korupsi

Kejagung Disebut Diam-diam Telah Hentikan 2 Kasus Korupsi Sea Games

KONFRONTASI -    Kejaksaan Agung disebut diam-diam menghentikan dua perkara dugaan tindak pidana korupsi Sea Games tanpa alasan yang tidak jelas.

Dua perkara yang telah diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yaitu kasus tindak pidana korupsi biaya perjalanan atlet Indonesia ke Malaysia tahun anggaran 2017 dan kasus korupsi alat peraga olahraga tahun anggaran 2017.
 

KPK Segera Seret Mantan Sekretaris MA dan Menantunya ke Muka Hakim

KONFRONTASI-Surat dakwaan atas mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya Rizkie Herbiyono telah dirampungkan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dengan demikian, keduanya akan segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA tahun 2011-2016.

Kejagung Tetapkan Piter Rasiman Sebagai Tersangka Jiwasraya

KONFRONTASI-Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Piter Rasiman sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi sekaligus tindak pidana pencucian uang PT Asuransi Jiwasraya.

Piter merupakan direktur PT Himalaya Energi Perkasa yang diduga membuat delapan perusahaan fiktif untuk menampung uang PT Jiwasraya. "Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menetapkan tersangka PR sebagai tersangka pihak swasta," kata Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono di Gedung Bundar, Senin (12/10/2020). 

KPK Panggil Sekda Kota Bogor Terkait Kasus Rachmat Yasin

KONFRONTASI-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah Dwikorawati dalam penyidikan kasus korupsi terkait pemotongan uang dan gratifikasi dengan tersangka mantan Bupati Bogor 2008-2014 Rachmat Yasin (RY).

Berdasarkan jadwal pemeriksaan yang dikeluarkan KPK, Kamis, Syarifah dipanggil dalam kapasitasnya untuk jabatan sebelumnya, yakni Kepala Bappeda Kabupaten Bogor.

Eks Pimpinan KPK Sebut Jaksa Sudah Terbukti Tidak Optimal Sebagai Penyidik

Konfrontasi - Mantan Wakil Ketua KPK Zulkarnain ikut menyoroti Revisi Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, khususnya terkait kewenangan penyelidikan dan penyidikan dengan mengatakan bahwa pada era kolonial jaksa pernah diberikan wewenang penyidikan tetapi tidak dijalankan secara baik dan maksimal.

KPK Periksa Eks Dirut PT PINS Terkait Kasus Telkom

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja usai memintai keterangan mantan Direktur PT PINS Indonesia Slamet Riyadi, pada Kamis (1/10).

Belakangan diketahui, PT PINS adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan Customer Premises Equipment (CPE) dan merupakan anak perusahaan PT Telkom Indonesia.

Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, Slamet diperiksa lantaran dibutuhkan keterangannya untuk membuka penyelidikan baru terkait adanya dugaan korupsi.

MA Pangkas Hukuman Anas, Ini Respon KPK

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai vonis mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang dikorting cerminan belum adanya komitmen dan visi yang sama antar aparat penegak hukum (APH).

"Bagi KPK, ini cerminan belum adanya komitmen dan visi yang sama antar aparat penegak hukum dalam memandang bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

KPK Cecar Mantan Pejabat Kemenag Terkait Dugaan Perintah Khusus

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar tersangka Undang Sumantri (USM) mengenai adanya dugaan perintah khusus dari pihak tertentu terkait pengumuman lelang dalam proyek di Kementerian Agama (Kemenag).

Undang adalah mantan Kabag Umum Ditjen Pendidikan Islam Kemenag dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Ditjen Pendidikan Islam Kemenag.

Eks Dirut Jiwasraya Dituntut 20 Tahun Penjara, MAKI Puas

KONFRONTASI-Sidang kasus PT Asuransi Jiwasraya memasuki babak baru. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung sudah mengajukan tuntutan kepada mantan para petinggi asuransi milik negara itu pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu malam (23/9).

Ketiganya adalah mantan Dirut Jiwasraya Hendrisman Rahim dengan tuntutan pidana 20 tahun penjara serta membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Pages