20 November 2019

KPU

KPK Tutup Mulut Tahu dan Saksikan Praktek KPU dan Panwaslu Ketahuan "Disogok' Pilkada dan Pilpres

KONFRONTASI -  Buka mata, buka hati nurani, buka pikiran, buka wawasan

Demo mulai 22 Mei 2019 Didukung Oleh para Mantan Danjen Kopassus dan PPIR

KONFRONTASI- Mantan Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol (Purn) Mohammad Sofjan Jacoeb membeberkan sebuah fakta menarik. Menurutnya demo kubu 02 pada tanggal 22 Mei 2019 mendatang untuk menolak kejahatan pemilu curang, akan didukung oleh sejumlah mantan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Prajurit Pejuang Indonesia Raya (PPIR).

Komisioner KPU Mesti Diseret ke Ranah Pidana

KONFRONTASI-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diharapkan tidak hanya menyatakan KPU melanggar tata cara dan prosedur penginputan data sistem informasi penghitungan suara (Situng), tapi harus membawa kasus itu ke ranah pidana.

Ketua Umum Benteng Prabowo, Syafti Hidayat mengaku mengapresiasi keputusan Bawaslu yang telah menyatakan KPU bersalah.

"Keputusan Bawaslu ini harus diapresiasi dan KPU harus memperbaiki apa yang selama ini dianggap salah," kata Syafti dilansir RMOL.id, Sabtu (18/5).

Usai 'Disemprot' Bawaslu, Kekacauan Situng KPU Malah Tambah Parah

KONFRONTASI-Ahli IT Badan Pemenangan Nasional (BPN), Agus Maksum mencatat pada Jumat (17/5/2019) atau sehari pasca vonis Bawaslu akan kesalahan Situng, justru terjadi lagi lonjakan kesalahan situng KPU yang mencapai 10 ribu lebih.

“10.898 KESALAHAN JUMLAH PADA SITUNG PASCA VONIS BAWASLU, KEKACAUAN MASIH TERUS BERLANJUT.

Hari ini jumat tgl 17-5-2019 ada 10.898 Kesalahan penjumlahan pada situng pasca vonis Bawaslu.

Kesalahan penjumlahan tertinggi dalam satu hari justru pasca vonis Bawaslu.

Fahira: Putusan Bawaslu Peringatan Keras Bagi KPU

KONFRONTASI -  Wakil Ketua Komite I DPD RI Fahira Idris menilai, keputusan Bawaslu tentang 

Sistem Informasi Pemungutan Suara (Situng) merupakan peringatan keras bagi KPU. 

“Ini peringatan keras bagi KPU. Pelanggaran ini walau sifatnya prosedural dan terkait tata cara, tetapi bagi badan publik seperti KPU yang semua aktivitasnya dibiayai uang rakyat, seharusnya tidak boleh terjadi,” ujar Fahira dalam keterangan tertulis yang diterima teropongsenayan, Jumat, (17/5/2019).

Putusan Bawaslu Indikasikan Persekongkolan Antara KPU, Lembaga Survei Dan Kontestan Pemilu

KONFRONTASI -    Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersalah atas dua hal yang dilaporkan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno.Pelanggaran itu terkait proses pendaftaran lembaga survei penyelenggara quick count dan entri data di Sistem Informasi Pemungutan Suara (Situng). Hal itu tertuang dalam putusan sidang Bawaslu bernomor: 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019.

Komjen Sofjan: Mungkin Kita Akan Lebaran Di Jalan

KONFRONTASI- Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) dihimbau untuk melakukan aksi damai dan simpatik dalam langkah menolak hasil Pemilu serentak 2019 yang diduga banyak kecurangan.

Himbauan itu disampaikan Komjen Pol. (Purn) Sofjan Jacoeb yang juga menyatakan ambil bagian dalam aksi yang direncakan digelar 22 Mei atau tepat saat KPU mengumumkan hasil pemilu.

Makassar dan Kota Lain Bergolak, Demo protes atas KPU, Bawaslu

MAKASSAR - Demo KPU Bawaslu di Makassar, Bandung, Surabaya, Riau Jumat ini . Demo Makassar hari ini, Jumat (17/5) setelah shalat jumat dr Mesjid Al Markaz ke kantor Bawaslu Jln. Pettarani.Makassar. Demo di berbagai kota terus meledak sebagai protes atas pemilu yang tidak jurdil, pemilu terburuk era reformasi.

Ketua KPU Akui Potensi Kecurangan Petugas Input Data Situng Itu Ada

KONFRONTASI-Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengakui adanya potensi kecurangan yang dilakukan petugasnya saat menginput data hasil perhitungan suara pemilu ke Sistem Informasi Perhitungan (Situng).

Pengakuan merupakan tanggapannya atas protes Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang menyebut adanya petugas KPU yang curang.

KPU Paksakan Menang Jokowi, Ujungnya Krisis Legitimasi dan Krisis Multidimensi

KONFRONTASI- Para analis dan aktivis menganalisis, pada 22 Mei dan 25 Mei 2019 ini, percuma KPU paksakan menang Jokowi-Maruf karena pemilu tidak jurdil, KPU-nya tidak kredibel, dan pergolakan daulat rakyat bakal panjang. Kalau KPU paksakan menang Jokowi (paslon 01) bakal jadi krisis legitimasi dan pasar bakal menolak, seirama dengan perlawanan daulat rakyat oleh civil society dan kubu 02. Rupiah bakal ambruk dan krisis ekonomi membayangi RI sampai akhirnya jatuh Jokowi.

Pages