koalisi merah putih

Fahri Hormati Golkar Keluar dari KMP

KONFRONTASI - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menghormati keputusan Partai Golkar yang memilih keluar dari Koalisi Merah Putih dan memutuskan mendukung Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Karena itu kita hormati putusan internal Partai Golkar dalam Munaslub, yang secara eksplisit keluar dari KMP," ujar Fahri di Gedung Nusantara II, DPR, Jakarta, Selasa (17/5/2016).

Politikus PDIP Sambut Golkar Keluar dari Koalisi Merah Putih

KONFRONTASI - Junimart Girsang menganggap tidak masalah dengan sikap Partai Golkar keluar dari koalisi Merah Putih (KMP).

Politikus PDIP tersebut mengatakan seluruh partai yang ada di DPR harusnya mempunyai sikap mendukung pemerintahan.

"Semua partai harusnya memang mendukung pemerintahan. Begitu juga dengan Golkar yang sudah seharusnya mendukung," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/5/2016).

Munaslub Cabut Keputusan Golkar Berada di KMP

KONFRONTASI - Partai Golkar memutuskan tak lagi berada di dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Keputusan ini diambil sebagai hasil sidang komite di Munaslub Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, Senin (16/5).

Sekretaris Steering Committe Siti Aisyah mengatakan, sesuai doktrin Partai Golkar, kader partai mengisi pembangunan dengan kerja demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Oleh karane itu, Partai Golkar bergabung dan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Rezim Jokowi Dianggap Sukses 'Preteli' KMP

KONFRONTASI-Koalisi Merah Putih (KMP) muali ditinggal partai pendukungnya satu persatu. Hal tersebut dinilai tidak lepas dari intervensi Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kallla yang selama ini dianggap telah ikut campur dalam konflik dualisme kepemimpinan yang terjadi di internal Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan.

Presidium KMP Setujui Perppu Plt Pimpinan KPK dengan Berbagai Catatan

KONFRONTASI-Presidium Koalisi Merah Putih (KMP) menyatakan bersepakat menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksana Tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu Plt Pimpinan KPK).

"Kita akan terima (Perppu Plt Pimpinan KPK) dengan berbagai catatan," kata Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra Fadli Zon, seusai melakukan pertemuan tertutup dengan presidium KMP di Jakarta, Rabu malam.

Menteri Yasonna Dinilai Sewenang-wenang dan Tabrak UU

KONFRONTASI-Koalisi Merah Putih (KMP) menilai Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, sewenang-wenang dalam mengambil keputusan terhadap kekisruhan yang terjadi di internal Partai Golkar dan PPP.

"Kami mengingatkan Menkumham bahwa negara ini merupakan negara hukum bukan negara kekuasaan. Sebagai Menkumhan, seharusnya Laoly bertindak hati-hati, tidak melawan hukum dan tidak menabrak undang-undang," kata Bendahara Umum Partai Golkar Munas Bali Bambang Soesatyo di Jakarta, Jumat.

Menkumham Akui Golkar Munas Ancol, Fadli Zon: Pemerintah Mainkan Politik Standar Ganda

KONFRONTASI-Mayoritas anggota KMP kecewa dengan putusan Menkum HAM Yasonna Laoly mengakui Golkar hasil Munas Ancol. Koalisi yang mengusung pasangan Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014 lalu ini pun menjadwalkan pertemuan.

"Kita coba nanti malam (bertemu)," kata Waketum Partai Gerindra Fadli Zon, Selasa (10/3/2015).

Partai Gerindra sendiri menuturkan langkah Menkum HAM tidak menyelesaikan persoalan. Pemerintah cenderung menggunakan standar ganda dalam mengambil sikap di tengah kisruh parpol.

Pages