KPU

Prof Jimly: Tidak Seharusnya KPU Menyederhanakan Masalah

KONFRONTASI- . Kritik tajam  atas kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) di era Presiden Jokowi dalam mengatasi polemik temuan surat suara tercoblos di Malaysia terus berdatangan.

Kali ini giliran mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie yang melancarkan kritik atas pernyataan Komisioner KPU Ilham Saputra yang menganggap temuan surat suara di Malaysia sebagai sampah. Menurutnya, pernyataan itu terkesan bahwa KPU telah menyederhanakan masalah.

KPU Minta Polisi Tangkap Penyebar Hoax Terkait Pilpres di Luar Negeri

KONFRONTASI-Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman meminta aparat kepolisian menelusuri dan menangkap oknum penyebar hoaks terkait hasil Pilpres 2019 di luar negeri. Arief memastikan kabar tersebut adalah hoaks atau palsu.

Sebab, pihaknya baru akan melaksanakan penghitungan suara di TPS luar negeri yang tersebar di 130 kota dan 5 benua pada Rabu, 17 April mendatang. “Saya ingin katakan kalau hasil pemilu di luar negeri yang beredar itu tidak benar," ujar Arief di kantor KPU, Jakarta Pusat, kemarin.

Sebelumnya beredar kabar mengenai hasil pilpres di luar negeri tersebar digrup pesan singkat WhatsApp dan media sosial lainnya. Dalam pesan yang beredar tertulis hasil perhitungan suara yang menyebut keunggulan pasangan Prabowo-Sandi. Pesan tersebut memperlihatkan hasil hitung sementara di sejumlah negara, antara lain Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yaman, Belgia, Jerman, dan Amerika Serikat.

Dalam perhitungan sementara untuk Arab Saudi, menyebut pasangan nomor urut 02 unggul 65,4% suara, sementara pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin memperoleh 25,6%. Keunggulan pasangan nomor urut 02 juga terjadi di Korea Selatan dengan perolehan suara 64,8% suara dan paslon nomor urut 01 sebesar 35,2%. Arief menjelaskan, pemungutan suara di luar negeri atau early voting sudah dimulai sejak 8 hingga 14 April 2019.

Berbeda dengan di dalam negeri yang akan dilakukan serempak pada 17 April 2019 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 644/2019. “Meskipun dilakukan pemungutan lebih awal tapi penghitungan suaranya itu dilakuakan pada tanggal 17 April. Jadi kalo sudah ada yang mengeluarkan rilis-rilis hasil itu, itu bukan hasil yang dikekuarkan KPU," tegasnya.

Kecuali kata Dia, memang ada orang-orang yang melakukan survei melakukan metode exitpol. "Tapi sepanjang yang saya tau, di luar negeri enggak ada yang melakukan itu," tuturnya. Komisioner KPU Hasyim Asy'ari juga membantah informasi tentang hasil perolehan suara pilptes di luar negeri.

Rachland Nashidik: Kabarnya KPU Menolak Perintah Presiden

KONFRONTASI  -   Beredar surat Menteri Sekretaris Negara, Pratikno kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar menindaklanjuti keputusan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dimenangkan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai caleg DPD RI.

Rachland mendengar kabar bahwa KPU bakal menolak perintah presiden tersebut.

"Kabarnya KPU menolak perintah Presiden karena meneguhi keputusan Mahkamah Konstitusi," ujar Rachland.

Sengketa administratif bermula dari surat bernomor 1492 yang dikirimkan KPU kepada OSO pada 8 Desember 2018.

KPU Harus Netral Jika Tak Ingin People Power Terjadi

KONFRONTASI-Guna mengantisipasi terjadinya perpecahan pasca pemilu, aktivis senior yang tergabung dalam Forum Demokrasi Gema 77-78 dan Casablanca Working Grup mengingatkan Komisi Pemilihan Umum untuk netral.

Koordinator Forum Demokrasi Gema 77-78 Indra Adil mengatakan, pihaknya khawatir dengan kehidupan berbangsa pasca pemilu nanti. Kekhawatiran itu muncul karena adanya tuduhan bahwa KPU cenderung tidak netral dalam penyelenggaraan.

Hashim Apresiasi Upaya KPU Perbaiki DPT

KONFRONTASI-Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga S Uno (BPN Prabowo - Sandi) terus mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyempurnakan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. Politikus Gerindra Hashim Djodjohadikusumo yang juga Direktur Media dan Komunikasi BPN Prabowo - Sandi menyatakan, penyempurnaan DPT sangat penting bagi terselenggaranya  pemilu yang adil dan berkualitas.

KPU Diminta Waspadai TKA Ikut Memilih Dalam Pemilu 2019

Validasi dan approval surat suara dihadiri oleh tim kampanye pasangan calon dan pengurus partai politik peserta pemilu. Validasi dan Approval dilakukan untuk memastikan penulisan nama dan foto peserta pemilu benar.  AKTUAL/Tino Oktaviano

 

 

KONFRONTASI -   Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara dan jajaran di bawahnya diminta waspada terhadap tenaga kerja asing (TKA) ikut memilih pada pemilu serentak, 17 April 2019, dengan memanfaatkan surat undangan milik orang lain.

Debat Capres Ke-4, KPU Undang Panglima TNI&Kapolri

KONFRONTASI -  Komisioner KPU, Wahyu Setiawan mengatakan dalam debat keempat yang digelar malam ini rencana akan mengundang Panglima TNI Marsekal hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada Sabtu (30/3/2019).

Sebab, tema debat keempat malam ini mengenai ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan serta hubungan internasional.

"Untuk debat keempat, KPU akan mengundang Panglima TNI dan Kapolri karena temanya relevan, yaitu keamanan," kata Wahyu kepada wartawan, Sabtu (30/3/2019).

DKPP Tolak Gugatan OSO Terhadap Pimpinan KPU

KONFRONTASI-Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memutus tak mengabulkan gugatan calon anggota DPD, Osman Sapta Odang atau Oso terhadap tujuh pimpinan KPU. Gugatan dilakukan Oso, lantaran KPU dianggap tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung.

Selain itu, KPU tetap mencoret nama Oso dari DPT calon anggota DPD peserta Pemilu 2019. Meskipun PTUN Jakarta, memenangkan gugatan Oso.

Pages