19 June 2018

KKN

PDIP soal Korupsi Bank Century: Jangan Ada Intervensi Kekuasaan dalam Proses Hukum atas Boediono

KONFRONTASI- Mantan anggota Pansus Century dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengharapkan tidak ada intervensi dalam penegakan hukum dalam kasus Bank Century yang menyeret nama mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) sekaligus mantan Wakil Presiden (wapres) Boediono..

Pakar Hukum: KPK Skandal Korupsi Bank Century Mandeg di KPK. Ada Permainan Abu-Abu?

KONFRONTASI- Penyelesaian megaskandal Bank Century dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) masih mandeg di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rizal Ramli soal Bahaya Peng-Peng. Demokrasi Kriminal kian Melembaga akibat Dominasi Peng-Peng

KONFRONTASI- Demokrasi kriminal kian melembaga di erar eformasi  karena pengusaha-penguasa (peng-peng) mendominasi politik dan kekuasaan di Indonesia.  Dampak negatifnya, elektabilitas Presiden Jokowi pun merosot akibat dominasi kepentingan peng-peng, dan kini diperparah oleh kondisi ekonomi yang makin memburuk  oleh Neoliberalisme dengan beban utang Rp7000 trilyun dan pertumbuhan  yang stagnan, mandeg sehingga kekecewaan masyarakat pada pemerintah terus meluas.

Setnov Sebut Pramono Anung dan Puan Maharani Kecipratan Duit e-KTP

JAKARTA- Dua politikus PDI Perjuangan Pramono Anung dan Puan Maharani disebut turut kecipratan duit korupsi e-KTP. Hal ini disampaikan terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto atau Setnov dalam sidang lanjutan dugaan korupsi proyek e-KTP.

Ini Penjelasan Boediono soal Korupsi BLBI yang Menyeret Namanya

JAKARTA-Setelah hampir enam jam lamanya, akhirnya Wakil Presiden ke-11 RI Boediono selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) RI, pada Kamis (28/12/2017).

Boediono keluar meninggalkan gedung KPK sekitar pukul 15.50 wib, dengan pengawalan ketat dari dua ajudan.
Pemeriksaan terhadap Menteri Keuangan era Megawati Soekarnoputri itu terkait dengan kasus dugaan korupsi pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI).

Korupsi E-KTP Setnov: Kerugian Negara Dibongkar

JAKARTA-Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya perselisihan kerugian keuangan negara dalam dakwaan Setya Novanto dengan dua dakwaan terdakwa e-KTP lainnya.

Menurut Jaksa Wawan Yunarwanto, eksepsi terdakwa Setya Novanto yang mempermasalahkan selisih kerugian keuangan negara tidak benar. Sebab, BPKP telah melakukan audit kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi e-KTP.

Setya Novanto, Korupsi dan Karir Politik yang Kelam

KONFRONTASI-Setya Novanto, politisi kawakan asal Partai Golkar, terus menjadi sorotan. Mulai dari berbagai kasus hukum yang menyeret namanya, hingga kelihaiannya dalam berpolitik. Berkiprah di Senayan sejak 1999, kini perjalanan karier politik Novanto terancam kandas. Kasus dugaan korupsi proyek e-KTP menghentikan sepak terjang Setya Novanto di panggung politik. Mengundurkan diri dari posisinya sebagai Ketua DPR, Novanto juga harus rela kehilangan jabatan prestise sebagai Ketua Umum Partai Golkar.  

Korupsi Gurita Neoliberalisme di Mega Proyek 35 Ribu MW

KONFRONTASI- Megaproyek pembangkit listrik dengan total kapasitas 35.000 megawatt (MW) menjadi salah satu teroboson Kabinet Kerja di bawah Presiden Joko Widodo. Proyek itu ditargetkan selesai dalam 5 tahun, yaitu mulai dari tahun 2015 hingga 2019. Selain untuk menambah kapasitas listrik di Tanah Air yang sudah terpasang, proyek raksasa itu dinilai bakal menggerakkan perekonomian karena banyak swasta terlibat dalam pengerjaan pembangkit dan infrastruktur lain seperti transmisi dan gardu induk.

KAHMI Harus Menjaga Amanah dan Cita-Cita Prof Lafran Pane dan Prof Nurcholish Madjid

KONFRONTASI- Para anggota, aktivis, pimpinan  dan keluarga besar KAHMI  dimana para tokohnya seperti Dr Akbar Tanjung dan Prof Mahfud MD menjadi senior simboliknya,  harus bisa meneruskan pelaksanaan cita-cita dan gagasan besar Prof Lafran Pane dan Prof Nurcholish Madjid dalam menjaga Indonesia sekarang dan  ke depannya. Keluarga besar KAHMI  dimanapun harus konsisten mencegah maupun membasmi korupsi dan penyelewengan kekuasaan. Agar amanah dan cita-cita Prof Lafran Pane maupun Cak Nur  serta para pendahulu tetap lestari dan terjaga.

Polri: Jaksa Agung Tak Mau Penuntutan Satu Atap

KONFRONTASI-Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan, sistem penuntutan satu atap antara Kepolisian dan Kejaksaan baru merupakan suatu konsep.

Melalui konsep ini, diharapkan penanganan kasus korupsi menjadi lebih fokus.

Pages