Komnas HAM

Kerap Dikritisi Komnas HAM, Arteria Dahlan: Sekali Lagi Sentuh DPR, Kita Bongkar Boroknya

Konfrontasi - Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan meminta Komnas HAM untuk mengutamakan perestasi dalam bekerja.

Hal tersebut disampaikan politisi PDIP itu lantaran Komnas HAM memprotes Rancangan Undang-Undang (RUU) yang merupakan hak DPR dalam bekerja.

Demikian disampaikan Arteria Dahlan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komnas HAM di Kompleks Senayan DPR, Jakarta, Rabu (16/9/2020).

Arteria Dahlan Ancam Komnas HAM karena Menyoroti Pembahasan RUU

KONFRONTASI - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Arteria Dahlan memprotes Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) lantaran menyurati DPR meminta penghentian pembahasan sebuah rancangan undang-undang. Menurut dia sikap itu merupakan kegenitan.

"Enggak boleh genit-genit, Pak. Kalau genit berhenti aja. Apalagi ini sudah mengganggu konstitusionalitas DPR RI," kata Arteria dalam Rapat Dengar Pendapat membahas Rencana Kerja Anggaran tahun 2021 pada hari ini, Selasa, 15 September 2020.

Komnas HAM Minta Public Figur Suarakan Kepentingan Masyarakat, Bukan Jadi Corong kekuasaan

KONFRONTASI-Sejumlah artis, selebritas medsos hingga influencer diketahui melakukan 'promosi' Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).

Menanggapi itu, Komnas HAM RI meminta mereka untuk tidak menjadi corong kekuasaan saja, tetapi juga peduli terhadap kondisi masyarakat.

Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik mengatakan, mempromosikan sesuatu bukan sesuatu yang dilarang bagi artis, influencer atau siapapun.

Nadiem Makarim Dilaporkan Mahasiswa ke Komnas HAM, Ini Respons Kemdikbud

KONFRONTASI -   Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) mengadukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim ke Komnas HAM terkait pembayaran kuliah secara penuh di masa pandemi virus Corona (COVID-19). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan kebijakan terkait uang kuliah tunggal (UKT) telah bersifat pro terhadap kepentingan mahasiswa.

Komnas HAM: Kasus Penyiksaan di Indonesia Ibarat Puncak Gunung Es

KONFRONTASI -   Dalam peringatan Hari Antipenyiksaan Internasional, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama Ombudsman RI dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), memperingatkan bahwa kasus penyiksaan di Indonesia lebih banyak dari yang tercatat. Salah satu penyebanya ialah banyak korban yang tidak berani melapor.

Komnas HAM Minta DPR Tunda Pembahasan Omnibus Law

KONFRONTASI-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI meminta DPR dan pemerintah menunda pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah penanganan pandemik COVID-19 yang membutuhkan perhatian seluruh elemen bangsa.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja pada saat wabah COVID-19 berpotensi menjauhkan upaya pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM.

Siapa Bilang di Era Jokowi Tak Ada Kasus Pelanggaran HAM Berat?

KONFRONTASI-Klaim kepemimpinan Presiden Joko Widodo tak pernah ada kasus pelanggaran HAM berat terbantahkan oleh laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Senin kemarin (17/2).

Dalam putusan Komnas HAM, kasus Paniai yang terjadi di Enarotali, Kabupaten Paniai, Papua pada 7-8 Desember 2014 atau persis bulan kedua setelah sumpah jabatan Presiden Joko Widodo, dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat.

Komnas HAM: WNI Kombatan ISIS Harus Dipulangkan dan Diadili di Indonesia

KONFRONTASI-Komisioner Komnas HAM M. Choirul Anam menegaskan bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) khususnya laki-laki yang bergabung dengan kelompok ISIS harus diadili di Indonesia.

Anam menyebutkan setiap WNI yang bergabung dengan para militer di luar negeri harus dibawa pulang dan menjalani proses hukum.

Mayoritas Ingin Pelanggaran HAM Masa Lalu Dituntaskan

KONFRONTASI-Riset yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menggandeng Litbang Kompas menunjukkan sebanyak 80 persen responden berpendapat kasus pelanggaran HAM berat masa lalu perlu dituntaskan.

"Kalau ada yang mengatakan kubur masa lalu, songsong masa depan ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat," tutur Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu.

Pages