kementerian

Konfrontasi - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi disarankan agar kembali belajar soal radikalisme.

Itu menyusul pernyataannya yang menyebut bahwa radikalisme disebarkan di masjid-masjid melalui anak yang menguasai bahasa Arab dan good looking.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzili menilai, pernyataan Menag itu tidak tepat.

“Jangan menggeneralisasi gejala munculnya radikalisme hanya pada suatu gejala tertentu,” ujarnya, Jumat (4/9/2020).

KONFRONTASI -  Ternyata ada sosok jenderal TNI di balik rencana pemerintah untuk menempatkan perwira TNI di kementerian dan lembaga negara.

Siapakah dia?

Keputusan Pemerintah untuk menempatkan perwira TNI di kementerian dan lembaga negara mendapat kritik tajam dari pegiat hak azasi manusia dan demokrasi.

Manajer Kampanye Amnesty International Indonesia Puri Kencana Putri menilai, rencana ini tak sesuai dengan semangat reformasi yang telah menghapus dwifungsi ABRI.

KONFRONTASI -   Bencana gempa yang sering terjadi akhir-akhir ini tak lepas dari posisi Indinesia yang berada di lingkaran cincin api (ring of fire). Posisi ini membuat Indonesia sering mengakami bencana gempa.

KONFRONTASI -   Bencana gempa yang sering terjadi akhir-akhir ini tak lepas dari posisi Indinesia yang berada di lingkaran cincin api (ring of fire). Posisi ini membuat Indonesia sering mengakami bencana gempa.

Oleh : Syafril Sjofyan

Apa yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti melalui siaran persnya mengenai tak terima dengan sebutan baru yang diberikan kepadanya, yakni sebagai Kementerian Pencetak Utang sebagai kritik yang disampaikan oleh Prabowo Subianto, sangat tidak pantas Kepala Biro tersebut seharusnya dipecat.

KONFRONTASI -  Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman menyebut bahwa Puan Maharani selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaandi tahun 2016 memiliki anggaran untuk belanja barang sebesar Rp352.231.128.000. Namun yang berhasil direalisasikan senilai Rp220.820.320.422 atau setara 62,69 persen.

KONFRONTASI -    Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR akhirnya menyetujui asumsi APBNP 2017 dalam rapat yang dilangsungkan Senin (10/70.

Salah satunya adalah asumsi harga minyak Indonesian crude price (ICP) sebesar USD 46 per barel.

Harga minyak ICP itu lebih rendah jika dibandingkan dengan harga maksimal dalam RAPBNP di kisaran USD 45–USD 50 per barel.

Harga tersebut juga lebih rendah kalau dibandingkan dengan ICP per April sebesar USD 48 per barel.

Menteri ESDM Ignasius Jonan menyatakan, harga minyak sedang turun.

KONFRONTASI - Kementerian Pariwisata (Kempar) akan menerbitkan peraturan menteri (Permen) tentang sertifikasi pariwisata halal. Targetnya, aturan ini akan terbit dan disosialisasikan pada tahun ini.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, aturan ini akan mendorong sertifikasi halal untuk restoran, hotel dan agen perjalanan. Pada tahap awal, sertifikasi pariwisata halal akan didorong untuk pebisnis restoran.
BACA JUGA :

    Ini permintaan pengusaha soal sertifikasi halal
    Aturan sertifikasi pariwisata halal segera terbit

KONFRONTASI - Deputi Usaha Jasa Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan kementerian mempertimbangkan pembebastugasan Direktur Utama PT PAL Firmansyah Arifin.

Fajar mengatakan masih belum jelas pemanggilan yang bersangkutan apakah terkait nama institusi atau karena keterlibatan. "Kita belum tahu apakah beliau terlibat, kalau memang terlibat, ya sudah langsung (dicopot). Dewan komisaris hari ini rapat untuk menetukan apakah membebastugaskan dulu," ujar Fajar, Jumat (31/3).

KONFRONTASI-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan Presiden Joko Widodo menyetujui rapor akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga diumumkan kepada publik.

Menurut Yuddy, Presiden berulang kali menyatakan agar reformasi birokrasi dilakukan dengan cara yang tidak biasa sehingga dia memutuskan mengumumkan rapor akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga kepada publik.