20 July 2019

Komnas HAM

32 Orang Masih Hilang Paska Kerusuhan 22 Mei

KONFRONTASI-- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat masih ada 32 orang yang hilang setelah kerusuhan pada 22 Mei lalu. Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab mengatakan awalnya menerima data dari tim advokat korban kerusuhan 22 Mei bahwa ada 70 orang yang hilang setelah kerusuhan.

"Data yang diserahkan ke kami setelah kami verifikasi jumlahnya berkurang menjadi 32 orang yang masih dianggap hilang," kata Amiruddin saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2018

Kecurangan Pilpres 2019: Gerakan Kedaulatan Rakyat Adukan Skandal Pilpres ke Mahkamah Internasioal dan Komnas HAM

KONFRONTASI- Perjuangan Kedaulatan Rakyat untuk membawa kejahatan kecurangan pemilu ke Mahkamah Internasioal dan Komnas HAM Jumat besok dilakukan oleh para aktivis, emak-emak dan ulama dan inteligensia.

Komnas HAM: Brimob Melanggar HAM di Kampung Bali

KONFRONTASI -  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan pelanggaran HAM yang dilakukan polisi saat menangani kerusuhan di kawasan Sarinah dan sekitarnya pada 21-23 Mei lalu. Satu yang disorot sebagai excessive force atau menggunakan kekerasan yang berlebihan adalah peristiwa di Kampung Bali, Tanah Abang.

Keluarga, Sahabat dan Tim Advokat Eggie Sudjana Mendatangi Komnas HAM

Oleh: Muslim Arbi 

 

 

 

 Pekan lalu Istri tersangka makar, Dr Eggie Sudjana SH Msc, Dr Asmini Budiani dan sahabat nya Siti Fatimah SH dan tim kuasa hukumnya mendatangi Komnas HAM.

Tujuan kedatangan mereka adalah mengadukan pelanggaran HAM yang di alami oleh Eggie Sudjana yang kini sedang di tahan di Polda Metro Jaya.

Komnas HAM di pandang penting untuk memberi bantuan agar ikut memberikan jaminan atas pembebasan terhadap Eggie Sudjana.

Komnas HAM Bentuk Tim Investigasi Tragedi Berdarah 21-22 Mei

KONFRONTASI - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyakatakn sudah membentuk tim investigasi untuk mengusut kerusuhan 22 Mei. Bahkan, Tim khusus itu diklaim telah mulai bekerja sejak kerusuhan terjadi pada 21 Mei lalu.

Hal itu disampaikan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di kantornya, Senin (27/5).

Ahmad menjelaskan, pembentukan tim khusus berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, tim bentukan Komnas HAM ini juga bersifat independen, tidak bercampur dengan tim investigasi Polri.

Komnas HAM Minta Tim Asisten Hukum Bentukan Wiranto Dibubarkan

KONFRONTASI -    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Tim Asisten Hukum bentukan Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dibubarkan.

Melalui tim yang akan dibentuk ini, pemerintah berusaha menyeret persoalan hukum ke ranah politik, kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam.

Choirul mengatakan hal itu terlihat dari tugas tim yaitu memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil kajian hukum terhadap tindakan yang dinilai melanggar hukum pasca Pemilu 2019.

Komnas HAM: Tim Hukum Bentukan Wiranto Cederai Demokrasi dan HAM

KONFRONTASI-Komisioner Komisi Nasional HAM, Munafrizal Manan menanggapi tim hukum nasional yang dibentuk oleh Menko Polhukam Wiranto. Ia menegaskan, bahwa langkah tersebut berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia.

Ia menegaskan, bahwa pemerintah perlu mengingat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM telah menjamin hak konstitusi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat, sehingga pemerintah dirasa wajib menghormati semua warga negara.

Komnas HAM: Pernyataan Menkopolhukam Bikin Gaduh

KONFRONTASI -  Komisioner Komnas HAM, M. Chairul Anam berharap, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (kemenkopolhukam) dipimpin oleh seseorang tanpa beban masa lalu.

Komnas HAM: Kasus Ahmad Dhani Seharusnya Tak Dibawa ke Jalur Hukum

KONFRONTASI -  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai kasus yang menerpa musisi Ahmad Dhani seharusnya tidak dibawa ke jalur hukum.

Temuan Komnas HAM Dalam Kasus Penyiraman Novel

KONFRONTASI - Masih ingat betul dalam ingatan, baik itu dari rekam jejak digital  maupun cetak, Presiden Joko Widodo seolah “lepas tangan” dalam penanganan kekerasan  yang dialami oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Atas  kekerasan yang dialami itu, mata kiri Novel cacat akibat disiram air keras oleh pelaku, yang  sampai saat ini juga belum dijerat.

Pages