kemiskinan

Sebatang Kara, Nenek di Tasikmalaya HIdup dengan Ayam dan Kucing

KONFRONTASI-Sungguh miris kehidupan seorang wanita tua di Kampung Rarangjami, kelurahan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Wanita 75 tahun yang akrab disapa Uho tersebut, hidup sebatang kara dengan kondisi sangat memprihatinkan.

Uho hidup sendirian di rumah yang kondisinya sudah hampir ambruk. Rumahnya dalam kondisi kumuh, bahkan tempat tidur yang ditempatinya juga ditempati ayam dan kucing. Dia juga dalam kondisi sakit tertidur di kamar dengan kondisi hanya berselimut sarung tanpa pakaian.

Warisan Ekonomi Era SBY Bikin Panas Politisi PDIP vs Demokrat

Konfrontasi - Perseteruan para politisi PDIP vs Demokrat semakin panas. Mereka saling serang dan saling menjatuhkan.

Politisi Demokrat memuji pemerintahan Susilo Bambang Yudhyono (SBY) dan menyerang pemerintahan Jokowi. Sebaliknya, politisi PDIP menyerang SBY dengan mengungkit proyek mangkrak.

Perseteruan politisi PDIP vs Demokrat bermula dari pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Ibas menyebut ekonomi Indonesia meroket saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden.

Imbas Corona, Jumlah Penduduk Miskin Dunia Diprediksi Membludak Capai 679 Juta Jiwa

KONFRONTASI-Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memprediksi jumlah penduduk miskin di dunia bisa mencapai 679 juta pada 2021. Hal itu dikarenakan dampak dari penyebaran pandemi virus corona atau Covid-19.

"Jadi secara global terjadi kemiskinan menjadi 664 juta. Di mana pada 2021 diprediksi 679 juta apabila tidak ditangani secara baik," ujar dia pada telekonfrensi, Jakarta, Selasa (16/6/2020).

Angka Kemiskinan di Pangkalpinang Naik 100% Akibat Corona

KONFRONTASI-Dampak penghentian berbagai aktifitas ekonomi menyusul penerapan social distancing atau pembatasan sosial akibat COVID-19 mulai membebani Pemerintah Provinsi Bangka Belitung

.Program jaring pengaman sosial dinilai tidak cukup efektif dalam menghentikan laju pertumbuhan kemiskinan. Indikator pelemahan ekonomi tersebut adalah melonjaknya angka kemiskinan di Kota Pangkalpinang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Bangka Belitung.

17,5 Juta Rumah Tangga Terancam Miskin Akibat Corona

KONFRONTASI-Diperkirakan sebanyak 17,5 juta rumah tangga terancam miskin dengan asumsi garis kemiskinan Rp 440.000 per kapita per bulan akibat Covid-19 karena adanya penurunan upah dan tanpa pendapatan.

"Ini tambahan, di luar angka kemiskinan yang memang sudah ada. Ini orang yang yang bahasa saya, termiskinkan," kata Peneliti dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Zainul Hidayat dalam webinar Survei Dampak Darurat Virus Corona terhadap Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta, Rabu (20/5/2020).

Menkeu Sebut Angka Kemiskinan Sudah Melonjak dan akan Bertambah

KONFRONTASI-Angka kemiskinan di Indonesia diprediksi akan meningkat sebagai dampak negatif pandemik virus corona baru (Covid-19) yang kini menjangkit Tanah Air.

Angka kemiksinan ini tadi dibahas di rapat kabinet. Angka kemiskinan akan naik, April-Mei sudah menyebabkan lonjakan angka kemisikinan dengan (adanya) Covid-19 beberapa bulan ini,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, secara virtual, Rabu (6/5).

Membongkar Data Kemiskinan RI yang Ambudarul, Apa Solusinya?

Konfrontasi - Distribusi Bantuan Sosial (Bansos) untuk warga miskin selalu terkendala. Tak hanya di pemerintah pusat, tapi juga di desa. Biang keroknya yakni data kemiskinan yang berbeda antara pusat dan daerah. Tak jarang, pemutakhiran data di pusat dan daerah juga amburadul.

Dampaknya, saat pembagian bansos warga terdampak Covid-19 menjadi terhambat. Ada yang tidak tercatat, malah ada juga yang salah sasaran.

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) punya solusi soal pemutakhiran data kemiskinan agar selaras antara pemerintah pusat, daerah sampai ke kepala desa.

Peneliti SMRC, Sirajuddin Abbas mengatakan, salah satu caranya membongkar sistem lama. Sistem baru yang dimaksud melibatkan aparatur desa.

"Betul (libatkan aparatur desa), itulah yang harusnya menjadi leading sector. Selama ini mereka belum dilibatkan secara maksimal,” kata Sirajuddin dilansir merdeka.com, Jumat (1/5/2020).

Padahal, lanjut dia, UU Desa nomor 6 tahun 2014 sangat memungkinkan untuk memaksimalkan peran aparatur desa. Saat ini, Kementerian Desa, hanya boleh mendata orang-orang yang dinilai pantas menerima bantuan BLT Desa.

Sementara Kemensos punya program lain lagi. Kemensos mendata orang-orang tidak mampu untuk Program Keluarga Harapan (PKH). Penerima BLT Desa tidak boleh tercatat sebagai penerima PKH.

"Artinya, kalau aturan Kementerian Desa dan Kementerian Sosial itu misalnya ingin mendata orang-orang yang tidak menerima program PKH atau program lainnya itu, calon penerima program BLT Desa. Maka bisa dipastikan, itu yang program PKH yang salah sasaran itu tidak bisa dikoreksi. Makanya saya menawarkan pemerintah dengan senang hati bantu atau merombak sistem pendataan sekaligus update data kemiskinan," tegas Sirajuddin.

Terlebih, saat ini hampir semua aparatur desa sudah memiliki teknologi yang canggih dengan adanya komputer yang dilengkapi dengan jaringan internet.

"Sekarang semua desa itu dari sekian desa itu puluhan sekian ribu desa itu semuanya sudah punya akses pada komputer, internet, terlatih menginput data, membuat laporan keuangan, tinggal ke situ," ujarnya.

Dalam Undang-Undang Desa, aparatur desa sudah memiliki kewajiban untuk membantu penyelenggaraan program-program kesejahteraan sosial. Dan setiap desa punya anggaran untuk operasional kantor hariannya juga termasuk membayar staf.

Menurutnya, aparatur desa itu merupakan salah satu instusi pemerintah yang langsung melayani masyarakat di tingkat bawah. Karena, institusi tersebut punya aparatur mulai dari RW, RT. Merekalah yang paling tahu siapa dan dimana orang miskin tersebut.

"Mereka tahu pasti alamatnya, namanya, kemampuan sumber pendapatannya, berapa banyak keluarganya secara langsung. Kalau unitnya adalah RT, maka RT itu dalam satu jam sudah bisa dia data dalam RT-nya itu yang mungkin hanya 40-60 rumah tangga, jadi mereka bisa cepat," sebutnya.

Dia meminta, pemerintah menggunakan pengurus RT dan RW sebagai pusat informasi pengumpulan update data kemiskinan. Itu bisa menggunakan juga dibantu dengan penggunaan teknologi, sehingga lebih efisien.

Menurutnya, pendataan kemiskinan yang kini dimiliki oleh Kementerian Sosial sudah tidak layak lagi digunakan. Oleh karena itu, ia ingin agar melibatkan aparatur desa dalam melakukan pendataan kemiskinan.

"Instrumen pendataan kemiskinan dimiliki oleh Depsos itu menurut saya udah tidak pantas lagi dipakai, harus dibuat instrumen yang lebih tajam. Sekarang lebih baik dan mungkin lebih praktis untuk digunakan di tingkat desa," ucapnya.

Demi 1 Kg Beras, Keluarga Miskin di Batam Jual HP Rusak

Konfrontasi - Miris. Keluarga miskin di Kavling Kamboja Sei Pelungut, Batu Ajim, Batam, Kepulauan Riau terpaksa menjual handphone (HP) rusak demi mendapat satu kilogram beras.

Aksi yang dilakukan Ason untuk memenuhi kebutuhan makan keluarganya itu sontak viral di media sosial setelah diunggah seorang warga yang melihat kejadian itu.

Ditemui di rumahnya, Ason mengaku terpaksa menjual HP-nya yang sudah rusak agar bisa membeli beras untuk dimakan bersama keluarga.

Fenomena Kerajaan Muncul Akibat Minimnya Kesejahteraan Sosial

KONFRONTASI-Sosiolog dari Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina mengatakan maraknya fenomena kerajaan yang muncul di Tanah Air beberapa waktu terakhir dikarenakan minimnya kesejahteraan sosial dari masyarakat itu sendiri.

"Saya kira maraknya fenomena munculnya kerajaan-kerajaan akhir-akhir ini merupakan salah satu respon masyarakat terhadap masih minimnya pemenuhan harapan masyarakat dari pemerintah," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Pages