korupsi

Denny Indrayana Yakin Kasusnya Akan Dihentikan

Konfrontasi - Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana optimistis kasus korupsi pembayaran elektronik dalam pengurusan paspor di keimigrasian yang membelitnya akan dihentikan.

Menurut dia, kebijakan pengubahan sistem pembayaran dari sebelumnya manual menjadi elektronik adalah sebuah inovasi, bukan perkara korupsi. “Saya optimistis kasus saya ini akan dihentikan,” kata Denny setelah menjalani pemeriksaan di Badan Reserse Kriminal Markas Besar Republik Indonesia, Rabu (1/7).

Negara Rugi Rp11,5 miliar, Kejaksaan Geledah Kantor My Salon

KONFRONTASI - Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Cimahi melakukan penggeledahan terhadap kantor PT. My Salon International di Blok M Square lantai 3 No. 9-16. Jalan Melawai V, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Penggeledahan dilakukan karena masih terdapatnya barang bukti berupa dokumen terkait kasus dugaan korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi tahun 2011 dan 2012 yang merugikan keuangan Negara Rp11,5 miliar.

Skandal Korupsi FIFA akan Difilmkan

KONFRONTASI - Aktor senior Ben Affleck  akan membuat film tentang skandal korupsi FIFA. Film ini akan mengadopsi buku "House of Deceit" yang bakal ditulis Ken Bensinger, tentang skandal terbaru yang mengguncang badan sepakbola dunia.

Buku dan film ini kabarnya akan fokus pada sosok Chuck Blazer, mantan anggota komite eksekutif yang kemudian menjadi informan FBI, dengan memberikan mereka informasi penting yang menggiring 14 orang tersangka dengan dakwaan pemerasaan, penipuan dan pencucian uang.

Skandal Korupsi Jakpro Mangkrak, MAKI: Kejagung seperti Kerupuk Kena Air

KONFRONTASI - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mempertanyakan sikap Kejaksaan Agung dengan mangkraknya penanganan kasus korupsi pengelolaan lahan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Pasalnya, dalam kasus ini Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga orang tersangka.

"Perlu dipertanyakan komitmen Jaksa Agung dalam pemberantasan korupsi secara transparan," kata Boyamin Saiman saat dihubungi wartawan di Jakarta, Sabtu (27/6).

Sembilan Kasus Korupsi era SBY capai Trilyunan Rupiah

KONFRONTASI- Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso (Buwas) menyebut kasus megakorupsi yang sedang ditangani oleh Ditektorat Tindak Pidana Korupsi saat ini berjumlah sembilan kasus.

"Kalau saya boleh informasikan ada sembilan kasus tipikor yang nilainya triliunan," kata Buwas di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (26/6/2015).

Sembilan kasus besar tersebut termasuk salah satunya adalah dugaan penjualan kondensat negara yang menyeret SKK Migas dengan PT. TPPI yang sedang ditangani pihaknya saat ini.

Ini Polanya: R.Priyono jadi Tersangka Korupsi Kondensat

KONFRONTASI Bagai potongan gambar puzzle, kasus korupsi dan pidana pencucian uang hasil penjualan Kondensat Bagian Negara oleh PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) perlahan mulai terang. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terus menelisik peran dua mantan petinggi Satuan Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dahulu Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ada Indikasi Pejabat KKP Terlibat Korupsi Pengadaan Jenset

KONFRONTASI-Penyidik Polda Metro Jaya menduga tindak pidana korupsi pengadaan jenset senilai Rp31,5 miliar pada Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Perikanan dan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melibatkan pejabat eselon satu.

"Kami masih mengembangkan kepada pejabat eselon satu," kata Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Ajie Indra saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Pemerintahan Jokowi Harus Tolak Dana Aspirasi Gentong Babi anggota DPR. Rawan Korupsi

KOFRONTASI-Usulan dana aspirasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai akal-akalan. Sebab, DPR dinilai sudah mengubah makna Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang tak membahas mengenai besaran uang aspirasi tersebut.

Selain itu DPR, kata FITRA, juga menyalahi undang-undang terkait penggunaan keuangan negara. Sebab, DPR tidak punya kewenangan menggunakan keuangan negara yakni APBN. Melainkan eksekutif yang punya kekuasaan untuk mengalokasikan APBN tersebut.

Ketahuan, Fuad Amin Sembunyikan Uang Miliaran di Rekening Pembantunya

KONFRONTASI-Identitas banyak orang telah dimanfaatkan mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron untuk menyembunyikan harta miliknya. Salah satunya adalah pesuruhnya yang bernama Achmad Muddar Makki.

Hal ini diakui oleh Achmad saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/6). Meski hanya pesuruh, saldo di rekening atas namanya berisi duit milyaran rupiah.

"Saya ini pesuruh di rumah beliau. Sebelumnya hanya kenal beliau waktu bangun masjid saya jadi kuli," kata Achmad di hadapan majelis hakim.

Pages