Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Konfrontasi - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak tetap harus dilaksanakan pada tahun 2024. Dengan begitu, Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 dinilai tidak perlu direvisi.

Konfrontasi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berupaya memastikan jalannya Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang tetap aman dari ancaman covid-19. Salah satu bentuknya yakni mengimbau pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menggunakan masker sejak berangkat dari rumah.

Untuk mengantisipasi pemilih yang lupa membawanya, KPU menjamin petugas di TPS menyiapkan stok masker di lokasi. Namun jumlah masker yang disiapkan tidak sebanyak jumlah pemilih sehingga warga tetap diminta membawa sendiri dari rumah.

Konfrontasi - Masa kampanye Pilkada Serentak 2020 resmi berakhir pada 5 Desember, dan memasuki masa tenang 6-8 Desember. Untuk itu, tak diperkenankan segala bentuk kampanye baik secara langsung maupun menggunakan media sosial.

"Mulai hari ini sudah memasuki masa tenang. Banyak hal dilakukan pengawas di masa tenang," kata Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Tengah (Jateng) Muhammad Rofiudin, Minggu (6/12/2020).

Konfrontasi - Total uang yang berputar selama pilkada tidak hanya berasal dari dana yang digelontorkan pemerintah. Tapi juga ada dana dari peserta yang jumlahnya lebih dari 10 kali lipat.

Begitu kata ekonom senior DR. Rizal Ramli menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut bahwa Pilkada Serentak bisa menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kata mantan Kapolri itu, sebagian dari total anggaran Rp 15 triliun sudah terserap kepada pihak-pihak terkait pilkada.

Konfrontasi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan metode tambahan untuk digunakan dalam pemungutan suara Pilkada 2020 yakni kotak suara keliling (KSK).

Metode ini memungkinkan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berkeliling dari satu rumah ke rumah lainnya untuk memfasilitasi pemilih menggunakan hak suara mereka.

KSK diusulkan sebagai metode alternatif lantaran pemungutan suara Pilkada 2020 kemungkinan digelar di tengah pandemi Covid-19.

Konfrontasi - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah dan parlemen untuk menunda penyelenggaraan pilkada serentak 2020 yang dilaksanakan 9 Desember 2020 mendatang.

“Meminta kepada KPU RI, pemerintah dan DPR RI untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati,” ujar Ketua PBNU Said Aqil Siradj dalam siaran persnya, Minggu (20/9/2020).

Konfrontasi - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang positif Covid-19 kembali bertambah. Setelah Ketua KPU Arief Budiman, menyusul kemudian Pramono Ubaid Tantowi.

Pramono dinyatakan positif setelah mengikuti swab test, Jumat (18/9/2020) dengan kategori Orang Tanpa Gejala (OTG).

"Hasilnya saya dapatkan tadi siang, saya dinyatakan positif terpapar Covid-19," ujar Pramono di Jakarta, Sabtu (19/9/2020).

Konfrontasi - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengumumkan dirinya positif Covid-19. Kepastian tersebut diperoleh setelah dia menjalani tes usap (swab test) pada Kamis (17/9/2020) malam.

Arief mengatakan, terkait dengan hasil swab tersebut, dirinya kini sedang menjalani isolasi mandiri. "Saat ini saya sedang menjalani karantina mandiri," kata Arief, Jumat (18/9/2020).

Konfrontasi - Ketua KPU Arief Budiman menyangsikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 bisa digelar 9 Desember 2020. Alasannya, belum dapat dipastikan pandemi Covid-19 akan selesai. Kedua, pemerintah tidak juga mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang. Padahal sudah mendekati akhir April 2019.

"Problemnya tak ada yang bisa pastikan kapan Covid-19 kelar dan kapan Perppu keluar. KPU sudah buat targetnya, April harus sudah keluar kalau mau dilaksanakan Desember," ujar Arief dalam web diskusi, Minggu (19/4/2020).