17 July 2018

KPK

Geledah Tiga Lokasi, KPK Temukan Cukup Banyak Dokumen Terkait Kasus Dugaan Korupsi PLTU Riau

KONFRONTASI - KPK mengamankan dokumen hingga barang bukti elektronik dalam penggeledahan di tiga lokasi terkait penyidikan kasus suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

KPK pada Senin (16/7) menggeledah tiga lokasi antara lain kantor Pembangkit Jawa Bali (PJB) Indonesia Power di Jakarta, ruang kerja tersangka Eni Maulani Saragih di gedung DPR RI Jakarta, dan kantor pusat Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jakarta.

Mereka yang Terseret Dalam Pusaran Kasus PLTU Riau-1

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai kasus baru. Anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih ditangkap dan kini ditetapkan sebagai tersangka suap. Sebelumnya politisi Partai Golkar itu ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham, di kawasan Widyachandra, Jakarta Selatan, Jumat (13/07/2018).

Selain mengamankan Eni Maulani Saragih, KPK juga mengamankan Johannes B. Kotjo, Tahta Maharaya (staf sekaligus Keponakan Eni), Audrey Ratna (staf Johannes), Bupati Temanggung terpilih sekaligus suami Eni, M. Al Khafidz, dan beberapa pihak. Laporan KPK ada 13 orang. Pada OTT disita barang bukti berupa uang Rp500 juta dalam pecahan Rp 100 ribu dan tanda terima uang tersebut.

Tidak hanya Eni Saragih yang ditetapkan tersangka. Si pemberi hadiah Johannes B. Kotjo juga ditetapkan tersangka. Adapun uang Rp500 juta diduga merupakan komitmen fee 2,5 persen dari Johannes kepada Eni yang telah memuluskan proses kerja sama dalam proyek pelaksanaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 di Provinsi Riau.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan suap dilakukan secara bertahap yang dimulai dari bulan Desember 2017 sebesar Rp 2 miliar, dilanjutkan pada bulan Marat 2018 dengan jumlah 2 miliar dan 8 Juni 2018 sebesar Rp 300 juta dan terakhir 500 juta yang terjaring saat OTT. Semua pemberian tersebut diduga melibatkan staf maupun anggota keluarga para tersangka. “Diduga menerima suap dengan nilai total setidak-tidaknya Rp 4,8 miliar,” ungkap Basaria saat konfrensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (14/7/2018).

Basaria menjelaskan, dalam kasus ini pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menelisik aliran dana ke para pimpinan dan anggota Komisi VII DPR lainnya. Seperti diketahui, Komisi VII DPR menaungi lingkup energi, riset, tekhnologi, dan lingkungan hidup. Selain Eni, Komisi VII dipimpin oleh Gus Irawan Pasaribu selaku ketua komisi. Sementara wakil ketua lainnya yakni Herman Khaeron, Syaikhul Islam Ali, dan Tamsil Linrung.

Wajar saja jika KPK menduga ada kemungkinan uang suap sebesar Rp 4,8 miliar yang diterima Eni Maulani Saragih juga masuk ke kantor pimpinan ataupun anggota Komisi VII DPR lainnya.

“Itu sudah pasti. Sementara hari ini belum kami lakukan, mungkin setelah ini akan dilakukan pemanggilan-pemanggilan. Yang lain-lain masih mungkin terjadi, karena kita tahu uang Rp 4,8 miliar secara keseluruhan sementara yang sudah diterima. Apakah ini ke mana, belum bisa kami memberikan informasi itu,” kata Basaria.

Sejauh ini berdasarkan penyelidikan awal, uang sejumlah Rp 4,8 miliar tersebut hanya diterima Eni dari Johannes. Namun bisa saja dalam proses penyidikan nanti KPK akan menemukan pihak lain yang diduga berkaitan.Iitulah yang menjadi ruang bagi pengembangan KPK.

KPK Geledah Ruang Kerja Politikus Golkar Eni Saragih

KONFRONTASI-Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeladah ruang kerja Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih, di Gedung Nusantara 1, lantai 11 nomor 1121 pada Senin petang.

"Penggeledahan dilakukan sebelum magrib tadi, namun jumlah pasti anggota KPK yang datang tidak tahu," kata seorang petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) di Gedung Nusantara I, Lantai 11, Jakarta, Senin.

Penggeledahan tersebut dilakukan secara tertutup, akses masuk ke area ruangan Eni Saragih dijaga ketat oleh tiga orang anggota Pamdal.

KPK Geledah Lima Lokasi Terkait Kasus PLTU Riau-1

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah lima lokasi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

Nah Lho, Rumah Dirut PLN Digeledah KPK

KONFRONTASI- Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Direktur Utama PLN Sofyan Basir, Minggu (15/7). Penggeladahan dilakukan di rumah Sofyan yang beralamat di Jalan Bendungan Jatiluhur II Nomor 3, Benhil, Jakarta Pusat.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan informasi penggeledahan tersebut. Dia mengatakan saat ini penggeledahan masih dilakukan petugas KPK.

"Iya. Masih (berjalan)," kata Febri saat dikonfirmasi.

KPK Benarkan Gelar OTT di Rumah Dinas Idrus Marham

KONFRONTASI -   KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap anggota DPR RI di kediaman Menteri Sosial Idrus Marham.

Hal itupun dibenarkan Ketua KPK Agus Rahardjo saat dihubungi wartawan, Jumat (13/7).

"Ada kegiatan di Jakarta, tunggu konpers besok," ujarnya.

Anggota DPR Kembali Dicokok KPK, Bamsoet Sedih dan Prihatin

KONFRONTASI - Ketua DPR Bambang Soesatyo merasa prihatin terkait penangkapan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, peristiwa penangkapan kasus korupsi terus berulang di lembaga yang dipimpinnya.

"Saya sedih dan prihatin mendengar berita tersebut. Tapi bagaimana pun hidup  harus terus dijalankan, tidak boleh berhenti," tegas Bambang Soesatyo di sela-sela acara Press Gathering Wartawan Parlemen di Hotel Majapahit, Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (13/7) malam.

Politikus Golkar Kena Terjaring OTT KPK?

KONFRONTASI-Ketua DPR RI Bambang Soesatyo yang juga ketua DPP Partai Golkar meminta media menunggu pengumuman resmi dari KPK terkait rumors adanya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota  DPR RI pada Jumat hari ini.

KPK Harus Panggil Basuki Hadimuljono Terkait Dugaan Permainan Proyek Ratusan Miliar di Kemen PUPR

KONFRONTASI - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) melalui satuan kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air WS Indragiri-Akuaman, WS Kampar, WS Rokan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan proyek Pembangunan bangunan pengendali sedimen Batang Kuranji dan anak sungainya yang berlokasi di kecamatan Kuranji Kota Padang.

Kasus e-KTP: KPK Periksa Dirjen Dukcapil

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP-elektronik (KTP-e).

Pages