22 July 2018

KPU

Rusuh dengan PDI Perjuangan di KPU, Perindo Menolak Disalahkan

KONFRONTASI - Sekjen Partai Perindo, Ahmad Rofiq membantah pihaknya telah menjadi biang kericuhan di gerbang masuk KPU RI, Selasa (17/7). Apalagi, bentrok dengan kubu PDIP itu secara tidak langsung menyudutkan pihak Perindo.

Hary Tanoesoedibjo Pimpin Langsung Pendaftaran Bakal Caleg Perindo ke KPU

KONRONTASI -   Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) melakukan pendaftaran bakal calon legislatif (Bacaleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/7/2018).

KPU Buat Aturan Sendiri Soal Larangan Eks Koruptor Nyaleg, DPR Gelar Rapat Konsultasi

KONFRONTASI -  DPR RI mengundang pemerintah untuk melakukan rapat konsultasi dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan rapat konsultasi itu untuk membahas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang larangan mantan narapidana korupsi nyaleg, yang telah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Rawan Gugatan

KONFRONTASI - Diundangkannya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019 dianggap tidak memecahkan permasalahan yang selama ini diperdebatkan. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani bahwa PKPU hanya menambah kemungkinan calon legislatif (caleg) menggugat partai politik dan juga KPU.

KPU hingga Menteri Rapat di DPR Bahas PKPU Eks Napi Koruptor Besok

KONFRONTASI -  Pimpinan DPR bersama beberapa menteri, KPU, hingga Jaksa Agung akan menggelar rapat koordinasi membahas PKPU Nomor 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Isi PKPU itu salah satunya melarang eks napi koruptor maju di Pemilihan Legislatif 2019.

KPU Diharapkan Kembali ke Jalan Lurus

KONFRONTASI -  KPU diharapkan untuk kembali kepada UU 7/2017 tentang Pemilu dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilihan.

KPU diduga melenceng dari UU 7/2017 setelah menerbitkan Peraturan PKPU 20/2018 yang berisi soal larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif.

"Tentu saya mengimbau dan mendorong KPU untuk kembali ke jalan yang benar," ujar Bamsoet sapaan akrab Ketua DPR, Bambang Soesatyo di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7).

Pilgub Jateng: Gerindra Tunggu Hasil Resmi KPU

KONFRONTASI - Partai Gerindra masih menunggu hasil resmi KPU terkait Pilkada Janteng 2018. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengaku belum percaya dengan hasil hitung cepat Pilkada Janteng 2018.

Sandi mengatakan, Partai Gerindra masih menunggu hasil resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Tengah untuk mengumumkan calon yang menang di wilayah tersebut.

"Kami harus menunggu hasil resmi KPUD. Kami ingin proses ke depan berjalan sesuai ketentuan," kata Sandi di Balai Kota DKI, Senin (2/7).

Sistem Penghitungan Suara KPU Garut Tak Berfungsi

KONFRONTASI-Perangkat sistem penghitungan perolehan suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut rusak sehingga hasil suara sementara Pemilihan Bupati Garut dan Pemilihan Gubernur Jawa Barat belum dapat diumumkan kepada publik.

KPU Resmi Larang Mantan Koruptor Jadi Caleg di Pemilu 2019

KONFRONTASI-Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi melarang mantan narapidana kasus korupsi mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Pilgub Jabar: Asyik Menang versi Hitung Manual

KONFRONTASI - Ketua Timses Pemenangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik) Haru Suandharu mengatakan, real count versi PKS hingga Rabu (27/6) pukul 23.45 WIB menunjukkan pasangan itu unggul dengan 33,1 persen. "Perjalanan menuju Gedung Sate masih panjang. Buktinya hasil real count internal PKS menunjukkan Asyik unggul atas pasangan lainnya," terangnya kepada wartawan, Kamis (28/6).

Menurut Haru, data real count yang direkap para saksi di berbagai daerah yang sudah masuk mencapai 32,6 persen.

Pages