Kemendikbud

Kemendikbud: Kuota Gratis Berlanjut dengan Ukuran Kuota Berbeda

KONFRONTASI -   Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbdud) memastikan program kuota gratis internet akan dilanjutkan. Namun, ukuran kuota gratis akan diubah dari porsi yang sebelumnya. "Iya akan dilanjutkan, tapi kita masih merumuskan skema baru agar lebih baik. Namun ukuran (kuota) yang akan kita ubah," ucap Sekjen Kemendikbud Ainun Naim kepada Kompas.com, Jumat (5/2/2021).

Kemendikbud Cek Buku Sekolah yang Memuat Pandangan 'Intelektual Cabul' Harun Yahya

KONFRONTASI- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bakal memeriksa buku sekolah digital (BSD) atau buku sekolah elektronik (BSE) mata pelajaran biologi Kelas XII yang memuat pandangan penceramah muslim asal Turki, Adnan Oktar alias Harun Yahya.

"Semua laporan dari masyarakat, atau isu yang berkembang, pasti akan dicek/klarifikasi, dan perbaikan apabila diperlukan," kata Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud Maman Fathurrahman dilansir CNNIndonesia.com, Selasa (12/1).

Dosen Membangkang Kemendikbud, Serukan Demo Omnibus Law

KONFRONTASI -  Para dosen yang tergabung dalam Aliansi Akademisi Menolak Omnibus Law mengecam surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang mengimbau mahasiswa tidak lagi ikut unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja.
Dalam pernyataan sikapnya mereka menyebut imbauan Kemendikbud bentuk pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan akademik yang dijamin oleh konstitusi.

Kemendikbud Anggarkan Rp1,49 T untuk Digitalisasi Sekolah

KONFRONTASI-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,49 triliun dalam APBN 2021 untuk program Digitalisasi Sekolah.

Dari anggaran sebesar itu terbagi dalam empat kategori. Pertama, untuk penguatan platform digital dialokasikan Rp109,85 miliar, bahan belajar dan model media pendidikan digital sebesar Rp74,02 miliar, konten pembelajaran di TVRI sebesar Rp132 miliar, dan penyediaan sarana pendidikan sebesar Rp1,175 triliun.

Ombudsman Temukan Maladministrasi Dalam PPDB, Ini Saran untuk Kemendikbud

KONFRONTASI-Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah maladministrasi selama penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun Ajaran 2020/2021.

Anggota Ombudsman RI, Ahmad Suaedy menyampaikan temuan tersebut diantaranya persebaran sekolah yang belum merata dan keterbatasan daya tampung serta fasilitas pendidikan.

LP Maarif NU Heran Namanya Masih Dicantumkan Dalam POP Kemendikbud Meski Sudah Mundur

KONFRONTASI-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hingga saat ini masih menyertakan Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama dari daftar penerima anggaran Program Organisasi Penggerak (POP) bentukan Kemendikbud.

Hal itu disampaikan Ketua Lembaga Pendidikan Maarif NU, Arifin Junaidi seperti dilansir RMOL, Kamis (30/7). Ia pun heran lantaran saat ini posisi lembaga pimpinannya sudah menyatakan mundur.

KPK akan Panggil Nadiem Makarim Terkait Polemik POP Kemendikbud

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana akan memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim untuk menanyakan beberapa hal soal sengkarut program organisasi penggerak (POP) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar saat menjadi pembuka acara webinar bertajuk "Menjaga Integritas Dalam Implementasi Kebijakan PPDB" yang juga dihadiri oleh Nadiem Makarim pada Rabu (29/7).

PBNU Sarankan Kemendikbud Batalkan dan Tata Ulang POP

KONFRONTASI-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyarankan Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar dibatalkan dan ditata ulang.  

Begitu disampaikan Sekjen PBNU Ahmad Helmy Faishal Zaini dalam cuitan akun Twitter pribadinya @Helmy_Faishal_Z, pada Rabu (29/7).

"Tentang POP (program organisasi penggerak), sebaiknya dibatalkan untuk kemudian ditata ulang," ujar Helmy.

Pages