KPU

Ketika KPU Surabaya Bungkam di Sidang MK

KONFRONTASI-Siang itu dalam sidang lanjutan untuk mendengar jawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU), Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tampak jemu.

Tidak ada jawaban terhadap berbagai dalil yang dilontarkan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya Machfud Arifin-Mujiaman.

Padahal hanya dalam sidang itu KPU Surabaya memiliki kesempatan untuk menjawab, menjelaskan atau membantah semua dalil pelanggaran yang disebut pasangan nomor urut 2 itu apabila perkara tidak lanjut ke pembuktian.

Diberhentikan DKPP, Arief Budiman: Saya Tak Pernah Lakukan Kejahatan Pemilu

KONFRONTASI-Arief Budiman menanggapi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memutuskan memecat dirinya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mantan Anggota KPU Provinsi Jawa Timur ini mengaku telah menerima dokumen salinan putusan DKPP tersebut, namun belum dalam bentuk fisik.

"Hard copy (dokumen secara fisik) belum terima. Kalau soft file kan sebenarnya sudah bisa kita anu. Tapi secara resmi biasanya kita dikirimi hard copy," ujar Arief Budiman kepada wartawan, Rabu (13/1).

DKPP Berhentikan Arief Budiman Sebagai Ketua KPU RI Akibat Langgar Kode Etik

KONFRONTASI-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dari Jabatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman. Sanksi tegas ini tercatat dalam sidang perkara nomor 123-PKE-DKPP/X/2020.

“Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian Dari Jabatan Ketua KPU RI kepada Teradu Arief Budiman selaku Ketua KPU RI sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua Majelis, Muhammad, saat membacakan putusan di Ruang Sidang DKPP, Rabu (13/1/2020).

Yang Terjadi jika KPU Mendiskualifikasi Edi Damansyah, Pilkada Otomatis Batal, Kukar Dipimpin Penjabat Bupati

Oleh: Giarti Ibnu Lestari

 

 

kaltimkece.id Calon bupati Kutai Kartanegara yang berstatus petahana, Edi Damansyah, tersandung dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. Demikian dimuat dalam salinan surat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Nomor 0705/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020 tertanggal 11 November 2020 yang diterima media. Surat itu ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum RI. Isinya, meminta KPU RI memerintahkan KPU Kutai Kartanegara mencoret nama Edi Damansyah sebagai calon Bupati Kukar.

KPU Kabupaten Kukar tolak rekomendasi Bawaslu RI

KONFRONTASI -    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Kartanegara (Kukar) menolak rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI. Sehingga Edi Damansyah tetap melaju secara Calon Bupati (Cabup) Kukar, berlaga di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Demikian ditegaskan Komisioner KPU Kukar, Nofand Surya Gafillah pada konferensi pers berlangsung Selasa (24/11).

Pilkada Serentak KPU Perbolehkan Konser, Ini Kata Menkopolhukam

KONFRONTASI  -   Menteri  Koordinator Politik Hukum dan HAM ( Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan  tengah menggodok ulang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 tahun 2020. Bekas Ketua MK ini mengatakan, dalam dua hari kedepan akan menyesuaikan peraturan Pilkada agar tidak bertentangan dengan protokol kesehatan Covid-19.

Jegal Calon Independen, Ketua KPU Sumbar Dicopot DKPP

KONFRONTASI-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencopot Amnasmen dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatra Barat karena terbukti melanggar kode etik dalam tahapan Pilkada Serentak 2020.

DKPP menilai Amnasmen melanggar kode etik saat melakukan verifikasi faktual calon jalur perseorangan atau independen. Kebijakan yang diteken Amnasmen dinilai merugikan bakal calon perseorangan Fakhrizal-Genius Umar yang mengadukan perkara ini.

Mendagri Sebut Ada Paslon Pilkada Pasang Orang Kepercayaan di KPU, Siapa Tuh?

KONFRONTASI-Menteri dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan peserta pilkada kerap menaruh orang kepercayaannya di internal Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Praktik itu dilakukan paslon di KPU tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.

Tito bicara demikian berdasarkan pengalamannya selama menjadi Kapolres, Kapolda hingga Kapolri.

KPU akan Pangkas Masa Kampanye Paslon yang Langgar Protokol Kesehatan

KONFRONTASI-Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana menerapkan sanksi pemotongan masa kampanye bagi pasangan calon (paslon) yang melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 selama Pilkada Serentak 2020.

Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyebut aturan tersebut akan dicantumkan dalam revisi PKPU 6 Tahun 2020. Draf aturan itu telah dibahas bersama pemerintah dan DPR pada Selasa (22/9) malam.

Cegah Corona, Mendagri Minta KPU Ubah Aturan Terkait Rapat Umum Hingga Konser Pilkada

KONFRONTASI-Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk memperbaiki Peraturan KPU (PKPU) yang tegas. Tujuannya menghindari kegiatan pengumpulan massa dalam tahapan Pilkada Serentak 2020, terutama soal aturan membolehkan rapat umum hingga konser dalam rangkaian Pilkada.

Penegasan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat Rapat Kerja (Raker) bersama Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP membahas tindak lanjut tahapan Pilkada Serentak 2020, Senin (21/9).

Pages