Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

Alhamdulillah Bantuan Subsidi Guru Honorer Cair, Begini Cara Ceknya

Konfrontasi - Bantuan subsidi gaji bagi tenaga pendidik honorer sudah mulai dicairkan. Bantuan sebesar Rp1,8 juta tersebut diberikan mulai dari guru honorer hingga operator sekolah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengatakan, Kemendikbud telah membuat rekening baru bagi para penerima bantuan subsidi upah (BSU). Bantuan akan disalurkan secara bertahap.

Polemik Pernyataan Puan Maharani, Ini Kata Ketua Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Kemendikbud

Konfrontasi - Pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang mengatakan "Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila", menuai polemik. Pro dan kontra terkait pernyataan itu belum juga mereda.

Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Muh. Abdul Khak menilai, pernyataan para politisi harus kembali dicerna oleh masyarakat.

Uji Klinis Vaksin Covid-19 Berjalan Lancar, Erick Thohir: Insya Allah Januari-Februari 2021 Vaksinasi Massal

Konfrontasi - Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir memastikan uji klinis untuk vaksin Covid-19 berjalan dengan baik. Menurut dia, diperlukan waktu setidaknya selama enam bulan untuk tahapan uji klinis.

Sejumlah Kepala Sekolah SPK Setuju Tunjangan Profesi untuk Guru Honorer

Konfrontasi - Sejumlah kepala sekolah Satuan Pendidikan Kerja sama (SPK) menilai tunjangan profesi sebaiknya diberikan kepada guru-guru honorer.

Ada banyak guru honorer di daerah pinggiran dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang butuh tunjangan profesi lebih banyak.

"Saya dulu mengajar di daerah terpencil jadi tahu bagaimana susahnya para guru memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa. Mereka inilah yang butuh lebih banyak perhatian pemerintah berupa tunjangan profesi," kata Kepsek SMA Springfield Dr Peter Lau dilansir JPNN.com, Minggu (26/7/2020).

Dia menilai, kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk tidak memberikan tunjangan profesi kepada guru-guru SPK adalah bertujuan agar ada pemerataan kesejahteraan tenaga pendidik.

Mengingat masa pandemi COVID-19, guru-guru honorer sangat terdampak.

"Saya sebagai kepala sekolah dan mewakili yayasan, bisa memahami keputusan Kemendikbud ini. Guru-guru honorer yang gajinya hanya Rp 300 ribu per bulan ini harus disejahterakan, salah satunya lewat tunjangan profesi ini," tandasnya.

Senada itu Anita Purnomosari dari IPH SCHOOLS mengungkapkan, guru-guru SPK memang tidak lagi berhak mendapatkan tunjangan profesi. Sebab, statusnya sudah bukan guru yang mengajar kurikulum nasional melainkan asing.

"Di IPH SCHOOLS, begitu kami beralih status jadi SPK, langsung kami umumkan kepada seluruh guru bahwa tidak ada lagi tunjangan profesi yang selama ini mereka terima. Semuanya menggunakan standar kurikulum asing. Yayasan juga yang mengatur standar kesejahteraan guru-guru SPK-nya," ucapnya.

Sama seperti Peter, Anita berpendapat, pemerintah memang sebaiknya memerhatikan guru-guru honorer di sekolah pinggiran. Mereka lebih membutuhkan bantuan pemerintah dibandingkan guru-guru SPK.

Muhammadiyah, NU, PGRI Mundur, Komisi X DPR Minta Kemendikbud Tunda Program Organisasi Penggerak

Konfrontasi - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda berharap kebijakan Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk ditata ulang.

Menurut Huda, Kemendikbud harus mencari skema terbaik agar program Organisasi Penggerak tidak menimbulkan polemik.

Sebab, organisasi besar dalam dunia pendidikan seperti PGRI, Lembaga Pendidikan Ma'arif PBNU, dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah memutuskan mundur dari program ini.

Kemendikbud Pastikan Guru Bukan PNS Tetap Terima Tunjangan Profesi

Konfrontasi - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan guru bukan PNS tetap mendapatkan tunjangan profesi.

Kepastian ini setelah terbit Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Prinsip penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus tertuang dalam Pasal 3 yaitu efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan manfaat.

Ikatan Guru Indonesia Sarankan Kemendukbud Mulai Tahun Ajaran Baru Januari 2021, Ini Alasannya

Konfrontasi - Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim, menyarankan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk memulai tahun ajaran baru sekolah digeser menjadi awal Januari 2021. Saran ini diberikan IGI kepada Kemendikbud untuk mengatasi situasi ketidakpastian di tengah wabah pandemi virus corona atau COVID-19.

Polisi Masih Pelajari Kasus OTT Pejabat Kemendikbud dan Petinggi UNJ

Konfrontasi - Kabid Humas Pola Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kini ditangani oleh polisi. Hal itu setelah KPK melimpahkan kasus tersebut ke Polri.

"Iya benar, kasus itu sudah dilimpahkan ke Polda Metro dalam hal ini Krimsus," kata Yusri, Jakarta, Jumat (22/5/2020).

Pelimpahan kasus tersebut, kata Yusri, telah dilakukan pada Jumat (22/5). Sehingga, polisi sedang menyelidiki dan mendalami dulu kasus tersebut untuk mengetahui peristiwanya seperti apa.

"Kasus ini masih dalam bentuk lidik sehingga Polda sudah terima sekarang masih pendalaman. (Dan pelimpahan) Hari ini, sekarang masih didalami penyidik mencari dugaan peristiwanya seperti apa, baru itu," ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Rabu 20 Mei 2020. Penyidik mengamankan pihak yang terlibat dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Kemendikbud dengan barang bukti uang USD 1.200 juga Rp 27 juta.

Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto menyampaikan, kasus tersebut telah dilimpahkan dari KPK ke Polri dengan mengingat sejumlah pertimbangan.

"Bahwa setelah dilakukan permintaan keterangan, belum ditemukan unsur pelaku penyelenggara negara sehingga selanjutnya dengan mengingat kewenangan, tugas pokok, dan fungsi KPK, maka KPK melalui unit Koordinasi dan Supervisi Penindakan menyerahkan kasus tersebut kepada Kepolisian RI untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum," tutur Karyoto dalam keterangannya, Jumat (22/5).

Juru Bicara KPK Ali Fikri menambahkan, OTT berawal dengan adanya bantuan dan informasi dari pihak Itjen Kemendikbud kepada KPK perihal dugaan akan adanya penyerahan sejumlah uang yang diduga dari pihak Rektor UNJ kepada pejabat di Kemendikbud.

"Selanjutnya tim KPK bersama dengan tim Itjen Kemendikbud menindaklanjuti informasi tersebut dan kemudian diamankan Dwi Achmad Noor (Kabag Kepegawaian UNJ) beserta barang bukti berupa uang sebesar USD 1.200 dan Rp 27.500.000," ujar Ali.

2 Syarat yang Harus Dipenuhi Guru Honorer untuk dapat BOS

Konfrontasi - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengubah skema penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Perubahan itu guna mengefisienkan pemberian dana BOS, langsung ke sekolah.

Melalui kebijakan Merdeka Belajar episode ketiga, Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Mendikbud, Ade Erlangga Masdiana, mengatakan 50 persen dana BOS, dapat digunakan untuk membayar guru Honorer.

Manfaat UN Dihapus, Bisa Bangun Infrastruktur Sekolah dan Pengembangan Guru

Konfrontasi - Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Ade Erlangga Masdiana mengatakan, dengan penghapusan Ujian Nasional, anggaran jauh lebih efisien.

"Nanti kan gini, RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) kan nanti jauh lebih sederhana. Itu juga biayanya yang tadinya 20 lembar, guru ada 3 juta orang kali 20 lembar itu berapa? Jadi nanti bisa lebih efisien," kata Ade di Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

Pages