Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Polis dan TNI Blokade Massa Simpatisan di Pilkada Jayawijaya

Konfrontasi - Anggota Kepolisian Resor Jayawijaya dari Divisi Dalmas, Brimob dibantu personel TNI memblokade beberapa jalan masuk menuju Kantor KPU Jayawijaya agar massa simpatisan tidak masuk hingga terlalu dekat ke lingkungan kantor KPU sehubungan pendaftaran calon kepala daerah yang diperpanjang.

Sekitar 200 personel gabungan berpakaian hitam, cokelat dan loreng yang disiagakan ini menggunakan helm atau pelindung kepala, baju anti peluru serta dilengkapi senjata dan tameng.

KPU Pusat Beri Waktu Dua Pekan untuk 9 Parpol agar Penuhi Syarat

Konfrontasi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyerahkan hasil penelitian administrasi terhadap sembilan partai politik yang beberapa waktu lalu melakukan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). KPU memberikan kesempatan selama 14 hari atau dua pekan agar sembilan parpol melengkapi berkas persyaratan.

Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari, menyerahkan hasil penelitian kepada perwakilan sembilan partai politik ini sebagai upaya KPU menjalankan putusan Bawaslu beberapa waktu lalu.

Dalam hasil kajian atau penelitian KPU terhadap kelengkapan syarat administratif sembilan parpol itu terbagi dalam tiga status. Pertama, dokumen yang sudah memenuhi syarat (MS). Kedua, belum memenuhi syarat (BMS), dan ketiga tidak memenuhi syarat (TMS).

"Berdasarkan itu, maka kita berikan waktu 14 hari kedepan, sembilan partai politik ini diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap dokumen-dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat atau dokumen-dokumen yang dinyatakan tidak memenuhi syarat," kata Hasyim di kantor KPU, Jumat 1 Desember 2017.

Namun, Hasyim tidak merinci secara detail parpol yang dinyatakan sudah melengkapi syarat administrasi. Begitupun parpol yang masih harus melengkapi persyaratan administratif dan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

KPU Harus Dampingi Pengisian Sipol

Konfrontasi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk melakukan pendampingan dan pelayanan terhadap pengisian Sistem Informasi Partai Politik, khususnya kepada Partai Politik yang dinyatakan lolos oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. KPU juga diminta untuk mematuhi putusan Bawaslu terkait Sipol yang dipandang sebatas instrumen administratif saja.

Parpol Gagal Lolos Verifikasi Disarankan Jadi Partai Lokal

Konfrontasi - Anggota KPU Periode 2012-2017, Hadar Nafis Gumay menilai, turun drastisnya jumlah partai politik untuk bisa menjadi peserta pemilu memunculkan wacana agar partai yang ada tak harus selalu menjadi partai berskala nasional.

"Tak mudah parpol untuk bisa menjadi peserta pemilu. Perjalanan pemilu 2014 ada 46 parpol. Sekarang 27. Ada 14 parpol lolos dan 13 tak bisa karena pendaftaran dokumen tak cukup. Jumlah turun drastis," kata Hadar dalam diskusi di Jakarta, Minggu 22 Oktober 2017.

Di sisi lain ia menambahkan, perlu juga dikembangkan diskursus agar parpol jangan langsung menjadi parpol setingkat nasional, tapi lokal. "Bisa saja ikut pemilu lokal yang memenuhi syarat. Bisa kita teruskan sebagai discourse untuk perubahan ke depan. Tak harus parpol levelnya nasional," kata Hadar.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan ada 13 partai politik yang tidak lolos dalam proses pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2019 karena tidak memenuhi persyaratan.

Komisioner KPU Evi Novida Ginting menjelaskan, persyaratan itu yakni partai politik harus mempunyai kantor perwakilan di tingkat provinsi sebanyak 100 persen.

Lalu kepengurusan di tingkat kabupaten dan kota harus 75 persen dan kepengurusan tingkat kecamatan harus 50 persen.

Kemudian, harus ada keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen, menyerahkan rekening khusus dan juga menyertakan alamat domisili kantor partai politik tersebut. (vv/mg)

Puji Sipol KPU, Ini Kata Prabowo Subianto

Konfrontasi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai menerapkan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam pendaftaran partai peserta Pemilu 2019. Melalui sistem ini, parpol bisa langsung mengunggah berkas persyaratan melalui jaringan internet.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengapresiasi dan memuji sistem baru itu yang dinilainya sebagai sebuah kemajuan. "Kita hargai inovasi-inovasi dan perbaikan di KPU dengan Sipol yang baru " jelasnya di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/10/2017).

Situs Dihack, "Polri Tunggu KPU Saja"

Konfrontasi - Mabes Polri belum bisa mengambil tindakan terkait serangan hacker terhadap website Komisi Pemilihan Umum.

Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, Polri masih menyaring informasi terkait gangguan terhadap situs resmi KPU.

“Kabar yang saya terima, info itu hoax. Coba dipastikan dahulu ke KPU,” ujar Martin saat dikonfirmasi, Jumat (17/2/2017).

Kata dia, polisi akan mengambil tindakan apabila benar ada gangguan terhadap website KPU. “Polisi tunggu KPU saja.”

Pages