Kemenkeu

Walau Utang Meningkat, Kemenkeu Sebut Aset Negara Naik Rp10.467,53 Triliun

KONFRONTASI -   Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri (ULN) pada akhir April 2020 tercatat sebesar 400,2 miliar dollar AS atau Rp 5.603 triliun (kurs Rp 14.000).

ULN Indonesia tersebut tumbuh 2,9 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2020 sebesar 0,6 persen (yoy).
 

Utang tersebut terdiri dari utang sektor publik (Pemerintah dan bank sentral) sebesar 192,4 miliar dolar AS dan utang sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 207,8 miliar dolar AS.

Pertumbuhan Ekonomi Bisa Minus 0,45% Gara-gara Corona

KONFRONTASI-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan angka pertumbuhan ekonomi pada tahun ini berada di kisaran -0,45% hingga 2,3%. Hal ini memperhatikan kondisi dari perekonomian global yang terdampak oleh wabah virus Corona.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, kondisi pererkonomian global saat ini masih belum menentu. Wabah virus Corona yang menghantam hampir semua negara di dunia membuat lembaga-lembaga internasional masih kesulitan memprediksi pertumbuhan ekonomi global.

Peneliti: Kemenkeu Salah Hitung Proyeksi Ekonomi, Pantas Indeks PISA Anak Indonesia Terendah di Dunia

KONFRONTASI - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan Indonesia akan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap tahun 2036 karena salah satunya didorong kekuatan sumber daya manusia (SDM). Seperti disampaikan di sela-sela Forum Internasional Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik (AIFED) ke-9 di Nusa Dua, Bali, Jumat (6/12).

Menurut Kemenkeu, tahun 2036 diperkirakan pendapatan masyarakat mencapai sekitar 12.233 dolar AS per kapita dan terus melonjak hingga 23.199 dolar AS per kapita tahun 2045.

Kemenkeu revisi tata cara pembiayaan proyek dengan SBSN, kesiapan lahan jadi syarat

KONFRONTASI -   Kementerian Keuangan merevisi peraturan terkait tata cara pembiayaan proyek melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Tujuan utama perubahan aturan ialah memastikan proyek yang dibiayai selesai tepat waktu sesuai perencanaan.

Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 138/PMK.08/2019 tentang Tata Cara Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan SBSN. Ini merupakan revisi atas aturan sebelumnya dalam PMK Nomor 220/PMK.08/2015.

Kemenkeu Pastikan PNS Tak Naik Gaji Tahun Depan

KONFRONTASI-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan tidak ada rencana kenaikan gaji pokok untuk pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun ini. Hal ini sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN 2020).

Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ditjen Anggaran Kemenkeu, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menjelaskan tidak adanya kenaikan gaji pokok PNS pada tahun depan karena tahun ini sudah kenaikan gaji sebesar 5%.

Kemenkeu Sesuaikan Tarif Cukai Minuman Beralkohol

KONFRONTASI -  Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penyesuaian tarif cukai minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) dan konsentrat yang mengandung etil alkohol (KMEA).

Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (16/12), penyesuaian tarif cukai hanya dilakukan pada MMEA golongan A (kadar alkohol sampai dengan 5 persen) baik dalam negeri maupun impor sebesar 15 persen.

Penyesuaian tarif cukai dilakukan dengan mempertimbangkan kisaran tingkat inflasi dalam empat tahun terakhir.

Kemenkeu Harus Menjelaskan Penggelapan Angka Cicilan Pokok Utang Di APBN.

Oleh Gede Sandra.
Peneliti dari Lingkar Studi Perjuangan (LSP).

Dalam rilis APBN 2019 (31 Oktober 2018), saya melihat pemerintah dlm hal ini Kemenkeu tlh melakukan penggelapan. Kalau penggelapan berarti alias perampok berdasi di tubuh rezim semua Megah  Proyek harus di audit

Kemenkeu Harus Jelaskan Penggelapan Angka Cicilan Pokok Utang di APBN

Oleh: Gede Sandra*

 

Dalam release APBN 2019 (31 Oktober 2018) ini kami melihat pemerintah dalam hal ini Kemenkeu telah lakukan penggelapan. Kami sebut penggelapan karena secara sengaja item pembayaran cicilan pokok utang tidak dicantumkan dalam Belanja Pemerintah Pusat non-KL (poin 2 hal. 33). Yang dicantumkan Kemenkeu hanya item pembayaran bunga utang (a), subsidi energi (b), cadangan penanggulangan bencana NTB dan Sulteng (c), dan cadangan pooling fund bencana (d).

Rizal Ramli Khawatir: Kemenkeu, BI dan Instansi Terkait Tidak Memiliki Langkah Jelas untuk mengatasi Gejala Krisis Ekonomi

KONFRONTASI- Karena khawatir terjadi krisis multi dimensi, Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli (RR) meminta pemerintah melakukan langkah strategis yang jelas untuk mengatasi gejala krisis ekonomi yang sudah lampu kuning.  RR sangat khawatir dan mengkritik  langkah yang tidak jelas dari  Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang Senin lalu menerbitkan keterangan pers bersama (KPB) terkait koordinasi dan bauran kebijakan unt

Pages