Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Konfrontasi - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Tim Gabungan yang dibentuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian segera menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Masa penyelidikan kasus penyiraman yang dialami Novel Baswedan berakhir pada 19 Oktober mendatang atau sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan waktu 3 bulan kepada Polri untuk menuntaskannya pada 19 Juli lalu.

Konfrontasi - Mayoritas responden setuju Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perppu KPK. Pemerintah saat ini sedang membuat draf Perppu KPK.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menuturkan, dari 1010 responden, mayoritas responden setuju jika Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU KPK yang baru hasil revisi DPR.

Konfrontasi - Mantan aktivis 1998, Ubeidillah Badrun mengingatkan aksi mahasiswa bisa sebesar 1998 jika Presiden Joko Widodo tak segera mengeluarkan Perppu KPK. Demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah dalam sepekan terakhir salah satunya dipicu revisi UU KPK yang belum lama diketok DPR.

"Bisa semasif saat 98 karena ini berkaitan dengan 98," jelasnya usai diskusi Populi Center di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9/2019).

Konfrontasi - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan sudah menerima surat dari pimpinan Komisi III DPR yang meminta digelar rapat paripurna untuk pengesahan pimpinan dan ketua KPK terpilih periode 2019-2023.

"Saya belum baca tetapi saya mendengar dari sekretariat DPR bahwa surat dari pimpinan Komisi III sudah masuk ke meja pimpinan, dan mereka meminta agar Senin (16/9) langsung diadakan pengesahan di paripurna," kata Fahri kepada wartawan, Jumat (13/9/2019).

Konfrontasi - Sejarah mencatat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Namun lembaga antirasuah ini bakal mati di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. KPK akan ‘dibunuh’ oleh lembaga terkorup melalui revisi UU KPK.

Revisi UU KPK ini digulirkan oleh DPR RI melalui rapat paripurna dan disetujui oleh semua fraksi-fraksi yang ada di DPR.

Konfrontasi - Revisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) inisiatif DPR RI dianggap penuh kejanggalan. Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Fajri Nursyamsi mengkritik keputusan DPR tersebut. Menurutnya, keputusan itu melanggar hukum.

"Pengesahan itu melanggar hukum karena tidak termasuk dalam RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019, yang sudah disepakati bersama antara DPR dan Pemerintah," kata Fajri dalam keterangannya, Kamis (5/9/2019).

Konfrontasi - Presiden Jokowi dalam pidatonya mengingatkan penegak hukum kasus korupsi agar tidak melulu banyaknya kasus dan penindakan oleh lembaga penegak hukum sebagai tolak ukur keberhasilan. Namun jumlah pencegahan potensi dan kerugian negara yang bisa diselamatkan.

Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, pencegahan dan penindakan juga harus mengikuti kemajuan teknologi.

Konfrontasi - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai menggeledah kediaman mantan ajudan eks Gubernur Jatim Soekarwo, Karsali. Keluar dari rumah Karsali, penyidik membawa dua koper hitam dan satu kardus bekas air mineral.

Enam penyidik yang didampingi empat polisi keluar dari rumah sekira pukul 18.54 WIB. Selain itu, ada Ketua RT yang juga keluar didampingi petugas keamanan setempat.

Konfrontasi - Marak penggeledahan pejabat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa diminta segera melakukan mutasi besar-besaran terhadap pejabat SKPD di lingkungan Pemprov Jatim.

Mutasi ini dipandang perlu dilaksanakan untuk mendukung kinerja yang telah diprogramkan Khofifah-Emil.

Konfrontasi - Dinas Perhubungan DKI Jakarta memberlakukan rekayasa lalu lintas terkait dengan pengerjaan konstruksi LRT Jabodetabek Cawang-Dukuh Atas di Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Pengerjaan mencakup pemasangan portal LRT Jabodebek Cawang-Dukuh Atas Jl HR Rasuna Said, tepatnya di depan Gedung KPK lama.