Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK Dalami Istilah "Bapakku" dan "Bapakmu" Terkait Kasus Jaksa Pinangki

Konfrontasi - Istilah "Bapakmu" dan "Bapakku" mencuat dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Djoko Tjandra di Mahkamah Agung (MA). Kasus yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) itu sudah menetapkan tiga tersangka yakni jaksa Pinangki Sirna Malasari, Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya.

KPK Siap Ambil Alih Kasus Djoko Tjandra Jika Polri dan Kejagung Lakukan Kebodohan Ini

Konfrontasi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengambil alih kasus skandal pelarian Djoko Tjandra apabila Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) melindungi pejabat di institusi masing-masing.

Sejauh ini, KPK hanya melakukan supervisi dan melihat sejauh mana Polri serta Kejagung memproses kasus tersebut di internal mereka.

Kabareskrim Bagi 3 Kasus Djoko Tjandra dan Tetapkan Enam Tersangka

Konfrontasi - Kabareskrim Polri Komjen Listiyo Sigit Prabowo menyebut ada tiga bagian penyidikan dalam pengungkapan kasus Djoko Tjandra.

Dari penyidikan, Kepolisian dan Kejaksaan Agung sudah menetapkan enam orang sebagai tersangka.

Lima dari enam orang di antaranya ditetapkan oleh Bareskrim Polri. Mereka adalah Brigjen Pol Prasetijo Utomo, Irjen Pol Napoleon Bonaparte, Djoko Tjandra, Anita Kolopaking dan Tommy Sumardi.

Hakim Agung Kebal Hukum, ICW Merasa Ada Kejanggalan Logika Berpikir Kabiro Humas dan Hukum MA

Konfrontasi - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai janggal apabila hakim agung terkesan kebal hukum, di balik Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2002.

Padahal, sebagai instrumen penegak hukum, MA harus menunjukkan pendidikan taat hukum kepada masyarakat.

Respon KPK Terkait Pidana Seumur Hidup dari MA untuk Koruptor: Sudah Lama Kami Teriak

Konfrontasi - Peraturan Mahkamah Agung (Perma) terkait pemidanaan koruptor seumur hidup disambut baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango bahkan mengaku sudah lama mendorong MA untuk menerbitkan pedoman tersebut.

“Sejak 2014 saya teriak ini, tapi nggak apalah terlambat masih lebih baik ketimbang nggak pernah ada,” ujar Nawawi kepada wartawan, Minggu (2/8/2020).

Agar Tidak Menguap, Komisi III DPR Minta KPK Ambil Alih Kasus Djoko Tjandra

Konfrontasi - Pengungkapan terhadap buronan kelas kakap Djoko Tjandra belum selesai. Setelah memecat jenderal bintang satu dari posisi yang diduduki setelah terlibat dalam kehadiran sang buron ke tanah air, kini Polri didesak untuk menangkap buron tersebut.

Hal itu dilakukan agar pihak kejaksaan dapat menyelesaikan kasus korupsi hak tagih Bank Bali yang dilakukan Djoko Tjandra dengan terang benderang. Anggota Komisi III DPR Benny K. Harman pun mengajak rakyat untuk mengawal kasus ini agar tidak menguap begitu saja.

KY dan KPK Tukar Data Calon Hakim

Konfrontasi - Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (3/7/2020). Jaja mengaku kehadirannya dalam rangka pertukaran data terkait hakim.

"Agendanya berkaitan tugas-tugas di KY. Ada pertukaran data antara KY dan KPK tentunya yang menjadi kewenangan KY," ujar Jaja usai pertemuan tertutup dengan KPK,.

Jaja mengaku, pertukaran data berkaitan dengan seleksi hakim yang akan digelar kembali oleh KY.

BW Tantang Pimpinan KPK Bongkar Relasi Nurhadi

Konfrontasi - Pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) 2011-2015 Bambang Widjojanto (BW) menantang pimpinan KPK saat ini untuk membongkar relasi-relasi mantan Sekretaris MA Nurhadi, termasuk alur pelariannya. Sebab, ia meyakini, Nurhadi menjadi pintu masuk bongkar mafia peradilan.

"Feeling saya tidak akan diselidiki, kalau KPK tidak mengungkap relasi-relasi Nurhadi, maka KPK sudah tidak bisa dipercaya lagi sebagai lembaga penegak hukum. Bila pimpinan KPK saat ini tidak ada nyali untuk membongkar, letakkan saja jabatan itu dan serahkan kepada lain," kata Bambang Widjodjanto dalam diskusi di laman Facebook Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Jumat (5/6/2020).

"Selama ini saat bicara mafia peradilan, tokohnya adalah hakim tapi dalam kasus Nurhadi dalam posisi sebagai Sekjen MA adalah pintu masuk untuk seluruh kekuasaan bertemu dan mencari keadilan, semua orang datang ke dia (Nurhadi), kasus apapun harganya jadi mahal," tegasnya.

Pintu masuk untuk membongkar mafia peradilan tersebut, menurut Bambang, juga tampak dari keikutsertaan keluarga Nurhadi dalam perkara korupsi ini, yaitu keterlibatan istrinya Tin Zuraida dan menantunya Rezky Herbiyono.

Tin Zuraida bahkan pernah tercatat sebagai Staf Ahli bidang Politik dan Hukum Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

"Ini adalah 'family corrupt', kejahatan dilakukan suami, istri, anak dan menantu, suatu kejahatan sempurna yang dilakukan bersama-sama. Istri Nurhadi yaitu Tin Zuraida sepanjang 2004-2009 profil keuangannya juga tidak sesuai dengan penghasilannya karena ada uang keluar masuk sebanyak Rp1 miliar per bulan dan pada 2010-2011 transaksi-transaksinya meningkat lagi," tambah Bambang.

Pencucian Uang

Untuk itu, ia mendorong agar Nurhadi dan Rezky juga disangkakan tindak pidana pencucian uang.

"Tin Zuraida juga dapat menjadi pintu masuk ke sangkaan lain. Kasus ini tidak berdiri sendiri, lebih dari 100 hari Nurhadi dapat pergi ke mana-mana padahal dia kan mantan ASN biasa, apakah dia punya kemampuan menyelinap luar biasa? Atau ada pihak lain yang membantu pelariannya ini harus diselidiki tapi apakah KPK berani?" ungkap Bambang.

Bambang juga meminta agar pimpinan KPK tidak mengganti tim satuan tugas (satgas) yang menangani perkara Nurhadi.

"Pertanyaannya siapa yang akan jadi satgas kasus ini? Kalau sampai nanti satgas kasus ini diganti dan diberikan kepada penyidik yang tidak punya pengalaman dan baru, tandanya pimpinan kpk mau melindungi Nurhadi," ungkap Bambang.

Diketahui, tim satgas yang menangkap Nurhadi dan Rezky dalam pelariannya adalah tim Novel Baswedan.

Polisi Masih Pelajari Kasus OTT Pejabat Kemendikbud dan Petinggi UNJ

Konfrontasi - Kabid Humas Pola Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kini ditangani oleh polisi. Hal itu setelah KPK melimpahkan kasus tersebut ke Polri.

"Iya benar, kasus itu sudah dilimpahkan ke Polda Metro dalam hal ini Krimsus," kata Yusri, Jakarta, Jumat (22/5/2020).

Pelimpahan kasus tersebut, kata Yusri, telah dilakukan pada Jumat (22/5). Sehingga, polisi sedang menyelidiki dan mendalami dulu kasus tersebut untuk mengetahui peristiwanya seperti apa.

"Kasus ini masih dalam bentuk lidik sehingga Polda sudah terima sekarang masih pendalaman. (Dan pelimpahan) Hari ini, sekarang masih didalami penyidik mencari dugaan peristiwanya seperti apa, baru itu," ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Rabu 20 Mei 2020. Penyidik mengamankan pihak yang terlibat dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Kemendikbud dengan barang bukti uang USD 1.200 juga Rp 27 juta.

Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto menyampaikan, kasus tersebut telah dilimpahkan dari KPK ke Polri dengan mengingat sejumlah pertimbangan.

"Bahwa setelah dilakukan permintaan keterangan, belum ditemukan unsur pelaku penyelenggara negara sehingga selanjutnya dengan mengingat kewenangan, tugas pokok, dan fungsi KPK, maka KPK melalui unit Koordinasi dan Supervisi Penindakan menyerahkan kasus tersebut kepada Kepolisian RI untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum," tutur Karyoto dalam keterangannya, Jumat (22/5).

Juru Bicara KPK Ali Fikri menambahkan, OTT berawal dengan adanya bantuan dan informasi dari pihak Itjen Kemendikbud kepada KPK perihal dugaan akan adanya penyerahan sejumlah uang yang diduga dari pihak Rektor UNJ kepada pejabat di Kemendikbud.

"Selanjutnya tim KPK bersama dengan tim Itjen Kemendikbud menindaklanjuti informasi tersebut dan kemudian diamankan Dwi Achmad Noor (Kabag Kepegawaian UNJ) beserta barang bukti berupa uang sebesar USD 1.200 dan Rp 27.500.000," ujar Ali.

Pages