Konfrontasi - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengupayakan bantuan langsung tunai (BLT) BPJS Ketenagakerjaan atau subsidi gaji termin kedua akan disalurkan pada hari ini.
Dia mengatakan, evaluasi data penerima subsidi gaji yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah tuntas pada Kamis (5/11/2020).
Konfrontasi - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan akan melakukan pemeriksaan kelengkapan data dari peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS. Pada Minggu (1/11/2020), peserta yang belum lengkap datanya akan dinonaktifkan sementara waktu.
Konfrontasi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa istri Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto berinisial LI dan seorang teman Hiendra berinisial VC, setelah menangkap Hiendra, Kamis (29/10/2020).
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, LI dan VC dicecar terkait keberadaan Hiendra selama menjadi buronan KPK.
Konfrontasi - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat memvonis Direktur Utama PT Compact Microwave Indonesia Teknologi (PT CMI Teknologi) Rahardjo Pratjihno lima tahun penjara. Dia juga dikenakan denda Rp600 juta subsider enam bulan kurungan.
Konfrontasi - Mahkamah Agung (MA) mengurangi hukuman terhadap delapan terpidana kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tingkat peninjauan kembali (PK).
Hal itu merupakan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) sepanjang 2020.
“Tentu ini menggambarkan bahwa Mahkamah Agung belum sepenuhnya mendukung pemberantasan korupsi,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, dalam konferensi pers daring, Minggu (11/10/2020).
Konfrontasi - Mantan Wakil Ketua KPK Zulkarnain ikut menyoroti Revisi Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, khususnya terkait kewenangan penyelidikan dan penyidikan dengan mengatakan bahwa pada era kolonial jaksa pernah diberikan wewenang penyidikan tetapi tidak dijalankan secara baik dan maksimal.
Konfrontasi - Kepala Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengundurkan diri. Febri mundur karena KPK sekarang ini sudah berubah.
Selain Febri, ada 36 pegawai KPK lainnya yang ikut mundur, sehinggal total pegawai yang mengundurkan diri sebanyak 37 orang.
Setelah mundur, Febri para pegawai KPK yang mengundurkan diri malah disindir oleh salah satu pimpinan KPK, Nurul Ghufron.
Konfrontasi - Tahun ini, sejak Januari hingga September sudah 30-an pegawai KPK yang mundur, baru-baru ini Febri Diansyah yang menjabat kepala biro hubungan masyarakat ikut pamit.
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menggambarkan internal KPK periode sekarang.
"Jabatan tanpa kehormatan. Itulah yang terjadi di KPK saat ini," kata Abraham Samad yang memimpin KPK pada 2011 sampai 2015, Sabtu (26/9/2020).
Konfrontasi - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango menyebutkan, sebanyak 37 orang pegawai KPK telah mengundurkan diri selama 2020.
"Saya mencatatnya, sampai awal September kemarin terdapat 29 pegawai tetap dan 8 pegawai tidak tetap (yang mengundurkan diri)," kata Nawawi, Jumat (25/9/2020).
Nawawi menuturkan, para pegawai tersebut memilih mengundurkan diri dengan alasan mencari tantangan kerja lain atau pertimbangan keluarga.
Konfrontasi - Febri Diansyah telah mengajukan sudah pengunduran diri dari jabatannya sebagai kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu memastikan agenda pemberantasan korupsi akan tetap berjalan.
"Sejauh ini beberapa agenda serta program-program pencegahan dan pemberantasan korupsi yang sudah direncanakan sebelumnya berjalan seperti biasa," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (25/9/2020).