Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Konfrontasi - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengingatkan, masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2019. Dia meminta masyarakat tidak merusak pesta demokrasi tersebut dengan memperjualbelikan hak suara mereka.

"Menggunakan hak pilih itu tidak perlu menunggu ada yang bayari, setuju? Datang ke TPS gunakan hak pilih Anda, tidak perlu ada yang dibayari. Jangan tunggu dibayari ya," ujar Arief di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (21/4/2018).

Konfrontasi - Sedikitnya 27 ribu warga Kabupaten Blitar terancam kehilangan hak pilih dalam Pilgub Jawa Timur tahun ini. Mereka diketahui belum mengikuti pencocokan dan penelitian (coklit) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang dilaksanakan KPU setempat. Jika tidak tertangani dengan segera tingkat partisipasi Pilgub Jatim di Kabupaten Blitar akan merosot. Puluhan ribu warga akan menjadi golput (golongan putih) secara teknis. 

Konfrontasi - Selain menangkap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) berinisial As dan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Garut berinisi Hhb, polisi juga menangkap seorang warga berinisial DD yang diduga pemberi suap pada Sabtu (24/2/2018).

"Kami juga menahan seseorang yakni DD, dia diduga pemberi suap," ujar Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Umar Surya Fana yang dihubungi wartawan, Minggu (25/2/2018).

Konfrontasi - Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) mengungkapkan penangkapan komisioner KPU dan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Garut ED dan HHS, Sabtu (24/2) karena dugaan adanya penyuapan. 

Konfrontasi - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra berencana bakal mempidanakan seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dengan alasan, Yusril telah menemukan indikasi kejanggalan yang membuat partainya tak lolos dan menjadi peserta di pemilu 2019 mendatang.

“Banyak kejanggalan yang kami temukan. Saya akan lawan, saya akan pidanakan seluruh komisioner KPU atas pelanggaran kode etik yang mereka lakukan,” sebut Yusril seperti dikutip dari Poskotanews.com, Sabtu (24/2/2018).

Konfrontasi - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menerima surat izin cuti dari bakal calon Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) serta bakal calon Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak.

"Keduanya sudah menyerahkan surat izin cuti dari posisinya masing-masing," ujar Ketua KPU Jatim Eko Sasmito ketika dikonfirmasi wartawan di Surabaya, Jumat (9/2/2018).

Konfrontasi - Ketua KPU Arief Budiman mengatakan 16 partai politik calon peserta pemilu 2019 lolos verifikasi tingkat pusat. Dia juga mengatakan berita acara hasil verifikasi telah dibagikan.

"Iya (hasil verifikasi) semua parpol yang di tingkat pusat sudah (lolos) kemarin (berita acara) sudah dibagikan ke masing-masing," ujar Arief di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, (2/2/2018).

Konfrontasi - Masa kampanye Pilkada 2018 yang digelar di 171 daerah bakal dilaksanakan mulai 15 Februari hingga 23 Juni mendatang, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan calon kepala daerah pada Senin (12/2).

Kampanye boleh dilakukan dengan pola bertatap muka secara langsung maupun lewat media sosial. Khusus untuk medsos, penyelenggara pemilu membatasi masing-masing pasangan calon hanya boleh memiliki maksimal lima akun.

Konfrontasi - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menceritakan saat dirinya mendapat ancaman dari para anggota DPR. Ancaman diterima Komisioner KPU periode 2012-2017 itu berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2014.

Hadar mengaku, dia menerima ancaman saat menggelar rapat tertutup dengan anggota DPR.

"Saya pernah alami rapat tertutup, didesak dan pernah diancam macam-macam," ujar Hadar di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/1/2018).

Konfrontasi - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengimbau agar KPU bisa mengambil sikap tegas pasca Mahkamah Konstitusi memutuskan uji materi pasal 173 ayat 3 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Menurut Hadar, KPU sebaiknya membuat aturan tambahan mengenai teknis tenggat waktu pada proses verifikasi faktual terhadap partai politik peserta Pemilu, khususnya bagi partai politik yang pernah melakukan verifikasi faktual.