22 July 2018

Konstruksi

Pemerintah Harus Proteksi Konsultan Kecil di Daerah

KONFRONTASI-Perusahaan konsultan skala kecil di daerah saat ini layak diproteksi oleh regulasi yang jelas jika pemerintah menginginkan agar pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan secara nyata, khususnya di sektor konstruksi, kata seorang praktisi jasa konsultan nasional.

"Perusahaan jasa konsultan di daerah itu, 80 persen berskala kecil. Kini mereka tidak berdaya menghadapi perusahaan sejenis dari kota besar seperti Jakarta. Mereka terancam mati," kata Praktisi Jasa Konsultan Nasional, Peter Frans saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Menurut Frans yang juga mantan Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) DKI Jakarta ini, di daerah, para konsultan di bidang jasa konstruksi, seperti pekerjaan supervisi untuk proyek infrastruktur seperti jalan dan irigasi, hampir tidak berdaya menghadapi konsultan kelas menengah-besar dari kota besar.

"Banyak perusahaan berkantor di Jakarta, tetapi punya pekerjaan skala 0-Rp750 juta di daerah. Proyek-proyek jasa konsultan dari APBD ini, hampir sebagian besar dinikmati pemain dari ibukota," katanya.

Frans yang juga Presiden Direktur Perusahaan Konsultan Ciriajasa EC dengan karyawan ribuan orang ini, menilai, hal itu terjadi karena memang belum ada regulasi yang membatasi gerak perusahaan konsultan sesuai klasifikasi pekerjaan.

"Akibatnya, sering terjadi perusahaan besar dan menengah juga ikut tender pekerjaan skala kecil. Padahal, mereka ini harusnya bermain di atas Rp750 juta hingga Rp2,5 miliar. Kelas menengah besar," katanya.

Oleh karena itu, tegasnya, pihak terkait, utamanya Inkindo harus memberikan solusi atas persoalan itu jika ingin pertumbuhan ekonomi merata. "Harus ada regulasi yang membatasi ruang gerak perusahaan konsultan ini," katanya.

Apalagi saat ini sudah ada UU yang baru yakni No 2/2017 tentang Jasa Konstruksi. Pada regulasi ini, kata Frans, sudah ada ketentuan minimal remunerasi (billing rate) para tenaga ahli konsultan.

PUPR: Konstruksi Proyek Air Minum Jatiluhur 1 dan Karian Baru Dimulai 2019

KONFRONTASI - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan konstruksi proyek Sistem Penyediaan Air Minum Jatiluhur 1 dan Karian baru dapat dilakukan pada 2019.

BUMN Konstruksi Putar Cara Memperbesar Posisi Kas

KONFRONTASI -  Arus kas operasional yang masih negatif, membuat emiten BUMN konstruksi memutar cara untuk memperbaiki posisi kas. Sistem pembayaran proyek konstruksi yang umumnya bersifat turnkey, mengakibatkan arus kas emiten seret. Isu ini pun membuat saham-saham emiten konstruksi terus bertengger di zona merah.

Ini Penyebab Utama Longsor di Tiongkok

Konfrontasi - Longsor di Tiongkok selatan yang menewaskan dua orang dan lebih dari 70 orang hilang, disebabkan oleh pelanggaran aturan keselamatan konstruksi dan dinyatakan bukan akibat bencana alam, menurut pernyataan situs pejabat setempat.

Kementerian PUPR Percepat Rancangan Proyek Konstruksi

KONFRONTASI-Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat penyiapan rancangan proyek dan pengadaan tanah sebagai upaya akselerasi pelaksanaan aktivitas konstruksi tahun 2016.

"Harus diakui, seringkali desain dikerjakan bersamaan dengan tahap konstruksi, ini tentu menghambat," kata Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hediyanto Husaini dalam keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Sabtu (19/9).

Jangan Sepelekan Perekat Ubin!

KONFRONTASI-Produksi mortar atau perekat menjadi salah satu indutri penunjang properti yang menjanjikan. Pasalnya, belum banyak yang memahami pentingnya perekat ini di dalam konstruksi bangunan.
 

Direktur PT Adiwisesa Mandiri Building Albertus Indra Sasmitra mengatakan hal tersebut kepada Kompas.com di Kantor Pusat AM, Jakarta, Rabu (20/5/2015).

"High rise building setidaknya di atas 50 persen yang sudah menggunakan perekat. Residensial masih sangat sedikit," ujar Albertus.

Laba PT PP Melonjak 52 Persen

KONFRONTASI-Perusahaan investasi dan konstruksi milik negara PT PP (Persero) Tbk mencatatkan lonjakan kenaikan laba bersih triwulan pertama 2015 sebesar Rp93,6 miliar atau tumbuh 52 persen dibandingkan periode sama pada 2014 tercatat Rp61,4 miliar.

Pemerintah Pantau Ketersediaan Material Konstruksi

Konfontasi - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bakal terus memantau ketersediaan kebutuhan material dan peralatan konstruksi guna mengantisipasi peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.

"Terkait pemenuhan kebutuhan material dan peralatan konstruksi, pemerintah akan terus memantau ketersediaannya di pasar," kata Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kemenpupera Hediyanto W Husaini di Jakarta, Sabtu (24/1).