KPU

Muhammadiyah Minta KPU dan Bawaslu Jujur dan Adil

KONFRONTASI-PP Muhammadiyah menilai perlu adanya pemulihan suasana di masyarakat usai Pemilu untuk meredam gejolak politis.

“Jadi Pemilu sudah selesai, bikin masyarakat kembali kepada tempatnya untuk beraktivitas lalu ada suasana jeda bahkan suasana ‘recovery’,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir ditulis Selasa (23/4).

Menurut Haedar, jika terus terjadi mobilisasi massa menentang kecurangan Pemilu, maka ketegangan usai Pemilu tidak akan pernah selesai.

Ketidakpercayaan terhadap proses Pemilu terjadi di Semua Lini Masyarakat

KONFRONTASI- Ketidakpercayaan terhadap proses pemilu terjadi di semua lini masyarakat, ungkap Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subiyanto- Sandiaga Uno, Dian Fatwa.

Dia juga mengatakan, rencana bertemu cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin belum menjadi fokus Sandiaga Uno dan BPN Sandiaga saat ini. Hal ini disampaikan Dian menanggapi keinginan Ma'ruf Amin untuk bertemu Sandiaga. "Bertemu dengan Kiai Ma'ruf bukan fokus Mas Sandi dan BPN," kata Dian saat dihubungi Kompas.com, Selasa (23/4/2019).

DKPP: KPU Jangan Coba Main-main Dalam Rekapitulasi Suara

KONFRONTASI-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengingatkan bagi para penyelenggara pemilu agar tak main-main dalam melaksanakan pemilu. Terlebih dalam melakukan rekapitulasi surat suara.

"Kami dari dewan kehormatan pemilu tentunya, selalu mengingatkan jangan coba main-main, khususnya bagi pemilu agar tidak ada pelanggaran kode etik," kata Anggota DKPP Alfitra Salam di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4).

Polisi Didesak Tangkap Semua Komisioner KPU

KONFRONTASI-Aparat Kepolisian diminta untuk segera menangkap dan memproses hukum para Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab, mereka diduga telah melakukan kejahatan demokrasi dan melanggar prinsip-prinsip moral sesuai UUD 1945.

Desakan itu sebagaimana disampaikan Koordinator Barisan Masyarakat Peduli Pemilu Adil dan Bersih, Marwan Batubara dalam konferensi pers di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4).

"KPU tidak hanya langgar aturan administratif, tapi langgar kejahatan kriminal," katanya.

Ini Penyebab Rezim Jokowi dan KPU Delegitimasi: Lebih 121 Ribu Laporan Kecurangan Nodai Pemilu 2019

KONFRONTASI- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat setidaknya ada ribuan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di sejumlah TPS pada Pemilu 2019 yang tidak netral. Mereka mengerahkan pemilik suara untuk memilih calon tertentu.Bawaslu mencatat total laporan masalah Pemilu yang masuk mencapai 121.993. Afif mengatakan laporan ini merupakan respon cepat dan datanya akan terus bergerak. Masyarakat menilai, Kecurangan pemilu sudah masiv dan massal.

KPU Tidak Kredibel.Mahfud MD: Masak Salah Input Sampai 9 Daerah?

KONFRONTASI- KPU tidak kredibel, banyak masalah dan mendapat sinisme masyarakat luas.Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD membahas profesionalitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilu 2019 khususnya dalam Pilpres 2019.

Hal itu diungkapkannya melalui cuitan di Twitternya, @mohmahfudmd, Minggu (21/4/2019).

Mahfud MD menuliskan bahwa KPU harus lebih profesional.

Peneliti: Masyarakat Dikhawatirkan Sudah Tak Percaya KPU karena Bermasalah

KONFRONTASI- Para analis dan aktivis mengingatkan bahwa masyarakat sudah tidak percaya lagi pada KPU era Presiden Joko Widodo karena kasus 17 juta DPT bermasalah, KPU  tidak jurdil, tidak transparan dan banyak kecurangan serta ketidakberesan di mana -mana secara telanjang. Semua itu membuat akumulasi ketidakpercayaan rakyat pada KPU meninggi.

Moeldoko: Jika KPU Nyatakan Kalah, Jokowi-Ma’ruf Akan Legowo

KONFRONTASI -  Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Moeldoko menyatakan, kubu paslon 01 akan legowo terhadap hasil apapun penghitungan KPU.

Menurut Moeldoko, KPU bukan milik pemerintah maupun milik pasangan Capres dan Cawapres petahana. Untuk itu, apapun hasil perhitungan KPU, pihaknya akan terima.

Pages