20 July 2019

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK Nilai Unsur Pimpinan tidak Harus dari Institusi Tertentu

Konfrontasi - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan tidak ada ketentuan yang mewajibkan pimpinan KPK berasal unsur perwakilan institusi tertentu. Sebelumnya, mantan ketua KPK Antasari Azhar menyoroti komposisi pimpinan KPK saat ini yang tidak ada wakil dari unsur penuntut umum atau jaksa.

KPK Telisik Transaksi Keuangan Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

Konfrontasi - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik aset-aset mewah milik mantan Bupati Kutai Kertanegara (Kukar) Rita Widyasari. KPK menduga aset-aset tersebut berasal dari tindak pidana korupsi.

"KPK mendalami informasi transaksi perbankan, dan asal usul dan penggunaan yang yang diduga dari hasil korupsi untuk pembelian sejumlah barang, termasuk pembelian tas, jam dan aset lain," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/7/2019).

Rizal Ramli Beberkan Awal Mula Pemerintah Kucurkan BLBI

Konfrontasi - Mantan Menteri Koordinator bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) sekaligus eks Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Rizal Ramli, membeberkan awal mula munculnya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dia mengatakan, pada saat krisis moneter tahun 1998 terjadi, pihak swasta kala itu memiliki utang yang banyak.

"Bahkan ada satu grup, Sinarmas pada waktu itu sangat ekspansif terbitkan bon USD 8 miliar, ternyata enggak mampu bayar kuponnya," ujar Rizal di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2019).

Lantaran utang membengkak, pihak swasta mendapatkan pinjaman dari bank yang berada di grup-grup perusahaan swasta itu sendiri. Menurut Rizal, jumlah pinjaman yang diberikan sangat besar. Saat itu, kata Rizal belum ada regulasi batasan jumlah pinjaman pada internal grup perusahaan swasta.

Selain itu, International Monetary Fund (IMF) juga memaksa pemerintah Indonesia menaikkan bunga bank.

"Kemudian IMF menaikkan tingkat bunga Bank Indonesia. Menaikan dari 18 persen ke 80 persen. Begitu itu terjadi (justru) banyak perusahaan-perusahaan enggak mampu bayar kan," kata Rizal.

Menurut Rizal, saat bunga bank naik dan pihak swasta tak mampu membayar bunga bank, kemudian bank tersebut akangoyang. Saat itulah menurut Rizal, pemerintah dengan terpaksa mengucurkan BLBI kepada bank yang hampir bangkrut.

"Nah saat itu suntikan dana itu sampai, saya lupa sekitar USD 80 miliar. Kalau per-Dollar-nya saat itu Rp 10 ribu, berapa tuh," kata dia.

Rizal mengatakan, semua bank yang mendapat suntikan dana BLBI harus membayar utangnya secara tunai. Tetapi saat era BJ Habibie, ada aturan pembayaran dapat menggunakan aset.

"Esensinya utang ini harusnya tunai, tapi pada masa pemerintahan Pak Habibie, Menteri Keuangan Bambang Subianto sama Kepala BPPN, waktu itu Glenn Yusuf, dilobi supaya enggak usah bayar tunai, tapi bayar aset," kata Rizal.

Namun kebijakan tersebut rupanya dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang nakal. Ada pihak perusahaan membayar dengan aset bodong.

"Dibilangnya aset ini bagus, padahal belum, atau aset busuk atau setengah busuk, atau belum clean and clear. Misalnya tanah, padahal surat-suratnya belum jelas, tapi dimasukan sebagai aset," kata Rizal.

Ketika itu, sambung Rizal, BPPN meminta tolong Lehman Brothers, Bank investasi raksasa asal Amerika, melakukan valuasi. Namun kata Rizal, valuasi yang dilakukan Lehman Brothers cenderung sembrono.

"Lehman Brothers juga sembrono. Masa dalam waktu satu bulan dia sudah bisa lakukan penilaian terhadap nilai aset dari ratusan perusahaan, sehingga banyak kasus-kasus di mana mengaku sudah serahkan aset segini, kenyataannya tidak segitu," Rizal mengungkapkan.

KPK: Gubernur Riau Simpan Barang Bukti di Rumah Dinas

Konfrontasi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah empat lokasi di Kepulauan Riau (Kepri). Geledah berkaitan dengan kasus dugaan suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau tahun 2018-2019 yang menjerat Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

Empat lokasi yakni Rumah Dinas Gubernur Kepulauan Riau, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Kantor Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Kantor Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepulauan Riau.

KPK: Ada Kode Ikan, Kepiting, Daun saat OTT Gubernur Riau

Konfrontasi - Ada kode-kode tertentu sesaat sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, pada Rabu (10/7/2019) lalu.

Kode-kode tersebut diduga sebagai kamuflase untuk menutupi transaksi suap terkait dengan izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018/2019

OTT Jaksa, KPK Amankan 21 Ribu Dolar Singapura

Konfrontasi - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif membenarkan, KPK telah mengamankan dua Jaksa Kejati dalam operasi tangkap tangan pada Jumat (28/6/2019). Proses penindakan sudah berlangsung sejak siang.

"Kami konfirmasi, benar KPK telah melakukan serangkaian kegiatan penindakan di Jakarta sejak siang sampai malam ini," kata Syarif dalam pesan singkatnya.

Jaksa Agung Benarkan Penangkapan 2 Jaksa di DKI Jakarta

Konfrontasi - Jaksa Agung HM Prasetyo membenarkan dua oknum jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (28/6). Prasetyo menegaskan tidak ada kompromi terhadap dua oknum jaksa tersebut jika terbukti melanggar hukum.

Pekan Depan KPK Panggil Ulang Menteri Lukman Hakim Saifuddin untuk Bersaksi

Konfrontasi - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemanggilan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Keterangan Lukman dibutuhkan terkait proses persidangan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama yang menjerat Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur (Jatim), Haris Hasanuddin.

"Akan dijadwalkan ulang nanti pada hari Rabu 26 Juni 2019," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, dikonfirmasi awak media, Kamis 20 Juni 2019.

Penampilan Novel Disebut Radikal, 'Saya Ikhlas'

Konfrontasi - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan mengaku ikhlas dengan sebutan radikal yang dialamatkan kepadanya. Ini terkait dengan penampilan Novel yang berjenggot dan bercelana cingkrang.

“Perilaku yang mana? Apakah menangkap koruptor dan tidak kompromi dengan koruptor (radikal)? Saya ikhlas disebut radikal,” ujar Novel di gedung KPK, pada Kamis, 20 Juni 2019. Novel mengatakan ini terkait dengan pembicaraan di media sosial tentang radikalisme dan 'Islam cingkrang' di KPK.

Soal Setnov Pelesiran ke Toko Bangunan, Saut Situmorang: Di Gunung Sindur-in Aja

Konfrontasi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan soal pengawasan sehingga narapidana korupsi Setya Novanto bisa pelesiran ke toko bangunan mewah di wilayah Padalarang, Jawa Barat. KPK meminta agar kasus ini diusut tuntas.

"Bisa dipahami bila SOP (standard operating procedure) ke luar rumah binaan tidak dipatuhi ya potensi ada yang menggunakan kesempatan," kata pimpinan KPK Saut Situmorang saat dimintai konfirmasi seperti dilansir detikcom, Sabtu (15/6/2019).

Pages