KONFRONTASI-Menteri dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan peserta pilkada kerap menaruh orang kepercayaannya di internal Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Praktik itu dilakukan paslon di KPU tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.
Tito bicara demikian berdasarkan pengalamannya selama menjadi Kapolres, Kapolda hingga Kapolri.
KONFRONTASI-Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana menerapkan sanksi pemotongan masa kampanye bagi pasangan calon (paslon) yang melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 selama Pilkada Serentak 2020.
Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyebut aturan tersebut akan dicantumkan dalam revisi PKPU 6 Tahun 2020. Draf aturan itu telah dibahas bersama pemerintah dan DPR pada Selasa (22/9) malam.
KONFRONTASI-Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk memperbaiki Peraturan KPU (PKPU) yang tegas. Tujuannya menghindari kegiatan pengumpulan massa dalam tahapan Pilkada Serentak 2020, terutama soal aturan membolehkan rapat umum hingga konser dalam rangkaian Pilkada.
Penegasan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat Rapat Kerja (Raker) bersama Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP membahas tindak lanjut tahapan Pilkada Serentak 2020, Senin (21/9).
KONFRONTASI-Pasca Ketua KPU Arief Budiman dinyatakan positif Covid-19, isu penundaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada menyeruak.
Namun, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, saat ini bukan lagi bicara penundaan melainkan lebih kepada tanggungjawab KPU untuk memberikan jaminan pelaksanaan Pilkada sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi.
KONFRONTASI - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaku positif terinfeksi Covid-19. Dia kini menjalani karantina mandiri karena tidak merasakan gejala yang berat.
Dalam keterangan tertulisnya, Arief menjalani tes swab pada Kamis malam (17/9). Tes dilakukan sebagai syarat untuk menghadiri rapat di Istana Bogor pada hari ini Jumat (18/9). Dia dinyatakan positif sehingga batal mengikuti rapat.
KONFRONTASI-Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menangguhkan aturan yang memperbolehkan konser musik sebagai salah satu metode kampanye dalam Pilkada Serentak 2020 untuk menjaga keselamatan warga di masa pandemi COVID-19.
"Walaupun konser musik, pentas seni dalam PKPU diberi ruang sebagai kegiatan lain dari metode kampanye, dalam penerapannya dapat diatur lebih lanjut bahkan ditangguhkan demi menjaga keselamatan warga," kata Zulfikar di Jakarta, Kamis.
KONFRONTASI-Upaya memotong anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 masih terjadi di sejumlah daerah.
Hal itu disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra dalam diskusi virtual Polemik Trijaya FM bertajuk "Menghitung Kualitas Pilkada Saat Pandemi" Sabtu (25/7).
"Di beberapa daerah, di OKU Timur masih ada upaya DPRD untuk memotong anggaran. Padahal OKU Timur itu di Sumsel ya, padahal NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) itu sudah disepakati jumlahnya. Ini kan jadi persoalan," ujar Ilham.
KONFRONTASI-Ruang Media Center (Medcen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat untuk sementara ditutup.
Penutupan ruang Medcen KPU itu mulai diberlakukan sejak pagi tadi lantaran ada yang diduga terjangkit virus corona baru (Covid-19).
Berdasarkan informasi yang diterima, ruang Medcen KPU ditutup sementara karena ada yang terindikasi Covid-19.
Oleh: Azwar Siregar
SURAT TERBUKA DARI PARTAI TIRIK YALUK KEPADA KETUA KPU, MK, DPR DAN PRESIDEN RI
Bapak/Ibu yang sedang berkuasa yang dihormati.
Menimbang stuasi politik kita sekarang, dimana sebentar lagi akan ada "proyek" Pilkada di beberapa daerah. Kami dari Partai Tirik Yaluk (Partai Gerakan Rakyat Netizen se Tanah Air) menghimbau, agar Pilkada yang di ikuti keluarga besar Presiden dan Wakil Presiden untuk ditiadakan.
KONFRONTASI - Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri akhirnya buka suara perihal gugatan sengketa pemilu presiden yang dimenangkannya di Mahkamah Agung (MA).
Putusan itu terkait mengenai uji materi pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengenai penetapan pemenang pilpres saat yang berlaga hanya dua pasangan saja.
Dalam gugatan ini, Rachmawati dan sejumlah penggugat menilai aturan tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu UU Pemilu 7/2017 dan UUD 1945 Pasal 6A.