25 June 2018

KPK

Mahfud: KPK Harus Tetap Menjadi Lembaga Khusus

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus tetap menjadi lembaga khusus terkait akan disahkannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).Demikian ditegaskan Pakar hukum tata negara Mahfud MD.

“Kalau saya menyampaikan RKUHP itu sebaiknya KPK itu tetap menjadi satu lembaga pemberantasan korupsi, sebagai lembaga yang khusus,” kata Mahfud seusai menghadiri acara “Silaturahmi Bersama Insan KPK dan Alumni” di gedung KPK di Jakarta, Senin (25/6).

KAKI Minta KPK Tak Ragu Tetapkan Ganjar Pranowo Sebagai Tersangka

KONFRONTASI -   Ratusan massa yang tergabung dalam Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menuntut KPK untuk menetapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Warga Jateng datangi KPK Tanyakan Status Ganjar

KONFRONTASI -  Sekitar 40 warga dari  35 Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.  Kedatangan mereka untuk mendapatkan informasi dan klarifikasi terkait penanganan kasus Korupsi e-KTP yang diduga  melibatkan sejumlah pihak diantaranya Ganjar Pranowo yang kini menjadi cagub Jateng.

Masa Penahanan Fayakhun Andriadi Diperpanjang

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan anggota DPR periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi, tersangka suap pembahasan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dalam APBN-P 2016 untuk Bakamla RI.

KPK akan Periksa Petinggi Agung Podomoro Terkait Kasus Bupati Kukar

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil petinggi PT Agung Podomoro Land Tbk terkait penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari.

"Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa Legal Manager PT Agung Podomoro Land Tbk Lourino Rosiana Ngadil sebagai saksi untuk tersangka Rita Widyasari terkait kasus TPPU," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, di Jakarta, Kamis.

KP3D Minta KPK Periksa Tjahjo Kumolo dan Iriawan

KONFRONTASI - Dilantiknya Komjenpol M. Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat terus menui banyak penolakan dari berbagai kalangan. Bahkan Komunitas Pemuda Peduli Pemilu dan Demokrasi (KP3D) meminta KPK memeriksa Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Aher Dilaporkan ke KPK Terkait Deposito Pemprov Jabar

KONFRONTASI-Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) yang baru saja menyelesaikan masa jabatannya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beyond Anti Corruption dan Perkumpulan Inisiatif melaporkan Ahmad Heryawan karena dugaan pelanggaran hukum dalam pengelolaan deposito yang dimiliki pemerintah Jawa Barat.

Diduga Ada Indikasi Korupsi Raksasa, KPK Perlu Periksa Seluruh Pembangunan Infrastruktur Jokowi

Oleh : Yudi Syamhudi Suyuti.
Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia.

Jokowi sangat bangga dengan pembangunan proyek infrastrukturnya. Bahkan para relawannya selalu menjadikan proyek infrastruktur Jokowi untuk bahan kampanye nya dimana-mana.

Namun, jika kita selidiki secara seksama, ternyata ada indikasi penyimpangan dana super besar. Dan ini jika memang terbukti, maka Jokowi bisa dianggap melakukan korupsi yang mengerikan.

Pembahasan RKUHP dengan KPK Belum Final

KONFRONTASI - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pembahasan tentang revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) antara Pemerintah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum final.

"Kami mencoba untuk menyatukan pendapat dalam mengatasi perbedaan itu. Tapi memang dalam beberapa pembicaraan tadi ditemukan pasal-pasal yang masih perlu dimatangkan. Apakah itu masalah sanksi atau delik-delik yang bersifat tindak pidana khusus," ujar Wiranto, di Jakarta, Kamis.

OTT KPK Jaring Wali Kota Blitar dan Tiga Orang Lainnya

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa empat orang yang diamankan hasil dari operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Blitar dan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur ke gedung KPK, Jakarta, Kamis, termasuk Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar.

Pages