Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU Persilahkan Capres dan Cawapres Melakukan Paparan Visi Misi

Konfrontasi - Komisi Pemilihan Umum mempersilakan tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden melakukan sosialisasi visi dan misi mengingat tidak ada kesepakatan antara kedua paslon tentang kegiatan sosialisasi yang rencananya akan dilakukan pada 9 Januari 2019.
 
“Sudah diputuskan tadi malam, silakan paslon untuk melakukan sosialisasi visi dan misi sendiri-sendiri, di tempat dan waktu yang mereka tetapkan sendiri. Tidak lagi difasilitasi oleh KPU,” kata Ketua KPU Arief Budiman usai mengikuti rapat soal pelaksanaan debat capres/cawapres, di Jakarta, Sabtu (5/1/2019).
 
Ia juga mempersilakan pasangan calon untuk melakukan sosialisasi sebanyak-banyaknya sebelum pelaksanaan debat capres/cawapres pada 17 Januari 2019.
 
“Mereka mau bikin satu kali, dua kali atau tidak bikin kita serahkan kepada mereka,” kata Arief.
 
Ia mengaku, KPU agak kerepotan memfasilitasi bila kedua tim pasangan calon memiliki keinginan yang berbeda-beda, sehingga KPU memutuskan sosialisasi visi dan misi bisa dilakukan masing-masing paslon.
 
Menurut dia, sosialisasi visi dan misi pasangan calon tidak ada keharusan untuk melaksanakannya karena tidak ada aturannya. “Beda halnya dengan pelaksanaan debat capres/cawapres yang telah diatur dalam UU,” kata Arief.
 
Keinginan ada pelaksanaan sosialisasi visi dan misi paslon merupakan ide dari KPU dan tim kampanye kedua pasangan calon.
 
“Itu idenya kita. KPU memberikan ide dan kedua paslon juga memberikan ide. Kita bicarakan bersama-sama. Diskusinya saat itu, penyampaian visi dan misi di acara debat waktunya sangat singkat dan mepet serta diatur-atur sehingga KPU dan paslon memberikan ide agar bisa dilakukan dengan rileks, kita bikin sosialisasi saja,” ujarnya.
 
KPU pun sanggup memfasilitasi asalkan kedua paslon bersepakat tentang pelaksanaan sosialisasi.
 
“Sosialisasi visi dan misi bertujuan agar masyarakat mengetahui visi dan misi kedua paslon secara utuh dan tidak parsial. Kalau visi dan misi di acara debat sifatnya parsial dan tidak sepenuhnya tersampaikan kepada masyarakat,” kata Arief Budiman.

Polri Tetapkan 2 Tersangka Hoax 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos

Konfrontasi - Polisi menetapkan LS dan HY sebagai tersangka hoax 7 kontainer surat suara tercoblos. Kedua tersangka tidak ditahan polisi. 
 
"Jadi itu kan ada 2, LS dan HY, dalam proses pemeriksaan tadi malam sudah selesai dilakukan pemeriksaan dan sudah dipulangkan, sudah tersangka tapi tidak ditahan," ujar Kabag Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Syahar Diantono kepada wartawan, Sabtu (5/1/2019). 
 

KPU akan Berikan Pasangan Capres-Cawapres Daftar Pertanyaan Debat

Konfrontasi - KPU menyebut pasangan capres-cawapres akan mengetahui daftar pertanyaan sebelum debat berlangsung. Tapi dari sederet daftar pertanyaan, hanya diajukan tiga pertanyaan dalam sesi debat capres.
 
"Pertanyaan itu sudah diserahkan duluan, tapi mereka kan enggak tahu apa yang akan ditanyakan karena kan itu seperti bank soal gitu," ujar Ketua KPU Arief Budiman di Hotel Mandarin Oriental, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1/2019).

KPK Putuskan Ingin "Ikut Campur" dalam Debat Pilpres 2019

Konfrontasi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan terlibat secara substansi dalam rapat-rapat dan pembahasan materi debat yang akan dihadiri oleh para panelis, pakar atau ahli yang diundang Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal ini menindaklanjuti usulan dari KPU yang intinya meminta kesediaan Pimpinan KPK untuk menjadi Tim Panelis/Pakar/Ahli pada debat ke-1 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2019. 

Mulai Bulan Ini KPU Mulai Cetak 939.879.651 Surat Suara

Konfrontasi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan sebanyak 939.879.651 lembar surat suara akan dicetak pada Januari 2019 ini.
 
"Rencananya pertengahan Januari 2019 ini surat suara sudah bisa produksi (dicetak)," kata Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat 4 Januari 2019.
 

KPU: Pemilih yang Belum Masuk DPT akan Masuk ke DPK

Konfrontasi - KPU telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke 2 (DPTHP-2) Pemilu 2019 sebanyak 192 juta pemilih. Tapi jangan khawatir, bagi pemilih yang belum masuk ke dalam DPT ini, akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).

"Jadi kalau tidak ada di DPT, maka dia akan masuk di DPK," kata Ketua KPU Arief Budiman, di Menara Peninsula, Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (15/12/2018).

KPU Resmi Umumkan Perbaikan DPT, Pemilih Pilpres 2019 Lebih dari 192 Juta

Konfrontasi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar rapat pleno terbuka terkait Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke-2 (DPTHP-2). Dalam rapat ini terlihat seluruh komisioner KPU, hadir juga dari Badan Pengawas Pemilu, perwakilan partai politik, kementeriaan lembaga dan lainnya.

Ketua KPU, Arief Budiman rapat resmi membuka rapat pleno ini sekira pukul 15.00 WIB. Rapat juga terbuka untuk umum. 

Ingat dan Catat, KPU akan Umumkan Daftar Caleg Eks Koruptor

Konfrontasi - KPU akan mengumumkan daftar calon anggota legislatif (caleg) mantan napi korupsi yang mengikuti kontestasi Pemilu 2019. Nantinya nama-nama ini akan diumunkan di website resmi KPU.

"Akan diumumkan di website KPU," ujar Komisioner KPU, Hasyim Asyari, di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (9/11/2018).

Hasyim mengatakan pengumuman nama-nama tersebut dapat dikutip oleh siapa saja. Dia juga mengatakan pihak yang tidak setuju dengan caleg eks napi korupsi dapat mengkampanyekan dari data yang ditampilkan.

Pages