kekuasaan

Indonesia Sakit: Kekuasaan Mengalahkan Hukum !

KONFRONTASI-Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat), bukan kekuasaan (machstaat). Tapi kenyataannya justru kekuasaaan atau kekuatan politik menjadi pengatur berbagai kebijakan ekonomi dan hukum.

Karena begitu perkasanya politik di negara ini maka banyak pengusaha berpolitik. Mereka mendirikan parpol, menjadi ketua umum atau menjadi pejabat tinggi negara. Seperti Surya paloh mendirikan partai Nasdem, Aburizal Bakrie tetap ngotot menjadi ketua umum partai Golkar, Jusuf Kalla menjadi wakil presiden.

Presiden Sudan Selatan Tolak pembagian Kekuasaan

Konfrontasi - Harapan akan berakhir perang saudara Sudan Selatan, yang telah berlangsung 15 bulan, menghadapi tantangan, Rabu (18/3), karena Presiden Salva Kiir menolak usul pembagian kekuasaan dengan pemberontak.

Dalam perhimpunan politik di ibukota Juba, Kiir menolak unsur kunci rancangan kesepakatan terakhirnya dengan pemimpin pemberontak Riek Machar, dan menuduh kekuatan asing merusak perdamaian dengan ancaman hukuman.

Muhammadiyah Harus Rebut Kekuasaan

KONFRONTASI - Muhammadiyah saat ini belum mempunyai peran yang signifikan di bidang politik. Terbukti, kader Muhammadiyah sangat minim menduduki pos-pos strategi di dalam pemerintahan.

"Pada pemerintahan Jokowi-JK belum ada kader secara struktural yang masuk dalam pemerintah,” ujar tokoh muda Muhammadiyah, Muchlas Rowie, saat mengisi Latihan Kepemimpinan Nasional yang diselenggaran DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah kemarin.

Siti Zuhro : Politik Indonesia cuma rebut kekuasaan

KONFRONTASI-Partai Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sudah berdamai di parlemen, sehingga diharapkan bisa bekerja membangun Indonesia lima tahun ke depan.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Politik Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, sejauh ini pembangunan partai politik belum menyentuh substansinya.

Menurut dia, partai politik sulit menjadikan dirinya partai kader karena didirikan dengaan nawaitu untuk mendapatkan kekuasaan semata.

Pages