Konfrontasi - Ahli waris dua petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang meninggal dunia dalam Pemilu serentak tahun 2019 mendapatkan santunan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Konfrontasi - Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap koalisi pendukung Joko Widodo - Ma'ruf Amin dan juga Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menahan diri dan menekan ego masing-masing di tengah situasi panas jelang penghitungan suara Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Setidaknya harus ada ruang dialog untuk meredam," ujar Pak SBY di National University Hospital, Singapura, Jumat (3/5/2019).
Konfrontasi - Sampai saat ini, jumlah petugas KPPS meninggal dunia sebanyak 230 orang. Sedangkan jumlah pengawas Pemilu yang meninggal sebanyak 55 orang. KPU telah mengusulkan uang santunan bagi para petugas ini disalurkan mulai pekan depan.
Ketua KPU RI, Arief Budiman menyampaikan, pihaknya mengusulkan kepada Kementerian Keuangan jumlah santunan untuk petugas yang meninggal dunia sebesar Rp 36 juta. Sementara untuk petugas yang sakit sampai Rp 30 juta, tergantung dari jenis penyakit yang dideritanya.
Konfrontasi - Sejumlah caleg meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya untuk melengkapi data salinan hasil penghitungan suara di kelurahan.
KPU menyatakan, data tersebut sebenarnya sudah dipasang pada 19-20 April.
Komisioner KPU Surabaya Muh. Kholid Asyadulloh menerangkan, salinan itu dipasang saat malam.
Keesokan harinya petugas mendapati salinan tersebut tidak utuh. “Mungkin terkena angin atau diambil orang,” ujarnya.
Konfrontasi - Selama proses rekapitulasi suara Pemilu 2019, masyarakat kerap melakukan aksi di depan kantor KPU. KPU mengatakan pihaknya merasa terganggu dan sulit melakukan pekerjaan di luar kantor.
"Tentu mengganggu ya, misalnya kita harus melakukan pekerjaan di luar kantor, itu kan agak terganggu alur keluar-masuknya," ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2019).
Konfrontasi - Tagar #225MeninggalPecatKetuaKPU ramai menjadi perbincangan warganet hingga menjadi trending topic di jagad Twitter tanah air, Jumat (26/4/2019).
Hal ini menyusul bertambahnya jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia usai pelaksanaan pemilu 2019.
Sebelumnya, dilaporkan ada 119 petugas KPPS yang meninggal. Namun, hingga Kamis (25/4/2019), jumlah petugas yang meninggal bertambah hingga 225 orang.
Konfrontasi - Kasus kesalahan penginputan data form C-1 ke Sistem Hitung (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dikritisi. Petugas yang lalai itu diminta untuk ditindak sesuai hukum.
Menurut Koordinator Relawan Rumah Aspirasi Prabowo-Sandi, Lieus Sungkharisma, kasus salah hitung itu harus mendapat perhatian khusus dari KPU. Lembaga yang dinakhodai Arief Budiman itu diminta untuk tidak menggampangkan masalah tersebut.
Konfrontasi - Pemerintah Kota Bekasi akan memberikan penghargaan kepada dua ketua KPPS yang meninggal dunia usai menjalankan tugas. Pemerintah tengah menyusun bentuk penghargaan sebagai apresiasi kepada dua orang yang dinilai sebagai pejuang demokrasi dalam Pemilu 2019 tersebut.
"Bertugas melaksanakan pemilihan ini tentunya ini adalah sebuah apresiasi," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effedi usai bertemu dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyatakat di Mapolres Metro Bekasi Kota, Minggu (21/4/2019).
Konfrontasi - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) berencana mengevaluasi sistem penyelenggaraan pemilu serentak menyusul adanya kasus yang menewaskan petugas penyelenggara Pemilu 2019 di beberapa daerah.
"Setelah pemilu selesai baru akan dilakukan evaluasi," kata Ketua KPU RI Arief Budiman saat diwawancarai wartawan di kantornya, Sabtu (20/4/2019).
Konfrontasi - Publik makin serius menyikapi hasil penghitungan suara Pemilu 2019, terlebih pasca terjadinya salah input data di situs Real Count milik KPU RI. Hal itu tampak dari #KpuJanganCurang yang hingga kini masih trending di Twitter Indonesia.
Meski Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) telah mengakui adanya human error dalam proses penginputan data tersebut, namun hal itu tak tak membuat masyarakat serta merta percaya begitu saja. Justru sebaliknya, masyarakat kian ketat mengawasi kinerja lembaga penyelenggara pemilu itu.