19 November 2019

KPK

GM Hyundai Ditetapkan Sebagai Tersangka Terkait Dugaan Suap Bupati Cirebon

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan General Manager PT Hyundai Engeneering Construction, Herry Jung (HEJ) dan Direktur PT King Properti, Sutikno (STN) sebagai tersangka.

Kasusnya, dugaan suap untuk mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra.

"Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan status perkara tindak pidana korupsi ke penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang saat menggelar konpers di kantornya, Jumat (15/11/2019).

KPK Periksa Politikus PDIP Waras Wasisto Terkait Kasus Meikarta

KONFRONTASI -    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan Waras Wasisto. Waras akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap perizinan proyek perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersang IWK (Iwa Karniwa, Sekda Jawa Barat),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Senin (18/11).

Menkumham Yasonna Minta Anaknya Tak Penuhi Panggilan KPK, Ini Alasannya

KONFRONTASI -   Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengaku meminta anaknya Yamitema Tirtajaya Laoly untuk tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (11/11/2019) ini. Yasonna menyebut, surat panggilan yang dilayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi belum diterima langsung oleh anaknya. Yamitema hanya mendapatkan foto surat pemanggilan itu dari Pemerintah Kota Medan. Sementara saat ini Yamitema sedang berada di Jakarta.

Putra Menkumham Yasona Laoly Diperiksa KPK dalam Kasus Proyek Pemkot Medan

KONFRONTASI -   Kasus dugaan suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Medan tahun anggaran 2019, dengan tersangka Kadis PUPR nonaktif Kota Medan Isa Ansyari, menyeret putra Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Yamitema T Laoly.

Ahok-Antasari Disebut Bakal Jadi Dewan Pengawas KPK, Ini Respon Jokowi

KONFRONTASI-Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons kabar soal mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar dan eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masuk dalam bursa calon Dewan Pengawas KPK.

Ia berharap sosok yang menjadi anggota Dewan Pengawas itu memiliki integritas.

"Masih dalam penggodokan. Tetapi kita harapkan yang ada di sana (dewan pengawas KPK) memiliki integritas," kata Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11).

KPK Pernah Lakukan Kajian Dana Desa Pada 2015, Hasilnya?

KONFRONTASI-Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan bahwa lembaganya pernah melakukan kajian soal dana desa pada 2015.

"Tahun 2015, KPK pernah melakukan kajian tetapi di bidang pencegahannya," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Ia menyatakan pencegahan itu dilakukan setelah Undang-Undang Dana Desa telah diberlakukan.

Soal Dewan Pengawas KPK, Ini Kata Jokowi

KONFRONTASI-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pertama kalinya akan dipilih dan dan diangkat olehnya diisi orang-orang yang memiliki integritas.

Menurut Jokowi, personel Dewan Pengawas KPK masih digodok dalam tim internal. Jika penggodokan sudah selesai, dia berjanji akan menyampaikannya kepada masyarakat.

KPK Bantah Rekayasa Kondisi Mata Novel, Ini Klarifikasinya

KONFRONTASI-– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi beredarnya informasi atau berita bohong tentang kondisi mata penyidik senior lembaga antirasuah, Novel Baswedan. Tujuannya, supaya publik tahu bagaimana kondisi terkini kesehatan mata Novel usai disiram air keras oleh orang tak dikenal.

Novel menjadi korban teror di dekat rumahnya kawasan Jakarta Utara pada 11 April 2017 lalu. Hingga kini, aparat kepolisian belum berhasil mengungkap siapa pelaku penyiraman air keras tersebut. Namun justru beredar kabar terkait kondisi mata Novel yang dituding rekayasa setelah munculnya video yang viral di media sosial.

Karena itu, KPK memberikan klarifikasi terkait berita yang cenderung bohong mengenai kondisi mata Novel melalui akun Twitter resminya @KPK_RI yang dikutip pada Rabu, 6 November 2019.

KPK menjelaskan bahwa Novel sempat dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Keluarga pasca diserang oleh orang tak dikenal dengan menggunakan air keras. Tapi, ia langsung dipindah ke Jakarta Eye Center karena kemungkinan terjadi luka di kornea mata akibat zat kimia asam sulfat yang terkandung dalam air keras.

“Selanjutnya, Novel dirawat di Singapura National Eye Centre pada 12 April 2017,” tulis akun KPK.

Melalui serangkaian perawatan, tim dokter berhasil membersihkan luka bakar di wajah dan membersihkan residu air keras di saluran pernapasan, karena terdapat luka bakar di rongga hidung.

“Proses penyembuhan area luar ini cenderung lebih cepat karena kemampuan regenerasi kulit yang lebih baik,” lanjutnya.

Saat itu, kondisi seluruh selaput pelindung kornea mata Novel terbakar, sehingga opsi yang dilakukan oleh dokter adalah menunggu proses pertumbuhan selaput mata.

“Namun, faktanya pertumbuhan selaput mata kiri mengalami gangguan pertumbuhan sehingga dilakukan operasi Osteo-odonto-keratoprosthesis (OOKP),” katanya.

Nah, pada mata kiri yang dilakukan operasi OOKP terjadi pendarahan di balik lensa sejak empat bulan yang lalu. Hal ini mengakibatkan pandangan menjadi gelap dan tidak bisa melihat sama sekali. Bila kondisi baik, mata kiri menjadi tumpuan penglihatan karena dapat digunakan untuk membaca dengan bantuan lensa kacamata (plus) 4.

“Namun, dengan sudut pandang penglihatan yang sempit. Selain itu, saat ini kondisi mata sebelah kanan Novel pun tidak bisa melihat jelas dan tetap menggunakan hard lens untuk membantu melihat dengan lebih baik,” katanya.

Rezim Jokowi Identik dengan Orde Baru Jilid Dua. Mau Dibawa Kemana Reformasi dan Negara Bangsa ini?

KONFRONTASI- Para analis mengingatkan Presiden Jokowi agar pemerintahannya tidak menjadi Orba Jilid Dua dan meminta Jokowi memperkuat KPK, bukan malah melumpuhkan KPK..  

‘’Kita dukung  Kelompok civil society yang tergabung dalam koalisi masyarakat Tolak Orba jilid II, yang mendeklarasikan bersikap oposisi kritis kepada Jokowi, sebagai koreksi atas rezim Jokowi yang lahir dan tumbuh di era reformasi namun malah melumpuhkan semangat reformasi itu sendiri,’’kata F Reinhard MA, analis ekonomi-politik dan Darmawan Sinayangsah analis jebolan Fisip UI.

Hakim Vonis Bebas Eks Dirut PLN Sofyan Basir

KONFRONTASI-Beberapa waktu lalu, direktur Utama nonaktif PT PLN, Sofyan Basir, didakwa tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas pemberian kesempatan, sarana dan keterangan agar sejumlah pihak menerima suap terkait proyek PLTU Riau-1. Para pihak yang dimaksud, yaitu mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni M Saragih, pengusaha Blackgold Natural, Johannes B Kotjo, dan eks Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham.

Pages