KPU

KONFRONTASI-Team Pembela Kedaulatan Rakyat (TPKR) menyerahkan sejumlah bukti kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu.

Data tersebut terkait ketidakjelasan dan ketidaktransparanan KPU dalam mempertanggunjawabkan penggunaan anggaran pemilu yang berasal dari APBN.

KONFRONTASI- Keterangan saksi ahli Marsudi Wahyu Kisworo yang dihadirkan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), dinilai justru memperjelas terkait dalil kelemahan Situng KPU yang dapat diretas atau perubahan data C1 dari dalam dengan melibatkan petugas KPU.

KONFRONTASI- Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa Pilpres 2019, menguji Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait keabsahan hasil situs perhitungan (Situng) yang sempat berbeda dengan hasil perhitungan manual berjenjang.

“Apakah ketika koreksi dilakukan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) juga langsung dilakukan koreksi untuk Situng?” kata Hakim, Aswanto kepada KPU, Kamis (20/6).

KONFRONTASI-  Pengacara kubu Jokowi-Maruf  yakni Yusril Ihza Mahendra yang juga Ketua Tim Hukum Jokowi-Maruf Amin mempertanyakan keterangan Ahli Biometric Software Development, Profesor Jaswar Koto saat memberikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi, Kamis (20/6/2019) pagi.

Sebab, penggelembungan suara hingga keberadaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) siluman yang mencapai 22 juta suara berakibat pada petitum gugatan yang disampaikan Kuasa Hukum Prabowo Subinto-Sandiaga Uno.

KONFRONTASI- Saksi ahli yang dihadirkan KPU sebagai termohon dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi gagal membantah kecurangan yang terjadi dalam Pilpres.

Hal ini lantaran Masudi Wahyu Kisworo yang menjadi satu-satunya saksi KPU mengaku tidak bertanggung jawab atas sistem Sistem Informasi Penghitungan Pemilu (Situng) yang dibuatnya.

Terlebih menyangkut keamanan sistem tersebut, yang justru menjadi masalah utama yang ingin diketahui pihak pemohon.

KONFRONTASI -  Ketua tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW), menanggapi permintaan KPU selaku termohon yang meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang dilayangkan pasangan Capres 02 tersebut.

"KPU pede banget, bisa overconfidence," kata BW di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Selasa (18/6/2019).

Menurut mantan pimpinan KPK itu, tim hukum KPU salah dalam membacakan jawaban yang disampaikan di ruang sidang MK pada sidang kedua kali ini.

KONFRONTASI - Lanjutan sidang sengketa Pilpres 2019 sempat diwarnai perdebatan anatara Majelis Hakim MK dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait audit forensik Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng).

Pihak KPU disebut gagal paham dan kerap berputar-putar dalam memberikan keterangan mengenai audit forensik Situng KPU.

 
Hal itu diungkapkan Hakim Anggota Suhartoyo dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres di Ruang Sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Barat, Kamis (20/6).

KONFRONTASI - Pemilihan Umum (KPU) dianggap bersikap sombong layaknya Firaun, penguasa Mesir zaman dulu, dalam sidang gugatan hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Ketua tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW), kesombongan itu ditunjukkan dengan begitu sedikitnya saksi yang dihadirkan KPU Jumat ini untuk menandingi keterangan saksi Prabowo-Sandi yang jumlahnya mencapai hingga 15 dalam sidang sebelumnya.

KONFRONTASI - Hingga kini misteri meninggalnya ratusan petugas Pemilu tak kunjung terungkap secara utuh, kasus ini berjalan di tempat tanpa ada langkah konkrit untuk menuntaskannya, suasana ini menjadi keprihatinan bersama, betapa tidak ratusan orang meninggal namun KPU justru mengklaim Pemilu sukses, sampai disini publik selalu bertanya sejauh mana komitmen KPU menuntaskan masalah yang amat besar ini.

KONFRONTASI- Kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno telah berkali-kali mempersoalkan belasan juta "pemilih siluman" yang ada di dalam Daftar Pemilih Tetap.
Namun sampai pelaksanaan pemungutan suara pada 17 April lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak pernah memperbaiki DPT terutama terkait dengan sinyalemen 17,5 juta “pemilih siluman” itu.