KPU

Fahri Tantang KPU Buat Format Debat Terbuka

KONFRONTASI -  

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menantang Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membuat debat calon presiden dan calon wakil presiden dengan format terbuka di atas panggung sehingga tidak ada kandidat yang membawa catatan jawaban.

“Kami tantang KPU RI membuat debat terbuka, yaitu adu kedua calon untuk ‘berantem’ secara pemikiran bukan fisik,” kata Fahri saat menghadiri deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) chapter Gorontalo, di Hotel Maqna Gorontalo, Minggu (10/2:2019).

KPU Rilis Daftar Caleg Eks Koruptor, KPK: Bagus Dong!

KONFRONTASI-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyatakan, bahwa rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan daftar caleg mantan narapidana korupsi merupakan penerangan bagi masyarakat. KPK mengapresiasi langkah KPU ini.

"Bagus dong, artinya apa, supaya masyarakat itu bisa memperoleh penerangan untuk nanti wakil-wakil yang dipilih itu supaya yang bersih, yang jujur, jangan yang pernah terlibat korupsi," kata Alexander, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/1).

Inilah Daftar Caleg yang Pernah Tersangkut Kasus Korupsi

KONFRONTASI-KPU mengumumkan nama-nama calon anggota legislatif 2019 yang merupakan bekas narapidana korupsi berjumlah 49 orang.

"Kami sudah memastikan daftar calon anggota dewan yang berstatus mantan terpidana (korupsi)," kata Ketua KPU, Arief Budiman, di Jakarta, Rabu malam. 

Berdasarkan data yang disampaikan KPU kepada wartawan, 49 caleg itu antara lain 16 caleg DPRD Provinsi, 24 caleg DPRD Kabupaten/Kota dan sembilan caleg DPD. 

Daftar caleg bekas napi korupsi itu yakni:

KPK Senang KPU Mau Rilis Nama 40 Caleg Eks Koruptor, Bulan Depan

KONFRONTASI -  Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyambut baik langkah KPU yang berencana merilis 40 nama koruptor yang kembali mendaftar sebagai anggota calon anggota legislatif di pemilu 2019 . Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, sepanjang hal itu tidak bertabrakan dengan aturan, KPK akan mendukung langkah KPU.

KPU Persilakan Kubu OSO Lapor ke KPK

 

KONFRONTASI -  Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra menanggapi biasa saja rencana kuasa hukum Oesman Sapta Odang atau OSO yang akan melaporkan lembaganya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Lapor saja," kata Ilham di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (24/1/2019). (Baca juga: DPR Akan Panggil KPU Soal OSO)

Ilham mengatakan, KPU siap menerima konsekuensi atas keputusan tidak memasukkan nama OSO dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada pemilu 2019.

Pengusutan Sejumlah Kasus Pelanggaran Pemilu Dihentikan, KPU dan Bawaslu Kok Begitu!

KONFRONTASI -  Sejumlah dugaan kasus pidana Pemilu dihentikan. Keseriusan penegakan hukum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bada Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun dipertanyakan.

Koordinator Daerah Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) Kota Bekasi, Adri Zulpianto mengungkapkan, di Bekasi, dihentikannya dugaan kasus pelanggaran pidana pemilu oleh Bawaslu Kota Bekasi membuktikan kacaunya proses penegakkan hukum dan undang-undang pemilu beserta peraturannya.

Komisioner KPU Rangkap Jadi Pengurus Parpol Harusnya Dipecat

KONFRONTASI-Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi meminta agar salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tangerang Selatan (Tangsel) yang terbukti menjadi pengurus partai politik (parpol) dipecat.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menyesalkan jika komisioner KPU tersebut hanya diberikan peringatan keras, dan tidak dipecat.

KPU dan Kebodohan Berdemokrasi

KPU dan Kebodohan Berdemokrasi
Oleh: Ryaas Rasyid, Mantan Menteri Otonomi Daerah

Tadi saya beri komentar atas praktek demokrasi kita yg dalam beberapa hal mengenyampingkan faktor kecerdasan publik sebagai basisnya.

Soal demokrasi berbasis kecerdasan tampaknya masih merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan.

Debat Pilpres 2019 Kedua, KPU Tak Lagi Bocorkan Kisi-kisi

KONFRONTASI -   Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak lagi memberikan kisi-kisi pertanyaan kepada kedua kandidat pasangan capres-cawapres pada pelaksanaan debat pilpres kedua yang diselenggarakan pada 17 Februari mendatang.

Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan mengatakan kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk evaluasi KPU terhadap pelaksanaan debat perdana pada Kamis, 17 Januari 2019 lalu, yang dinilai tidak memuaskan harapan publik.

Pages