Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Konfrontasi - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa partainya akan memberikan bantuan advokasi kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah terkait perkaranya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasto mengatakan, pihaknya terus mengikuti perkembangan proses hukum terhadap Nurdin, termasuk menunggu keterangan resmi KPK. Di sisi lain, sepengetahuan pihaknya, Nurdin adalah orang baik, sosok yang dekat dengan petani.

Konfrontasi - Menko Polhukam Mahfud MD tiba-tiba bicara upaya pelemahan KPK selalu ada di setiap periode. Padahal KPK baru saja sukses OTT Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.

Meski ada upaya itu, Mahfud MD meminta KPK tetap tegar karena sistem KPK saat ini dinilai sudah kuat.

“Upaya untuk lemahkan KPK selalu terjadi tiap periode tapi KPK tetap tegar. Karena sistem dan mekanisme KPK kuat,” ungkap Mahfud MD melalui akun Twitter @mohmahfudmd, Minggu (28/2/2021).

Konfrontasi - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengevaluasi prosedur penyaluran dan pemberian vaksin Covid-19 bagi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebab, tahanan KPK bukan target prioritas vaksinasi sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan akses.

Konfrontasi - Advokat Hotma Sitompul menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan bansos Covid-19 Jabodetabek 2020, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (19/2/2021).

Usai digarap KPK, Hotma mengatakan memang sering mondar-mandir di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) saat Juliari Peter Batubara masih jadi menteri.

Hotma mengeklaim memiliki lembaga hukum yang diminta oleh Juliari untuk memberikan bantuan.

Konfrontasi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik soal pemberian perhiasan dan barang-barang mewah lainnya oleh Andreau Pribadi Misanta (APM) untuk wanita pengurus rumah tangga bernama Devi Komalasari. Andreau merupakan staf khusus Edhy Prabowo di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Penyelidikan pemberian barang-barang mewah itu diketahui saat penyidik memeriksa Devi Komalasari sebagai saksi pada Kamis, 4 Februari 2021. 

Konfrontasi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menuntaskan penyidikan terhadap Direktur PT Dua Putra Perkasa (PT DPP) Suharjito selaku tersangka penyuap dalam kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik KPK telah melimpahkan berkas perkara Suharjito kepada jaksa penuntut umum KPK, Jumat (22/1/2021).

Konfrontasi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial, Pepen Nazaruddin. 

Dia dipanggil terkait kasus suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek untuk tahun anggaran 2020.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AW," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada awak media, Jumat, 21 Januari 2021.

Konfrontasi - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo diduga pakai uang suap yang diterimanya terkait perizinan ekspor benih lobster atau benur untuk berbagai kepentingan pribadinya.

Bukan cuma membeli barang mewah di Hawaii, Amerika Serikat, Edhy Prabowo diduga KPK, pun membeli sejumlah mobil untuk diberikan kepada sejumlah pihak.

Dugaan adanya pembelian mobil dan dibagi-bagikan kepada sejumlah pihak itu dikonfirmasi penyidik saat memeriksa Edhy sebagai tersangka suap izin ekspor benur, Jumat, 15 Januari 2021.

Konfrontasi - Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Ferdy Yuman, pihak yang diduga menghalangi proses penyidikan kasus mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. 

Ferdy diduga turut menyembuyikan Nurhadi dan keponakannya Rezky Herbiyono saat buron KPK beberapa waktu lalu.

"Penangkapan dilakukan di sebuah hotel di kota Malang, Jawa Timur," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada awak media, Minggu, 10 Januari 2021.

Konfrontasi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Mensos Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan rasuah bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19.

Wakil bendahara umum DPP PDI Perjuangan itu diduga menerima dana dari rekanan Kementerian Sosial (Kemensos) yang menjadi vendor program bansos.

Juliari bersama Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka penerima suap. Adapun tersangka pemberi suapnya ialah Ardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) dari pihak swasta.