Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Konfrontasi - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyayangkan kasus penyerangan terhadap penyidik Novel Baswedan belum juga terungkap. Kasus ini bisa saja kembali terulang, bahkan termasuk pimpinan lembaga itu.

"Jika tidak diproses dan tidak masuk ke meja hijau, saya khawatir akan menimpa pegawai KPK yang lain, termasuk pimpinan KPK," ungkap Abraham Samad di Palembang, Sabtu (21/4/2018) malam.

Konfrontasi - Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu mengkritik keras sikap ketua KPK, Agus Rahardjo yang menyatakan akan ada penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka. Sikap tersebut dinilainya tidak etis sebagai pucuk pimpinan komisi anti rasuah.

Politisi PDIP ini membandingkan sikap KPK dengan institusi seperti KPK di Hongkong yang dianggap lebih tertata dalam bertindak dan bersikap. Salah satunya tidak ada pernyataan indikasi penetapan tersangka.

Konfrontasi - Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan ada dua penyidik yang mengalami teror air keras seperti Novel Baswedan. Bahkan rumah penyidik itu dilempar molotov.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengakui ada dua pegawainya yang mengalami kasus penyerangan air keras seperti Novel Baswedan. Kasus yang menimpa kedua pegawai itu merupakan kasus lama.

Konfrontasi - Hakim senior Wahyu Widya Nurfitri kini meringkuk di sel tahanan KPK. Ia ditahan karena terseret kasus korupsi Rp 20 juta. Bagaimana rekam jejaknya?

Berdasarkan putusan yang dikutip di website Mahkamah Agung, Rabu (14/3/2018), Wahyu pernah ribut dengan anak buahnya, Jamilah Treyananingsih. Kala itu Wahyu merupakan Ketua PN Gunung Sugih, Lampung.

Konfrontasi - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015 Abraham Samad menilai, sudah tepat KPK menolak permintaan Menko Polhukam Wiranto untuk menunda pengumuman calon kepala daerah sebagai tersangka korupsi. Jika meluluskan permintaan lembaga negara lain, KPK bisa diartikan memperlambat dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi itu sendiri.

Konfrontasi - Pengamat Hukum Pidana Asep Iwan Iriawan tak sepakat jika kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum hakim dilatarbelakangi oleh kecilnya gaji. Menurut dia, perilaku koruptif 'wakil tuhan' lebih kepada integritas pribadi.

"Zaman saya, gaji hakim memang hanya Rp4 juta sampai Rp5 juta tapi sekarang sudah puluhan juta. Jadi bukan karena gaji kecil, paradigma bahwa yang tertangkap lagi sial itu yang tidak berubah," kata Asep, dikutip dari Metrotvnews, Rabu, 14 Maret 2018.

Konfrontasi - Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri mengajukan banding atas vonis tujuh tahun yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dia tak terima dengan vonis itu.

"Pak Rochmadi mengajukan banding," kata Pengacara Rochmadi, Ainul Samsu, saat dikonfirmasi, Selasa, 13 Maret, 2018. 

Ainul belum mau membeberkan secara detail alasan kliennya mengajukan banding atas vonis tersebut. Pihaknya bakal mempelajari terlebih dulu salinan putusan tersebut. 

Konfrontasi -Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sejumlah barang gratifikasi yang dikumpulkan sejak 2017-2018 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Barang yang diserahkan sebanyak enam boks dengan nilai Rp58 miliar.

"Barang-barang ini sebelumnya sudah dilaporkan Bapak Presiden dan sekarang kami bawa untuk diserahkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan," ujar Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono di Kompleks Istana Presiden, Bogor, Jawa Barat, Senin (12/3/2018). 

Konfrontasi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permintaan Menkopolhukam Wiranto untuk menunda penetapan tersangka calon kepala daerah. Lembaga Antikorupsi akan terus melakukan penyelidikan, penyidikan bahkan menetapkan calon kepala daerah sebagai tersangka jika ditemukan dua alat bukti yang cukup.

Konfrontasi - Ketua DPR Bambang Soesatyo enggan mengambil pusing permintaan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda proses hukum calon kepala daerah (Cakada) yang terindikasi korupsi. 

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu enggan menilai keinginan pemerintah tersebut. "Kami tidak bisa masuk dalam domain komentar atau statement pemerintah, ya silahkan aja," kata Bamsoet di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3/2018).