klarifikasi

DanaRupiah Klarifikasi Nama Perusahaan Dicatut Fintech Lending Ilegal

KONFRONTASI -    PT Layanan Keuangan Berbagi ( DanaRupiah) mengklarifikasi bahwa nama Dana Rupiah yang masuk dalam daftar fintech lending ilegal bukanlah milik perusahaan. “Kami tegaskan, bahwa Dana Rupiah yang ada dalam daftar fintech lending ilegal dari Satgas Waspada Investasi (SWI) itu bukanlah milik kami. Ini sangat merugikan kami sebagai perusahaan fintech lending legal yang sudah terdaftar di OJK,” kata Presiden Direktur DanaRupiah, Entjik S. Djafar, dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis (19/3/2020).

Pemprov DKI Klarifikasi Soal Dukung Aksi 22 Mei

KONFRONTASI -   Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti membantah, pihaknya mendukung aksi unjuk rasa yang bakal dilakukan pada tanggal 22 Mei atau tepatnya pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 Rabu (22/5/2019) mendatang.

Hal ini disampaikan usai surat edaran ditujukan kepada seluruh pengelola rumah sakit, atau direktur rumah sakit di wilayah DKI Jakarta untuk mempersiapkan rumah sakit untuk menerima pasien rujukan apabila mengalami sakit saat aksi unjuk rasa.

Buat Wasiat Kematian, Ustaz Arifin Ilham Dikabarkan Meninggal Dunia, Yusuf Mansur Beri Klarifikasi

KONFRONTASI  -   KABAR Arifin Ilham meninggal dunia langsung dibantah Ustaz Yusuf Mansur.

Sebulan lalu, Arifin Ilmah menulis wasiat kematian, termasuk telah menyiapkan kain kafan dan makam.

KH Arifin Ilham dikabarkan meninggalkan dunia dalam perawatan di sebuah rumah sakit kanker di Penang, Malaysia.


Kabar Ustaz Arifin Ilham meninggal dunia kembali beredar dan viral di media sosial hari ini, Senin (20/5/2019).

Tetapi, kabar Arifin Ilham meninggal dunia adalah hoax dan langsung dibantah Ustaz Yusuf Mansur.

JAKI: Panglima TNI, Mohon Klarifikasi Pernyataan Anda

KONFRONTASI -   Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto diminta untuk segera mengklarifikasi terkait pernyataan siapa yang mengacaukan Pemilu berhadapan dengan TNI."Pak Hadi perlu menjelaskan kategori siapa saja yang dimaksud mengacaukan Pemilu," kata Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI), Yudi Syamhudi Suyuti, Selasa (9/4).

Wapres JK, Minta Ketum PBNU Klarifikasi Pernyataannya

KONFRONTASI -  Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla meminta Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengklarifikasi pernyataannya terkait bahwa yang pantas menjadi imam dan khatib masjid adalah orang NU.

“Tentu harus diklarifikasi. Saya yakin beliau (Said Aqil) cukup arif untuk mengklarifikasi bahwa dalam hukum agama, tidak terbatas hanya dari NU, tapi yang lain juga,” kata Wakil Presiden JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (29/1).

Akbar Tanjung Klarifikasi “72 Tahun HMI - Himpunan Mahasiswa Islam"

KONFRONTASI-Menanggapi beredarnya flyer di grup-grup Whatsapp (WA) yang bertuliskan “72 Th HMI Himpunan Mahasiswa Islam (5 Februari 1947-2019) Deklarasi Dukungan HMI-KAHMI”, dengan foto Presiden RI., Ir. H. Joko Widodo dan foto saya, Akbar Tandjung, yang akan dilaksanakan pada Selasa, 5 Februari 2019 di Jl. Purnawarman No. 18 Jakarta Selatan Pukul 19.00, kami menyampaikan klarifikasi sbb:

Bahwa flyer dengan tulisan tersebut di atas, dapat dipastikan tidak benar dan bukan flyer resmi yang berasal dari kami (hoax).

Jaga Wibawa Bangsa, Wapres JK Didesak Klarifikasi Soal 'Propaganda Rusia'

KONFRONTASI -  Dua bulan jelang hari pencoblosan Pilpres 2019, Capres petahana tampil tidak biasa. Dia tampak beberapa kali melancarkan ‘serangan frontal’ terhadap rivalnya, Prabowo Subianto.

Penampilan ini jelas keluar dari pakem politik yang selama ini dianut mantan Walikota Solo itu. 

Terbaru, Jokowi menyebut timses paslon nomor 02, Prabowo-Sandiada Uno menggunakan 'propaganda Rusia'. 

Imam Nahrawi Klarifikasi soal Viral Video 'Judi Bola Halal'

KONFRONTASI -  Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi meminta umat islam tidak terpengaruh isu yang menyebut dirinya menghalalkan judi bola.

Imam menegaskan pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap perjudian di sepak bola. 

Tindakan tegas pemerintah, kata Imam, dilakukan ketika membekukan PSSI pada 2015 lalu lantaran federasi sepak bola Indonesia itu disebut telah dikuasai mafia judi.

Imam mengaku heran dengan beredarnya video yang seakan membuat dirinya menghalalkan judi.

Pages