KPU

KONFRONTASI -  Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyebut, Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) banyak bermasalah. Ia meminta KPU menghentikan Situng supaya tidak menimbulkan keresahan. "Pendapat saya pribadi, saya merasa bahwa memang Situng ini sudah bermasalah. Kalau barang yang bermasalah ya sebaiknya dihentikan, karena ini akan menimbulkan keresahan," kata Fadli saat ditemui di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2019).

KONFRONTASI-Guru Besar UI Prof Ronnie Higuchi Rusli menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah tidak layak jadi penentu hasil Pemilu 2019. Menurutnya, KPU sudah cacat moral-etis dan pasti ditolak oleh rakyat sebagai penentu hasil pemilu pilpres 2019.

"Coba pikir dengan akal sehat
1. Anggaran 2019 sebesar Rp25,59T hampir US$2 miliar.
2. Wafat 474.
3. Kesalahan input data “Bukti 13.000 Kesalahan Data Input di KPU Diserahkan Relawan BPN ke Bawaslu”
4. Kotak suara dibakar/di bobol.

KONFRONTASI - Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (UNAS), Ismail Rumadan, menilai KPU harus bertanggung jawab secara hukum atas kesalahan entri suara rakyat melalui aplikasi Situng tersebut. Karena kesalahan tersebut tidak hanya sekali.

"Alasan semacam ini tidak dapat dibenarkan atau diterima karena kesalahan yang terjadi berkali-kali. Oleh karena itu KPU tidak segampang itu meminta maaf atas kesalahan yang terjadi berulang-ulang tersebut, KPU harus bertanggung jawab secara hukum," kata Ismail, Kamis, 2 Mei 2019

Oleh Syafril Sjofyan

DI samping banyak terjadinya kecurangan TPS, bisa disaksikan banyaknya video tentang kecurangan yang disebar oleh masyarakat melalui sosial media.

Perlu juga dicermati penjelasan Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi yang menjelaskan asal muasal data perolehan suara yang ditampilkan di Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) milik KPU.

KONFRONTASI - KPU Kabupaten Purwakarta, telah menuntaskan rekapitulasi suara hasil Pemilu 2019. Rekapitulasi itu, selesai hanya dalam dua hari dari target tiga hari, sejak Selasa (30/4) sampai Rabu malam (1/5).

Capres 02 unggul dalam perolehan suara di Purwakarta. Paslon nPrabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno, mendapat suara sebanyak 406.988.

KONFRONTASI - Relawan IT BPN hari ini akan melaporkan temuan ribuan kesalahan entry data pada aplikasi Sistem Penghitungan Suara (Situng)  KPU ke Bawaslu.

“Insya Allah siang ini kami akan membawa bukti satu kardus berupa 2.500 lembar bukti kesalahan entry data Situng KPU,” kata Sekretaris Relawan  IT   BPN Dian Islamiati Fatwa di Jakarta.

Oleh: Angga Trenggana

Kematian satu orang adalah tragedi, sementara kematian ribuan orang adalah statistik. Kata-kata diktator Uni Soviet Joseph Stalin patut direnungkan di tengah perhelatan kontestasi Pemilu 2019. 

Jumlah angka kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) selama Pemilu 2019, memang tak mencapai ribuan seperti kata Stalin. Hingga Selasa, 30 April 2019 jumlah petugas KPPS meninggal karena Pemilu mencapai 318 orang. Sementara, yang sakit sakit 2.232 orang. 

KONFRONTASI -   Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan dilaporkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pelapor atas nama Muhidin Jali Pitung, sementara Eggi Sudjana jadi kuasa hukumnya.

KONFRONTASI- Munculnya disclaimer dalam Situng KPU RI  era Joko widodo setelah viralnya kesalahan penghitungan suara dalam sistem itu,  telah menunjukkan adanya kekacauan dan amatiran serta primitif lembaga KPU dalam teknologi informasi yang dimiliki KPU. Demikian pandangan jurnalis senior Arief Sofyanto yang juga sosok aktivis jaringan Prabowo Center. Hal sebelumnya  tersebut disampaikan oleh Koordinator IT BPN Prabowo-Sandi, Agus Maksum.

KONFRONTASI -  Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menegaskan, Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) tidak digunakan untuk menetapkan hasil resmi pemilu 2019. Hasil pemilu yang akan ditetapkan berasal dari rekapitulasi manual secara berjenjang, dari tingkat kecamatan, berlanjut ke kabupaten, kemudian provinsi, hingga terakhir di tingkat nasional.