Komnas HAM

Komnas HAM: Kasus Penyiksaan di Indonesia Ibarat Puncak Gunung Es

KONFRONTASI -   Dalam peringatan Hari Antipenyiksaan Internasional, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama Ombudsman RI dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), memperingatkan bahwa kasus penyiksaan di Indonesia lebih banyak dari yang tercatat. Salah satu penyebanya ialah banyak korban yang tidak berani melapor.

Komnas HAM Minta DPR Tunda Pembahasan Omnibus Law

KONFRONTASI-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI meminta DPR dan pemerintah menunda pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah penanganan pandemik COVID-19 yang membutuhkan perhatian seluruh elemen bangsa.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja pada saat wabah COVID-19 berpotensi menjauhkan upaya pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM.

Siapa Bilang di Era Jokowi Tak Ada Kasus Pelanggaran HAM Berat?

KONFRONTASI-Klaim kepemimpinan Presiden Joko Widodo tak pernah ada kasus pelanggaran HAM berat terbantahkan oleh laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Senin kemarin (17/2).

Dalam putusan Komnas HAM, kasus Paniai yang terjadi di Enarotali, Kabupaten Paniai, Papua pada 7-8 Desember 2014 atau persis bulan kedua setelah sumpah jabatan Presiden Joko Widodo, dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat.

Komnas HAM: WNI Kombatan ISIS Harus Dipulangkan dan Diadili di Indonesia

KONFRONTASI-Komisioner Komnas HAM M. Choirul Anam menegaskan bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) khususnya laki-laki yang bergabung dengan kelompok ISIS harus diadili di Indonesia.

Anam menyebutkan setiap WNI yang bergabung dengan para militer di luar negeri harus dibawa pulang dan menjalani proses hukum.

Mayoritas Ingin Pelanggaran HAM Masa Lalu Dituntaskan

KONFRONTASI-Riset yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menggandeng Litbang Kompas menunjukkan sebanyak 80 persen responden berpendapat kasus pelanggaran HAM berat masa lalu perlu dituntaskan.

"Kalau ada yang mengatakan kubur masa lalu, songsong masa depan ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat," tutur Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu.

Komnas HAM Desak Enam Polisi di Kendari Dihukum Lebih Berat

KONFRONTASI -  

-- Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mendesak Polri agar enam personel jajaran Polda Sulawesi Tenggara yang menyalahi standar operasional prosedur (SOP) pengamanan demo mahasiswa berujung korban jiwa di Kendari mendapat hukuman yang setimpal.

"Hukuman disiplin kepada enam orang ini harus setimpal dengan kesalahan yang sudah diperbuat," kata Beka kepada wartawan di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (10/29).

Komnas HAM: Pelarangan Jilbab Terjadi Hampir di Seluruh Bali

KONFRONTASI -  Kasus pelarangan mengenakan jilbab di sekolah di Bali ternyata bukan hanya dilakukan SMAN 2 Denpasar. Lebih dari itu, pelarangan mengenakan jilbab di Bali ditengarai dilakukan sebagian besar sekolah yang ada di seluruh kabupaten dan kota di Bali.

"Dari laporan yang kami terima, kasus itu tidak hanya terjadi di Denpasar saja, tapi hampir di seluruh Bali," kata Drs Maneger Nasution MA dari Komnas HAM RI.

Komnas HAM Ragukan Komitmen Jokowi Soal Konflik Papua

Konfrontasi - Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menilai konflik Papua disebabkan oleh penyelesaian pelanggaran HAM yang tidak kunjung selesai di tanah Cendrawasih. Menurutnya, komitmen politik Presiden Joko Widodo menyelesaikan kasus HAM di Papua tergolong rendah.

Beka menceritakan, Komnas HAM memiliki catatan kasus HAM di Papua. Misalnya kasus Wasior Wamena. Pada 2018, Komnas HAM telah bertemu dengan Jokowi di Istana. Untuk melaporkan beberapa kasus HAM. Salah satunya yang dapat diselesaikan adalah kasus Wasior Wamena tersebut.

32 Orang Masih Hilang Paska Kerusuhan 22 Mei

KONFRONTASI-- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat masih ada 32 orang yang hilang setelah kerusuhan pada 22 Mei lalu. Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab mengatakan awalnya menerima data dari tim advokat korban kerusuhan 22 Mei bahwa ada 70 orang yang hilang setelah kerusuhan.

"Data yang diserahkan ke kami setelah kami verifikasi jumlahnya berkurang menjadi 32 orang yang masih dianggap hilang," kata Amiruddin saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2018

Pages