Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Pesan Buya Syafii Maarif untuk Hasil Pilpres 2019

Konfrontasi - Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif meminta kepada kedua kubu yang berkompetisi di Pilpres 2019 untuk saling legowo menunggu hasil resmi penghitungan suara dari KPU. Buya Syafii pun meminta kepada semua pihak agar menerima siapapun Presiden dan Wakil Presiden terpilih sesuai dengan hasil keputusan KPU.

Protes Pilpres, Tagar #KpuJanganCurang Hebohkan Twitter

Konfrontasi - Gonjang-ganjing Pemilihan Presiden 2019 terus bergulir dan berimbas di media sosial. Jumat siang 19 April 2019, tagar #KpuJanganCurang menduduki puncak populer trending topik di Twitter.

Terpantau sudah banyak pengguna Twitter yang berkicau menggunakan tagar tersebut dengan jumlah 51,5 ribu postingan saat berita ini dibuat. Dikutip dari VIVA, tagar ini muncul karena sejumlah warganet menemukan Komisi Pemilihan Umum salah memasukkan data asli C1 ke situs KPU.

KPU Bangka Barat Kekurangan 1.001 Surat Suara

Konfrontasi - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga Sabtu (13/4) masih kekurangan sebanyak 1.001 surat suara.

“Hari ini sedang dalam proses naik cetak di Jakarta, kami harap dalam dua hari ke depan sudah bisa sampai di Bangka Barat,” kata ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Barat, Pardi di Muntok, Sabtu (13/4/2019).

Komisioner KPU Akui Ada Potensi Kecurangan Pemilu 2019

Konfrontasi - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi tidak memungkiri akan adanya kecurangan dalam proses Pemilu Serentak 2019. Namun ia memastikan kecurangan tersebut dipastikan bukan dibuat oleh penyelenggara pemilu.

“Kita menyadari ada potensi kecurangan, namun kecurangan itu bukan didesain oleh penyelenggara pemilu,” kata Pramono di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2019).

KPU Umumkan Harta Capres-Cawapres, Siapa yang Paling Kaya

Konfrontasi - KPU mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) capres-cawapres. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pelaporan LHKPN sebagai syarat pencalonan.

"Sebagaimana ketentuan tentang pencalonan peserta presiden dan wakil presiden, menyebutkan salah satu syarat, yaitu melaporkan LHKPN pada KPK," katanya di kantor KPU RI, Jumat (12/4/2019).

Komisioner KPU Tegaskan Penghitungan Suara yang Sah Dilakukan Manual

Konfrontasi - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menegaskan penghitungan suara yang sah dalam pemilu dilakukan secara manual, bukan digital.

“Kami sudah berkali-kali menyampaikan kepada publik bahwa desain pemilu kita sebagaimana dituangkan dalam UU rekap itu dilakukan secara manual, dan akan menjadi dokumen resmi penetapan hasil pemilu,” ujar Arief di Jakarta, Sabtu (6/4/2019).

Arief juga menambahkan adanya campur tangan teknologi informasi (IT) adalah untuk beberapa hal.

KPU Minta Polisi Temukan Pria Dalam Video Hoaks

Konfrontasi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta polisi menemukan pria yang ada dalam video berisi informasi hoaks soal server. KPU sudah melaporkan tiga akun penyebar informasi hoaks tersebut kepada Bareskrim Polri.

Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan ada sedikitnya tiga akun yang dilaporkan ke polisi pada Kamis (4/4). Akun itu berasal dari tiga platform media sosial (medsos).

Ribuan Surat Suara di KPU Raja Ampat Rusak

Konfrontasi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat menemukan sebanyak 2.225 surat suara dalam kondisi rusak. Bahkan kurang dari total surat suara yang diperlukan.

Kasubag Umum KPU Raja Ampat, Herlina Yepasedanya S.ST menjelaskan, 2.225 surat suara itu terdiri atas 338 lembar rusak dan 1.887 surat suara kurang dari jumlah yang telah disahkan dalam DPT, yakni 41.862.

Jokowi Ajak Relawan ke TPS Berbaju Putih, KPU: Dilarang Bawa Atribut

Konfrontasi - Calon Presiden Joko Widodo mengajak para relawan untuk memakai baju putih saat datang ke tempat pemungutan suara atau TPS. Sebenarnya, ada hal-hal yang dilarang.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz mengatakan bahwa semua orang yang mengajak pasti punya alasan. Akan tetapi KPU berpegang pada regulasi.

“Yang sudah diatur adalah tidak boleh melakukan kampanye atau tidak boleh ada atribut di sekitar area TPS. Baik di dalam maupun sekitar,” katanya di Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Pages