KPU

KONFRONTASI-Upaya memotong anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 masih terjadi di sejumlah daerah.

Hal itu disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra dalam diskusi virtual Polemik Trijaya FM bertajuk "Menghitung Kualitas Pilkada Saat Pandemi" Sabtu (25/7).

"Di beberapa daerah, di OKU Timur masih ada upaya DPRD untuk memotong anggaran. Padahal OKU Timur itu di Sumsel ya, padahal NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) itu sudah disepakati jumlahnya. Ini kan jadi persoalan," ujar Ilham.

KONFRONTASI-Ruang Media Center (Medcen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat untuk sementara ditutup.

Penutupan ruang Medcen KPU itu mulai diberlakukan sejak pagi tadi lantaran ada yang diduga terjangkit virus corona baru (Covid-19).

Berdasarkan informasi yang diterima, ruang Medcen KPU ditutup sementara karena ada yang terindikasi Covid-19.

Oleh:  Azwar Siregar
 

SURAT TERBUKA DARI PARTAI TIRIK YALUK KEPADA KETUA KPU, MK, DPR DAN PRESIDEN RI

Bapak/Ibu yang sedang berkuasa yang dihormati.

Menimbang stuasi politik kita sekarang, dimana sebentar lagi akan ada "proyek" Pilkada di beberapa daerah. Kami dari Partai Tirik Yaluk (Partai Gerakan Rakyat Netizen se Tanah Air) menghimbau, agar Pilkada yang di ikuti keluarga besar Presiden dan Wakil Presiden untuk ditiadakan.

KONFRONTASI -  Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri akhirnya buka suara perihal gugatan sengketa pemilu presiden yang dimenangkannya di Mahkamah Agung (MA).

Putusan itu terkait mengenai uji materi pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengenai penetapan pemenang pilpres saat yang berlaga hanya dua pasangan saja.

Dalam gugatan ini, Rachmawati dan sejumlah penggugat menilai aturan tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu UU Pemilu 7/2017 dan UUD 1945 Pasal 6A.

KONFRONTASI -  Gugatan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri dkk terhadap PKPU 5/2019 tentang Penetapan Capres-Cawapres Terpilih Pemilu 2019 yang baru dilakukan Mahkamah Agung (MA) pada 3 Juli 2020 masih menyisakan tanda tanya.

Pasalnya, dokumen putusan tersebut baru diunggah di website sekitar 8 bulan pasca pembacaan putusan gugatan pada tanggal 28 Oktober 2019 lalu.

MK (+KPU dan Bawaslu) vs MA (dan Rakyat yang Dizolimi)
 
Oleh Chusnul Mar’iyah
Dosen Ilmu Politik, Universitas Indonesia
 

KONFRONTASI -    Kuasa pemohon Rachmawati Soekarnoputri, Mohamad Taufiqurrahman meluruskan polemik terkait putusan Mahkamah Agung (MA) No. 44 P/HUM/2019. Terutama mengenai substansi permohonan.

Taufiqurrahman menjelaskan, konteks guguatan Rachmawati dkk adalah permohonan keberatan hak uji materiil terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 5/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

KONFRONTASI-Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut ada wacana yang sedang digodok pemerintah dan DPR RI untuk mengundur pilkada serentak tahun 2024 ke tahun 2027.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan wacana itu saat ini sedang digodok oleh pemerintah dan DPR RI dalam proses revisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Wacana yang belakangan muncul adalah keserentakan pilkada pada 2024 digeser untuk diterapkan 2027.

KONFRONTASI - Akun @underthebreach mengungkap data  2,3 juta warga dan pemilih Indonesia diduga bocor di forum hacker.

akun @underthebreach  sebelumnya mengungkap soal penjualan data 91 juta pengguna Tokopedia.

Penjual data mengaku mendapat data ini secara resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data tersebut dijual dalam bentuk PDF.

KONFRONTASI -   Komisi Pemilihan Umum ( KPU) mengeluarkan opsi untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 selama satu tahun Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, salah satu skenario yang disusun KPU dalam penundaan Pilkada 2020 akibat wabah Covid-19 ini adalah mengundurkan hari pemungutan suara hingga September 2021. "Awalnya kami mau (diundur hingga) Juni 2021. Kalau penundaan berkali-kali, tidak cukup ruang.