korupsi

KONFRONTASI-Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) periode 2018-2023 disebut sebagai pihak yang paling pantas dimintai pertanggungjawaban atas ambruknya kinerja asuransi tertua di Indonesia ini.

Dalam pledoi terdakwa Syahmirwan, PT AJS memikul beban insolvensi dengan gap antara aset dan kewajiban Jiwasraya negatif Rp 6,7 triliun ketika Direktur Utama dijabat Hendrisman Rahim dan Direktur Keuangan diabat Hary Prasetyo serta dirinya yang menjabat Kepala Divisi Investasi dan Keuangan dan General Manager Keuangan dan Produksi PT AJS.

KONFRONTASI-Fakta bahwa Irjen Napoleon Bonaparte meminta uang sebesar Rp 7 miliar kepada Djoko Tjandra terungkap dalam sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Napoleon mengajukan praperadilan terkait status tersangka yang disematkan kepadanya oleh Bareskrim Polri. Praperadilan Irjen Napoleon terdaftar dengan nomor perkara 115/Pid.Pra/2020/PN JKT.SEL di PN Jakarta Selatan.

KONFRONTASI-Terdakwa Pinangki Sirna Malasari diduga mencatut nama pejabat Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung (MA) dalam upaya mengurus pengajuan fatwa MA untuk membebaskan Djoko Tjandra

Dalam surat dakwaan yang dibacakan sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terhadap Pinangki Sirna Malasari terungkap sebuah rencana membebaskan Djoko Tjandra dari jeratan hukum melalui action plan atau semacam proposal untuk kepengurusan mendapatkan fatwa bebas dari Mahkamah Agung.

KONFRONTASI-Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengakui pernah bertemu dengan Andi Irfan Jaya, tersangka perantara pemberian uang pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dari Djoko Tjandra ke Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Klarifikasi itu disampaikan Burhanuddin untuk menjawab pertanyaan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Supriansa dalam Rapat Kerja yang berlangsung secara daring, Kamis (24/9).

KONFRONTASI-Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyebut proses permohonan izin untuk dilakukan penyadapan yang lebih lama berpotensi menghilangkan bukti tindak pidana korupsi.

Secara virtual dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, Novel Baswedan mengatakan kini permintaan izin dilakukan penyadapan harus melalui pejabat struktural, pimpinan KPK kemudian Dewan Pengawas disertai penjelasan.

KONFRONTASI-Komisi Kejaksaan (Komjak) menegaskan bahwa kolaborasi penegak hukum, yakni Kejaksaan, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mampu menjerat oknum politisi yang diduga terlibat mafia hukum kasus Djoko S Tjandra.

"Publik tidak mempersoalkan koordinasi dan supervisi. Tetapi publik mengharapkan para bandit penjahat ini ditindak," kata Ketua Komjak Barita Simanjuntak, dalam pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Rabu.

KONFRONTASI-Tiga mantan petinggi PT Asuransi Jiwasraya (PT AJS) dituntut jaksa penuntut umum dengan hukuman penjara seumur hidup hingga 20 tahun penjara. Korupsi dari ketiganya disebut jaksa membuat negara merugi sekitar Rp 16 triliun.

KONFRONTASI-Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan pelimpahan berkas Kejaksaan Agung terhadap perkara yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat, terutama terkait kelengkapan proses penyidikan.

"Setidaknya ada dua hal yang belum tampak dalam perkembangan penyidikan. Pertama, apakah Kejaksaan Agung sudah mendalami ihwal kemungkinan akan adanya ‘orang besar’ di balik Pinangki Sirna Malasari?" ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/9/2020).

KONFRONTASI-Mantan Wakil Menteri BUMN Mahmuddin Yasin dan mantan Kabiro Hukum Kementerian BUMN Hambra Samal telah merampungkan pemeriksaan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Tahun 2007-2017.

Usai menjalani pemeriksaan, Yasin enggan berkomentar banyak. Ia menghindari awak media dan menyerahkan sepenuhnya kepada Hambra.

KONFRONTASI - Akhirnya PT. IMSS, anak perusahaan pelat merah, BUMN PT. INKA (Persero), mengundang para vendor yang merasa dirugikan dan lembaga pendampingnya, LSM GRAMM. Undangan dimaksudkan untuk duduk semeja, menyelesaikan tuntutan para vendor yang memiliki tagihan.

Penegasan bab undangan itu disampaikan Sekretaris LSM GRAMM, Bambang Gembik, kepada jurnalis online di kediamannya, Jumat (11/ 9). "Pagi tadi saya dikontak salah seorang teman anggota LSM GRAMM, bahwa saya menerima undangan dari PT. IMSS", papar Gembik, panggilan populernya.