pasang calon yang mendaftar maka pilkada di daerah itu akan diundur hingga 2017.

"Kalau hingga batas akhir pendaftaran pada 28 Juli 2015 hanya ada satu pasang yang mendaftar, pendaftaran akan diperpanjang selama tiga hari," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik saat dikonfirmasi dari Padang, Sabtu (25/7).

KPU Terima SK Lima dari Parpol

Konfrontasi - Komisi Pemilihan Umum baru menerima surat keputusan kepengurusan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten-kota dari lima partai politik untuk keperluan pendaftaran calon kepala daerah SK Kepengurusan partai politik tersebut diperlukan sebagai pegangan bagi KPU untuk diverifikasi oleh penyelenggara pilkada di provinsi, kabupaten dan kota pada saat menerima dokumen persyaratan pencalonan.

KPU Awasi Pencatatan Data Pemilih Pilkada

Konfrontasi - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan pengawasan terkait pencatatan data pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dilakukan secara berjenjang di internal serta oleh pihak pengawas pemilu yang bertugas di lapangan.

"Alat kontrol bagi PPS (Panitia Pemungutan Suara) sangat sederhana, semua harus bekerja berdasarkan dokumen yang disediakan oleh KPU Daerah," katanya ketika ditemui di Kantor Pusat KPU di Jakarta, Rabu (22/7).

Pages