Kemendikbud

Kemendikbud Anggarkan Rp1,49 T untuk Digitalisasi Sekolah

KONFRONTASI-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,49 triliun dalam APBN 2021 untuk program Digitalisasi Sekolah.

Dari anggaran sebesar itu terbagi dalam empat kategori. Pertama, untuk penguatan platform digital dialokasikan Rp109,85 miliar, bahan belajar dan model media pendidikan digital sebesar Rp74,02 miliar, konten pembelajaran di TVRI sebesar Rp132 miliar, dan penyediaan sarana pendidikan sebesar Rp1,175 triliun.

Ombudsman Temukan Maladministrasi Dalam PPDB, Ini Saran untuk Kemendikbud

KONFRONTASI-Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah maladministrasi selama penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun Ajaran 2020/2021.

Anggota Ombudsman RI, Ahmad Suaedy menyampaikan temuan tersebut diantaranya persebaran sekolah yang belum merata dan keterbatasan daya tampung serta fasilitas pendidikan.

LP Maarif NU Heran Namanya Masih Dicantumkan Dalam POP Kemendikbud Meski Sudah Mundur

KONFRONTASI-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hingga saat ini masih menyertakan Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama dari daftar penerima anggaran Program Organisasi Penggerak (POP) bentukan Kemendikbud.

Hal itu disampaikan Ketua Lembaga Pendidikan Maarif NU, Arifin Junaidi seperti dilansir RMOL, Kamis (30/7). Ia pun heran lantaran saat ini posisi lembaga pimpinannya sudah menyatakan mundur.

KPK akan Panggil Nadiem Makarim Terkait Polemik POP Kemendikbud

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana akan memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim untuk menanyakan beberapa hal soal sengkarut program organisasi penggerak (POP) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar saat menjadi pembuka acara webinar bertajuk "Menjaga Integritas Dalam Implementasi Kebijakan PPDB" yang juga dihadiri oleh Nadiem Makarim pada Rabu (29/7).

PBNU Sarankan Kemendikbud Batalkan dan Tata Ulang POP

KONFRONTASI-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyarankan Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar dibatalkan dan ditata ulang.  

Begitu disampaikan Sekjen PBNU Ahmad Helmy Faishal Zaini dalam cuitan akun Twitter pribadinya @Helmy_Faishal_Z, pada Rabu (29/7).

"Tentang POP (program organisasi penggerak), sebaiknya dibatalkan untuk kemudian ditata ulang," ujar Helmy.

Ombudsman Ingatkan Kemendikbud Lebih Transparan Terkait POP

KONFRONTASI-Ombudsman RI menyarankan kepada pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk lebih transparan dalam program organisasi penggerak (POP).

Hal itu merupakan respon atas mundurnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dari program Kemendikbud tersebut.

"Saya kira Ombudsman menyarankan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar lebih transparan. Kedua punya keberpihakan," ucap anggota Ombudsman RI, Ahmad Suadi, dilansir RMOL, Kamis (23/7).

LP Maarif NU Anggap POP Kemendikbud Janggal dan Tidak Jelas

K9NFRONTASI-Nahdlatul Ulama memutuskan untuk mengundurkan diri dari program organisasi penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama Arifin Junaidi menyampaikan, NU memilih mundur lantaran program yang ditawarkan janggal dan tidak jelas.

“Kami merasa programnya itu tidak jelas, oleh karena itu kami memilih mundur,” ucap Arifin dilansir RMOL, Kamis (23/7).

Ternyata POP Kemendikbud Belum Miliki Payung Hukum

KONFRONTASI-Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ternyata masih belum mempunyai payung hukum yang jelas untuk dilaksanakan.

Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa’aduddin Djamal menyebutkan, payung hukum belum ada karena Komisi X dan Kemendikbud belum selesai melakukan pembahasan terkait peta jalan pendidikan.

15 Pegawai Terpapar Corona, Gedung E Kemendikbud Langsung Ditutup

KONFRONTASI-Sebanyak 15 pegawai Kemendikbud dinyatakan positif virus corona (Covid-19) berdasarkan hasil tes PCR.

Karena itu salah satu gedung kantor Kemendikbud  yang dipimpin Nadiem Makarim itu ditutup selama 14 hari.

Gedung yang ditutup itu meliputi ruang kerja Dirjen Kebudayaan, Dikdasmen, Litbang, Advokasi dan Paud. Sedang di lantai satu Gedung E terdapat Daycare percontohan nasional 'Titik Nol'.

Pages