Kemenhub

Kemenhub Siapkan Regulasi Keselamatan Penggunaan Sepeda

KONFRONTASI -   Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat ini tengah menyiapkan regulasi keselematan penggunaan sepeda. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan tengah melakukan didkusi dengan beberapa pihak terkait hal tersebut. 

"Kami masih mendiskusikan untuk merancang peraturan menteri tentang keselamatan bagi pesepeda," kata Budi dalam pernyataan tertulisnya, Senin (29/6). 

Rencana Kemenhub Buka Kembali Semua Moda Transportasi Dinilai Langgar Perintah Presiden

KONFRONTASI-Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay khawatir soal rencana pembukaan moda transportasi umum yang akan berlaku mulai Kamis (7/4) besok. Dikhawatirkan pembukaan tersebut akan menaikkan kembali kurva penularan Covid-19 yang sempat mereda meski masih fluktuatif.

Penggunaan Drone Harus Tunduk Pada Regulasi Kemenhub

KONFRONTASI-Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menerbitkan regulasi tentang drone. Pasalnya, penggunaan pesawat udara tanpa awak (Unmanned Aircraft System) atau lebih dikenal dengan drone semakin meningkat.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana B. Pramesti mengatakan, sebagai otoritas penerbangan sipil di Indonesia, salah satu tugas adalah memberikan pemahaman dan sosialisasi yang luas kepada masyarakat bahwa dalam menerbangkan drone harus memahami regulasinya.

Kemenhub Segera Terbitkan Regulasi Tarif Ojek Online

KONFRONTASI-Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) yang sedang disusun terkait Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat telah sampai pada tahapan uji publik.

“Dari 5 kota besar yang kami datangi, ini unik karena pemikiran di daerah berbeda-beda. Misalnya soal tarif, yang sampai sekarang selalu menjadi perbincangan hangat di antara pengemudi karena ingin ada kejelasan," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi di Kemenhub, Rabu (13/2).

"Kami bersama tim 10 telah melakukan penghitungan, ada 11 komponen yang menjadi pertimbangan dari biaya langsung dan biaya tak langsung,” imbuh Budi.

Adapun biaya langsung yang dikeluarkan pengemudi saat menarik penumpang seperti bensin, oli, dan lainnya. Biaya tak langsung adalah biaya yang tidak langsung dikeluarkan saat itu.

“Kami sudah mendapatkan angka yang ideal sebenarnya. Namun angka ini belum kami keluarkan dalam regulasi baru ini. Nantinya akan ada Surat Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Dirjen Hubdat atas nama Menteri Perhubungan untuk menjadi pedoman bagi pimpinan daerah untuk melakukan penghitungan tarif,” kata Budi.

Mengenai tarif atau yang sering disebut dalam regulasi mengenai ojek ini sebagai biaya jasa dalam RPM ini, belum ditentukan ke depannya apakah akan diterapkan satu tarif yang sama secara nasional atau menggunakan sistem zonasi seperti PM.

“Nanti juga akan kami lihat apakah dengan tarif ojek ini, masyarakat masih punya daya beli atau tidak? Di satu sisi kami juga tetap dukung ketersediaan transportasi dengan transportasi massal, seperti Bus Rapid Trans (BRT) yang sudah beberapa kali kami berikan kepada pemerintah kabupaten/kota,” tutur Budi.

Kemenhub Ancam Bekukan Ijin Operator Transportasi Daring

KONFRONTASI-Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub ) mengancam akan membekukan operator jasa angkutan daring berbasis aplikasi jika tak mampu menjamin keamanan dan keselamatan penggunanya. 

"Kami akan memberikan peringatan dan evaluasi untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan Kementerian Komunikasi dan Informatika mencabut operasional aplikatornya," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, di Jakarta, Senin.

Penegasan itu disampaikan terkait dengan beberapa kasus dugaan pelecehan dan tindak pidana yang dilakukan oknum mitra pengemudi Grab Car terhadap penggunanya beberapa waktu lalu. 

Menurut Setiyadi, tentu tahapannya ketika operator tak mampu menjaga keamanan dan keselamatan penggunanya adalah diawali dengan pembekuan operasi.

Budi mengaku gusar dan harus bersikap lebih tegas karena kasus seperti itu sudah berulang kali terjadi. 

"Saya sudah sering berkomunikasi dengan para operator (Grab dan Go-Jek) dan mereka menjanjikan pembinaan kepada mitra pengemudinya. Tapi buktinya ada kejadian lagi,” ujarnya.

Oleh karena itu, Budi menduga kasus pelecehan kembali terjadi akibat pembinaan yang seharusnya dilakukan oleh operator transportasi daring asal Malaysia tersebut tak menyentuh akar permasalahannya. 

“Yaitu sistem rekrutmen yang terlalu longgar. Bahkan proses perekrutan pengemudinya mungkin seperti beli kucing dalam karung,” kata dia.

Pengamat transportasi dari Information Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi, sepakat kasus pelecehan seksual yang terjadi perlu ditangani secara serius. Ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan penyedia jasa angkutan daring dalam menjamin kenyamanan dan keselamatan penggunanya. 

"Keselamatan penumpang harus menjadi perhatian utama. Ketika tidak bisa menjamin hal tersebut, publik tentu akan mempertanyakan kemampuan perusahaan penyedia layanannya tersebut,” ujar dia.

Keriuhan kasus pelecehan oleh oknum mitra pengemudi terhadap penumpangnya memang sedang ramai diperbincangkan, bahkan sampai berujung pada tuntutan masyarakat untuk membekukan operasi perusahaan penyedia aplikasi transportasi daring yang menaunginya. 

Kaukus Masyarakat Indonesia Desak Kemenhub Grounded Semua Armada Lion Air

KONFRONTASI -  

Kaukus Masyarakat Penguna Jasa Penerbangan (KMPJP) mendesak Kementerian Perhubungan meng-grounded semua armada Lion Air. Desakan ini menyusul jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 rute Jakarta-Pangkal Pinang, di Selat Karawang, Senin (29/10/2018).

Kecelakaan tersebut membuat buram dunia penerbangan Tanah Air, serta menyebabkan tangis keluarga korban.

Kemenhub Sita Ratusan Balon Udara yang Ancam Jalur Penerbangan

KONFRONTASI -  Ketua Posko Harian Mudik Lebaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Arif Toha mengungkapkan, Kemenhub telah menyita ratusan balon udara di wilayah Ponorogo, Wonosobo, dan Pekalongan.

Penyitaan tersebut dilakukan Kemenhub bersama anggota Polri dan TNI untuk mengantisipasi ancaman penerbangan.

"Sampai kemarin itu sudah ratusan yang diamankan balon udara. Hari ini akan terus diawasi dan akan bertambah jumlahnya," kata Arif di Posko Nasional Angkutan Mudik Lebaran Kemenhub, Jakarta, Selasa (19/6/2018).

Pages