18 November 2019

KPU

Perbandingan Pilpres Ukraina 2004 dan Indonesia 2019

PERBANDINGAN PILPRES UKRAINA 2004  DENGAN PILPRES INDONESIA 2019
Oleh: Radhar Tribaskoro

Soal 17,5 Juta DPT Siluman, Ini Jawaban KPU di MK

KONFRONTASI - Dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres di ruang persidangan lantai 2 gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (18/6), Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui tim kuasa hukumnya mengklaim sudah menindaklanjuti seluruh laporan pemohon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT).

DPT yang dipersoalkan itu bahkan sudah diselesaikan bersama antara KPU, pemohon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, pihak terkait serta Bawaslu. 

TPKR Bergerak! Besok, ‘Jumbo’ Korupsi di KPU Dilaporkan ke KPK

KONFRONTASI- Pasca dilaunching pada tanggal 1 Juni 2019 kemarin, Team Pembela Kedaulatan Rakyat (TPKR) yang diketuai oleh Ahmad Yani SH, didukung lebih dari seratus Advokat, berencana melakukan dua laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan pertama adalah dugaan kasus “jumbo” korupsi yang terjadi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). TPKR akan melaporkan langsung ke KPK, besok Selasa 18 Juni 2018.

Setelah Putusan MK, Hasil Pileg DPR Ditetapkan

Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan penetapan hasil Pemilu 2019 tingkat DPR akan dilakukan setelah ada keputusan inkrah dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil karena satu saja gugatan di daerah pemilihan dalam tingkat DPR akan berpengaruh pada suara partai secara nasional.

"Kenapa? Sebab itu (gugatan legislatif DPR) kan mempengaruhi secara nasional," ujar Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta, Jumat (31/5).

Bawaslu Akhirnya Ungkap Temuan 15 Ribu Pelanggaran Pemilu, termasuk pelanggaran oleh ASN dan Polri

KONFRONTASI- - Hingga 28 Mei 2019 Bawaslu mencatat terdapat sekitar 15 ribu pelanggaran Pemilu 2019. Data pelanggaran itu diperoleh dari dugaan pelanggaran pidana, administrasi, kode etik, dan pelanggaran hukum lainnya.

"Terkait data pelanggaran, bahwa sampai 28 Mei 2019 Bawaslu telah menerima 15.052 temuan, baik pidana, administrasi, ataupun yang ketiga bukan termasuk pidana maupun administrasi," ujar anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar di Hotel Millennium, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2019), seperti dikutip detikcom.

Hadapi Gugatan Pemilu, KPU Siapkan 60 Pengacara

KONFRONTASI-Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan 60 pengacara untuk memberikan bantuan hukum dalam menghadapi gugatan Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami masih kumpulkan dokumen dan data dalam memperkuat jawaban dan bukti untuk membantah pokok permohonan yang diajukan para pemohon," kata Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi di Jakarta, Selasa.

Komisioner KPU Mulai Kaji Pokok Gugatan BPN Prabowo-Sandi

KONFRONTASI -       Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah mengajukan gugatan mereka atas hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi, Jumat, 24 Mei 2019 malam. Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat pun langsung mempelajari pokok permohonan seluruh sengketa yang diajukan Prabowo-Sandi.

Prabowo Nilai Janggal KPU Tetapkan Hasil Pilpres

KONFRONTASI -  Calon Presiden 02 Prabowo Subianto angkat bicara megenai keputusan KPU terkait hasil Pemilu 2019. Ia menilai KPU terburu-buru dalam menetapkan hasil Pilpres bahkan dilakukan pada dini hari.

"Senyap-senyap begitu. Bisa jadi orang yang lagi tidur atau belum tidur gitu," kata Prabowo dalam konfrensi pers di kediamannya, Jl. Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2019).

Prabowo menambahkan, pengumuman yang dikakukan KPU aneh dan janggal. "Kami menilai ini janggal di luar kebiasaan," ujar Prabowo.

KPU Tetapkan Jokowi-Ma'ruf Pemenang Pilpres 2019

KONFRONTASI  -   Komisi Pemilihan Umum (KPU) menuntaskan rekapitulasi nasional hasil Pilpres 2019. Pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin ditetapkan menjadi pemenang Pilpres 2019.

"Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin 85.607.362 suara. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239," ujar komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik dalam rapat pleno KPU di gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019) dini hari.

Tolak Bentuk TPF Petugas Pemilu, Pemerintah Tak Hormati Nyawa Pejuang Demokrasi

KONFRONTASI - Pemerintah memastikan tidak akan membentuk tim pencari fakta atas meninggalnya ratusan petugas KPPS, keputusan ini sungguh disayangkan, terlebih in merupakan peristiwa luar biasa yang dibiarkan begitu tanpa penanganan yang memuaskan, keputusan ini sekaligus menunjukkan betapa nihilnya komitmen pemerintah terhadap penegakan demokrasi.

Pages