KPK

KPK Akhirnya Telisik Potensi Korupsi Kartu Pra Kerja

KONFRONTASI- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan sedang mendalami proyek kartu prakerja yang nilainya triliunan rupiah tersebut.

Hal tersebut diketahui dari rapat dengar pendapat KPK dengan Tim Pengawas (Timwas) Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR, Rabu (20/5/2020) hari ini.

"KPK juga saat ini sedang mendalami terkait program kartu prakerja yang di bawah koordinasi oleh Menteri Ekonomi. Ini juga yang sedang kami kerjakan Pak," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam rapat tersebut, Rabu (20/5/2020).

KPK Didesak Periksa Airlangga dan Sri Mulyani Terkait Kartu Pra Kerja

KONFRONTASI-Komando Aksi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (KOMPAK) menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, (18/5/2020).

Para mahasiswa dan pemuda melakukan aksi agar KPK dapat segera mengusut dugaan korupsi dan mengawal proyek Kartu Pra Kerja yang menghabiskan anggaran mencapai 5.6 triliun.

“Kita juga minta KPK segera periksa Airlanga Hartarto, Sri Mulyani, Belva Davira, Pandu Syahrir dan Provider lainnya,” ujar Korlap Aksi M Yusuf, Senin, (18/5/2020).

KPK Yakin Bisa Tangkap Harun Masiku, Buktikan!

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimis dapat menangkap Politikus PDIP, Harun Masiku yang hingga kini masih buron.

Lembaga antirasuah ini yakin tersangka suap pengurusan PAW anggota DPR dari PDIP itu masih bersembunyi.

"Sejauh ini KPK tidak memperoleh informasi dan bukti yang valid bahwa tersangka HAR telah meninggal," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi awak media, Selasa, 12 Mei 2020.

Gaji Dewas KPK Rp100 Juta, MAKI: Kinerjanya Harus Bagus

KONFRONTASI-Gaji Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diteken Presiden Joko Widodo melalui Perpres 61/2020. Dalam Perpres tersebut, ketua pengawas lembaga antirasuah ini akan menerima gaji lebih dari Rp 100 juta.

Merespons Perpres yang telah diteken sejak 21 April lalu itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman mengaku belum mengetahui secara detail besaran yang didapat.

Atas Perintah MA, KPK Bebaskan Romahurmuziy

KONFRONTASI - Terkait penetapan dari Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan agar mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy dikeluarkan dari rumah tahanan (rutan), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan cepat menindaklanjuti penetapan dari MA tersebut.

“Karena telah ada penetapan perintah lepas tahanan dari MA maka KPK segera menindaklanjutinya,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango melalui keterangannya di Jakarta, Rabu.

Firli Sebut KPK Saat Ini Lakukan Kerja Senyap

KONFRONTASI-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan bahwa penangkapan yang dilakukan tanpa pengumuman status tersangka adalah ciri khas dari kerja-kerja senyap KPK saat ini.

"Adapun penangkapan yang dilakukan tanpa pengumuman status tersangka adalah ciri khas dari kerja-kerja senyap KPK saat ini, tidak koar-koar di media dengan tetap menjaga stabilitas bangsa di tengah COVID-19," ujar Firli melalui keterangannya di Jakarta, Senin.

Saksi Sebut Wahyu Setiawan Habiskan Lebih dari Rp40 Juta untuk Karokean

KONFRONTASI-Kader PDIP Agustiani Tio Fridelina menyebut mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan membiayai karaoke bersama Wakil Ketua Komisi II Fraksi PDIP Arief Wibowo sebelum terjadinya operasi tangkap tangan (OTT).

Pengakuan itu disampaikan Agustiani saat menjadi saksi untuk terdakwa Saeful Bahri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (9/4).

KPK: Jangan Coba-coba Selewengkan Anggaran Penanganan Corona, Ancamannya Hukuman Mati

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan bahwa menyelewengkan anggaran pengadaan barang dan jasa penanganan COVID-19 dapat diancam dengan hukuman mati.

"Kami sudah mengingatkan bahwa penyelewengan anggaran yang diperuntuKkan pada situasi bencana seperti saat ini, ancaman hukumannya adalah pidana mati," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Pages