Konfrontasi - Mantan Menteri Koordinator bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) sekaligus eks Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Rizal Ramli, membeberkan awal mula munculnya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Dia mengatakan, pada saat krisis moneter tahun 1998 terjadi, pihak swasta kala itu memiliki utang yang banyak.
"Bahkan ada satu grup, Sinarmas pada waktu itu sangat ekspansif terbitkan bon USD 8 miliar, ternyata enggak mampu bayar kuponnya," ujar Rizal di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2019).
Lantaran utang membengkak, pihak swasta mendapatkan pinjaman dari bank yang berada di grup-grup perusahaan swasta itu sendiri. Menurut Rizal, jumlah pinjaman yang diberikan sangat besar. Saat itu, kata Rizal belum ada regulasi batasan jumlah pinjaman pada internal grup perusahaan swasta.
Selain itu, International Monetary Fund (IMF) juga memaksa pemerintah Indonesia menaikkan bunga bank.
"Kemudian IMF menaikkan tingkat bunga Bank Indonesia. Menaikan dari 18 persen ke 80 persen. Begitu itu terjadi (justru) banyak perusahaan-perusahaan enggak mampu bayar kan," kata Rizal.
Menurut Rizal, saat bunga bank naik dan pihak swasta tak mampu membayar bunga bank, kemudian bank tersebut akangoyang. Saat itulah menurut Rizal, pemerintah dengan terpaksa mengucurkan BLBI kepada bank yang hampir bangkrut.
"Nah saat itu suntikan dana itu sampai, saya lupa sekitar USD 80 miliar. Kalau per-Dollar-nya saat itu Rp 10 ribu, berapa tuh," kata dia.
Rizal mengatakan, semua bank yang mendapat suntikan dana BLBI harus membayar utangnya secara tunai. Tetapi saat era BJ Habibie, ada aturan pembayaran dapat menggunakan aset.
"Esensinya utang ini harusnya tunai, tapi pada masa pemerintahan Pak Habibie, Menteri Keuangan Bambang Subianto sama Kepala BPPN, waktu itu Glenn Yusuf, dilobi supaya enggak usah bayar tunai, tapi bayar aset," kata Rizal.
Namun kebijakan tersebut rupanya dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang nakal. Ada pihak perusahaan membayar dengan aset bodong.
"Dibilangnya aset ini bagus, padahal belum, atau aset busuk atau setengah busuk, atau belum clean and clear. Misalnya tanah, padahal surat-suratnya belum jelas, tapi dimasukan sebagai aset," kata Rizal.
Ketika itu, sambung Rizal, BPPN meminta tolong Lehman Brothers, Bank investasi raksasa asal Amerika, melakukan valuasi. Namun kata Rizal, valuasi yang dilakukan Lehman Brothers cenderung sembrono.
"Lehman Brothers juga sembrono. Masa dalam waktu satu bulan dia sudah bisa lakukan penilaian terhadap nilai aset dari ratusan perusahaan, sehingga banyak kasus-kasus di mana mengaku sudah serahkan aset segini, kenyataannya tidak segitu," Rizal mengungkapkan.
