12 November 2019

korupsi

KPK Pernah Lakukan Kajian Dana Desa Pada 2015, Hasilnya?

KONFRONTASI-Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan bahwa lembaganya pernah melakukan kajian soal dana desa pada 2015.

"Tahun 2015, KPK pernah melakukan kajian tetapi di bidang pencegahannya," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Ia menyatakan pencegahan itu dilakukan setelah Undang-Undang Dana Desa telah diberlakukan.

Sosok Baharudin Lopa, Pendekar Pemberantasan Korupsi di Mata Rizal Ramli

KONFONTASI -   Indonesia butuh pendekar hukum sekaliber Baharudin Lopa. Jaksa Agung legendaris tersebut meninggal dunia pada 3 Juli 2001 ketika menjalankan ibadah umrah di Tanah Suci akibat serangan jantung.

Sepeninggal Lopa, belum ada Jaksa Agung yang sekaliber dirinya memerangi kejahatan kerah putih yang terus menjalar di negeri ini.

Kasus-kasus besar pernah ditangani Kejaksaan Agung ketika Lopa menjabat Jaksa Agung. Salah satunya adalah kasus korupsi mantan Presiden Soeharto.

Hakim Vonis Bebas Eks Dirut PLN Sofyan Basir

KONFRONTASI-Beberapa waktu lalu, direktur Utama nonaktif PT PLN, Sofyan Basir, didakwa tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas pemberian kesempatan, sarana dan keterangan agar sejumlah pihak menerima suap terkait proyek PLTU Riau-1. Para pihak yang dimaksud, yaitu mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni M Saragih, pengusaha Blackgold Natural, Johannes B Kotjo, dan eks Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham.

Advokat Ini Gugat Pembentukan Revisi UU KPK ke MK

KONFRONTASI-Seorang advokat bernama Gregorius Yonathan Deowikaputra mengajukan uji formil atas pembentukan revisi UU KPK yang telah resmi menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam sidang pendahuluan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, ia menilai pembentukan UU Perubahan Kedua UU KPK tidak dilandasi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Selain itu, ia menilai pembentukan revisi UU KPK tidak memenuhi asas keterbukaan yang wajib diterapkan oleh DPR RI dalam melakukan pembentukan undang-undang.

Dua Menteri Ini Diduga 'Bernoda' Korupsi

KONFRONTASI -   Nama Abdul Halim Iskandar, kakak Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar yang menjabat Mendes PDTT dan Menaker Ida Fauziah, dinilai sejumlah pihak  patut diduga “bernoda” korupsi.

Keduanya adalah politisi PKB pimpinan Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar. Sayangnya, kedua politisi PKB itu pernah “berurusan” dengan KPK. Meskipun mereka diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Ini dibenarkan oleh pihak KPK.

Jaksa Agung Baru Diharapkan Tuntaskan Kasus Korupsi yang Belum Selesai

KONFRONTASI-Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Prof Dr Budiman Ginting SH berharap Jaksa Agung ST Burhanuddin yang baru dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar dapat menuntaskan kasus-kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dan belum selesai penanganan hukumnya.

"Kasus korupsi yang belum lagi diselesaikan Jaksa Agung HM Prasetyo merupakan tugas dan pekerjaan rumah (PR) bagi Jaksa Agung baru ST Burhanuddin," kata Budiman, di Medan, Sabtu.

Kasus Dugaan Perusakan Buku Merah KPK, Begini Akhirnya

KONFRONTASI-Polri menyatakan kasus dugaan perusakan atau penyobekan buku merah sudah selesai. Hal itu berdasarkan, keputusan dalam proses gelar perkara di Polda Metro Jaya yang menghasilkan fakta bahwa tidak ditemukan adanya pengrusakan catatan tersebut.

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal mengungkapkan bahwa gelar perkara itu dilakukan secara transparan dengan melibatkan pihak Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan.

Adik Bambang Widjojanto Diperiksa KPK Terkait Kasus yang Menjerat RJ Lino

KONFRONTASI-Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa adik kandung mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto, Haryadi Budi Kuncoro pada hari ini. Haryadi diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Senior Manajer Peralatan PT Pelindo II.

Pidato Jokowi Tidak Singgung Pemberantasan Korupsi, ICW: Kami Tidak Kaget

KONFRONTASI-Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut sudah memprediksi pidato pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyinggung isu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

"Bagi kami tidak mengagetkan, karena pengabaian isu hukum dalam pernyataan resmi Jokowi memang sudah berkali-kali hal ini terjadi," ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz kepada wartawan, Senin (21/10/2019).

BUMN di Era Jokowi: Tukang Utang dan Terjerat Korupsi

KONFRONTASI -   Hampir genap lima tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Negeri Katulistiwa. Berbagai kebijakan berjalan mengacu pada konsep Nawacita yang didengungkan sejak awal masa pemerintahan 2014 lalu.

Salah satu agenda prioritas nawacita ialah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Pages