14 December 2018

KPK

Penyidikan Selesai, Penyuap Bupati Malang Masuk ke Tahap Penuntutan

KONFRONTASI- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan terhadap Ali Murtopo (AM) yang merupakan tersangka pemberi suap kepada Bupati Malang nonaktif Rendra Kresna. 

"Penyidikan terhadap tersangka AM telah selesai. Hari ini, dilimpahkan barang bukti dan tersangka AM, swasta dalam perkara suap terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemkab Malang TA 2011 ke penuntutan atau tahap dua," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.

Giliran Ahmad Heryawan akan Dipanggil KPK Terkait Suap Meikarta

KONFRONTASI - KPK akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan atau Aher terkait kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Aher merupakan orang yang masuk ke dalam list yang keterangannya dibutuhkan untuk proses penyidikan tersebut.

"Mantan Gubernur Jabar masuk ke dalam pihak yang akan diperiksa tetapi saya tidak tahu kapan akan dipanggil apakah minggu ini atau minggu depan," ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Kamis (13/12).

Giliran Bupati Cianjur Jadi Tersangka Suap

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar (IRM) sebagai tersangka penerima suap. Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengungkapkan, Irvan diduga menerima suap dari pemotongan dana alokasi khusus (DAK) 2018 untuk pembangunan fasilitas sekolah di Cianjur.

KPK Perpanjang Penahanan Bupati Bekasi

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan terhadap Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hassanah Yasin, yang merupakan tersangka suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta.

"Hari ini, dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dimulai 15 Desember 2018 sampai 12 Januari 2019 untuk tersangka NHY dalam perkara suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Rabu.

Setelah Pejabat Bekasi, KPK Periksa Deddy Mizwar Untuk Kasus Meikarta

KONFRONTASI - KPK menjadwalkan pemeriksaan mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar pada Rabu (12/12) ini.

Menurut Juru Bica ra KPK Febri Diansyah bahwa Deddy akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pada proses perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Untuk jadwal besok itu mantan wakil gubernur (Deddy Mizwar)," kata Febri saat ditemui wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (11/12).

KPK Perpanjang Penahanan Empat Anggota DPRD Sumut

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan terhadap empat tersangka tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019.

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari dimulai 12 Desember 2018 sampai 20 Januari 2019 untuk empat tersangka suap kepada DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Selasa.

Stafsus Gubernur Aceh Sebut Steffy Burase Banyak Ngatur Pemerintahan

KONFRONTASI- ‎Staf khusus Gubernur Aceh Irwandi Yusus, Johnnico Apriano menyebut dari beberapa staf khusus gubernur, hanya dirinyalah yang tidak suka dengan Steffy Burase.

Bahkan diungkap Johnnico Apriano meski dia sebagai staf khusus, dia jarang bicara banyak dengan Steffy Burase, teman dekat dari Irwandi Yusuf.

"Saya tidak bicara banyak dengan beliau (Steffy Burase), jarang komunikasi karena tidak cocok," ucap Johnnico Apriano, Senin (10/12/2018) di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Djoko Saputro, Peraih Revolusi Mental Award Kini Jadi Tersangka Korupsi di KPK

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama Perum Jasa Tirta II (Dirut PJT II) Djoko Saputro sebagai tersangka terkait kasus korupsi pengadaan pekerjaan jasa konsultasi. Djoko Saputro sebelumnya pernah meraih penghargaan Revolusi Mental Award sebagai salah satu The Best Leader.

Penghargaan itu diberikan kepada Djoko Saputro pada 25 April 2018 di Hotel JS Luwansa, Jakarta. Informasi terkait penghargaan itu ditampilkan di situs Kementerian BUMN.

KPK Tegaskan Hak Politik Zumi Zola Penting untuk Dicabut

KONFRONTASI-KPK menilai pencabutan hak politik Gubernur Jambi 2016-2021 Zumi Zola merupakan hal yang penting.

Perjalanan Kasus e-KTP Masih Panjang

KONFRONTASI-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan bahwa penanganan perkara korupsi KTP-elektronik (KTP-e) belum selesai.

"Kalau KTP-e itu belum selesai kan saya pernah bilang dulu mungkin sampai selesai kami di KPK belum habis, masih banyak," kata Syarif.

Hal tersebut dikatakannya di sela-sela acara Festival Media Digital Pemerintah "Transparansi Untuk Partisipasi" yang merupakan rangkaian acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Jakarta, Rabu.

Pages