25 September 2018

kemiskinan

Utang, Kemiskinan dan Revolusi Sosial

Oleh:  Dr. Syahganda Nainggolan

 

 

Kemiskinan dan Warung Digital

KONFRONTASI -  Kemiskinan masih jadi topik hangat, terlebih di tahun politik. Perdebatan terjadi karena perbedaan cara memandang angka kemiskinan. Selama ini rujukan angka kemiskinan memang ada di Badan Pusat Statistik. Per Maret 2018, tercatat angka kemiskinan berhasil menjadi single digit, yakni 9,8 persen-sebuah capaian yang mesti diapresiasi.
 

Ketua DPR: Persoalan Kemiskinan Tak Perlu Didramatisasi

KONFRONTASI-Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan elit politik agar menghindari pernyataan dramatisasi kemiskinan yang dinilai menyesatkan pemahaman publik maupun pernyataan yang bertendesi mengejek negara dan bangsanya sendiri.‎

Ketika Penurunan Angka Kemiskinan Tak Sejalan dengan Politik Kemakmuran

KONFRONTASI-Ketika angka kemiskinan tinggi, daya rusaknya bisa merontokkan popularitas sebuah rezim. Sebaliknya, jika angka kemiskinan berhasil ditekan rendah, maka pemerintah akan dipuji setinggi langit. Demikianlah pengaruh angka kemiskinan yang memiliki daya politik luar biasa. 

Karena itu, dalam statistik, kemiskinan bukan sekedar angka-angka, tetapi juga soal politik. Dengan mengutak-atik metodologi dan alat ukur, politik statistik bisa menjadi senjata untuk menciptakan “gelembung citra” yang diperlukan oleh penguasa untuk meraih popularitas.

4 Tahun Jokowi, Kemiskinan Hanya Turun 1 Persen. APBN Rp7 Ribu Triliun untuk Siapa?

Sudah empat tahun saban hari kritik pemerintah Jokowi, empat tahun pula mengikuti tiap langkah presiden, empat tahun juga mengikuti Kemana arah pemimpin negeri ini akan berlabuh, akhirnya tahun yang ke empat terlihat pemimpin berwajah desa cuma citra dan framing. Saya berbangga bisa menentang mainstream utama kekuasan dan meninggalkan uang, jabatan dan kekuasaan demi orang-orang desa yang miskin dan terpinggirkan. Akhirnya Tuhan berikan anugerah untuk menemukan kebohongan. silakan lihat ulasan data statistik berikut.

Ngawur, Jika Orang yang Mampu Makan Dua Kali Sehari Tidak Lagi Dianggap Miskin

KONFRONTASI-Program pengentasan kemiskinan yang digalakkan pemerintahan Jokowi dianggap gagal, lantaran hanya mengukur status orang miskin dari kemampuan makan dua kali sehari.

Sekretaris Jenderal Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Dika Moehammad menuturkan, jika ukuran orang miskin hanya dari ketidakmampuan memenuhi makan dua kali sehari, maka program-program pengentasan kemiskinan diyakini sudah salah sasaran dan menimbulkan kegagalan.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyampaikan bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia berkurang.

Guna Mengatasi Kemiskinan, Pemerintah Perlu Maksimalkan Potensi Pedesaan

KONFRONTASI -   Pemerintah diminta tidak abai dengan tingkat kemiskinan di Indonesia yang terus meningkat. Bagaimana pun, harus ada upaya konkrit pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satu upaya yang bias dilakukan yakni dengan memaksimalkan dan memberdayakan potensi pedesaan yang masih luas.

Sekilas Tentang Kemiskinan

 Oleh : Asriadi Damis*
 
 

Dalam sistem ekonomi kapitalisme, semua persaingan akan diserahkan kepada mekanisme pasar bebas artinya semua jenis problem ekonomi akan diselesaikan dengan alami dengan makanisme harga yang terbentuk dari proses keseimbangan pasar.

Kumpul di Universitas Jember, Tujuh Perwakilan Negara OKI Bahas Sistem Pengurangan Kemiskinan

KONFRONTASI-Sebanyak tujuh negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) membahas Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) atau Single Windows System (SWS) di Universitas Jember (Unej), Jawa Timur, pada 10--11 Mei 2018.

"Semua pihak punya peran penting dalamSustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan, termasuk perguruan tinggi negeri dan Unej berpartisipasi dengan menerjunkan mahasiswa dalam kuliah kerja nyata tematik untuk mengurangi kemiskinan di desa," kata Rektor Unej Mohammad Hasan dalam sambutannya di Fakultas Kedokteran Unej, Jember, Kamis petang (10/5).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Rektor Universitas Jember Moh Hasan dan Staf Khusus Kementerian Sosial Bidang Hubungan Internasional Sus Eko Zuhri Ernanda di Aula Fakultas Kedokteran Unej, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

Konferensi internasional untuk perlindungan sosial dan pengurangan kemiskinan di negara Islam tersebut dihadiri tujuh negara, yakni Azerbaijan, Brunei Darussalam, Malaysia, Turki, Pakistan, Bangladesh, Filipina dan tuan rumah Indonesia.

Menurut dia, partisipasi yang dilakukan Unej dengan membentuk desa mandiri digerakkan oleh mahasiswa, dan diharapkan dapat membantu masyarakat desa untuk mandiri dengan potensi lokalnya, sehingga angka kemiskinan dapat berkurang.

"Kami berharap konferensi internasional ini dapat bermanfaat bagi masing-masing negara untuk mengurangi angka kemiskinan di negara setempat, sehingga perlu komitmen bersama untuk mewujudkan hal itu," tuturnya.

Sementara itu, Staf Khusus Kemensos Bidang Hubungan Internasional Sus Eko Zuhri Ernanda mengatakan kegiatan tersebut digelar dalam rangka saling belajar penerapan SWS di negara-negara anggota OKI.

"Para delegasi yang datang dari tujuh negara akan saling belajar pengalaman/praktik baik (good practices) penerapan SWS karena sistem tersebut dipercaya menjadi salah satu alat/sistem untuk mengurangi kemiskinan dan perlindungan sosial bagi warga miskin," katanya.

Sekertariat Nasional (SetNas) SLRT Abdurahman Syeh Abubakar mengatakan SLRT atau SWS adalah fasilitas yang memberikan layanan dan rujukan kepada warga miskin, sehingga warga miskin mendapatkan layanan, apapun keluhannya.

"SLRT memberikan layanan mengenai kependudukan, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Dalam praktiknya fasilitator yang ada di SLRT memberikan layanan dengan cara meneruskan keluhan atau keperluan warga miskin ke instansi terkait," ujarnya.

Ia menjelaskan SLRT dibentuk karena Indonesia dan negara lain menerapkan program mengurangi kemiskinan dengan sistem sasaran dimana program yang ada diberikan ke target tertentu saja, misalnya beras miskin untuk masyarakat yang kurang mampu, sehingga banyak program yang dijalankan terkesan tidak komprehensif.

"Kondisi itu terjadi karena keuangan negara terbatas, sistem sasaran dianggap berkeadilan, dinggap efektif dan efisian, serta desakan dari kekuatan keuangan global yang cenderung berpedoman bahwa negara seharusnya sedikit mungkin memberikan subsidi atau bantuan kepada warga miskin," katanya.

Dengan demikian, menurut dia, SLRT menjadi alternatif untuk memberikan layanan terpadu kepada warga miskin dan program tersebut dimulai pada tahun 2016 di 50 kota/kabupaten, kemudian tahun 2017 bertambah 20 kabupaten/kota dan tahun 2018 akan bertambah 60 kabupaten/kota.

"Semula dibangun dengan dana APBN, namun saat ini SLRT beroperasi dengan dana APBD, bahkan mencapai 50 persen dananya dari APBD masing-masing kota karena kota/kabupaten sudah merasakan dampak positifnya," tuturnya.

Menristekdikti: Beasiswa untuk Putus Rantai Kemiskinan di Indonesia

Konfrontasi - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan beasiswa memiliki arti penting untuk memutus rantai kemiskinan yang ada di Indonesia.

"Kalau ada yang secara ekonomi tidak mampu tetapi ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, akan saya beri beasiswa. Kalau mampu ya jangan, beasiswa untuk yang tidak mampu saja," kata Nasir di depan santri Kelas XII di Pondok Pesantren Mamba`ul Ma`arif, Denanyar, Jombang, Minggu (18/3/2018).

Pages