kecurangan

Partai Pendukung Gubernur Penista Agama Sebut Ada Kecurangan di Pilkada DKI Jakarta

KONFRONTASI - Pasca pencoblosan di Pilkada DKI Jakarta 15 Febuari 2017 lalu, dicurigai diwarnai sejumlah kecurangan .

Seperti diungkap oleh Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Pusat PDIP Arif Wibowo di Kantor DPP PDI, Jakarta, Sabtu 18 Februari 2017.

Arif mengatakan kecurangan pertama, ditandai jika KKPS membiarkan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau tidak memiliki identitas setempat untuk memberikan suaranya di TPS.

Partai Demokrat Mengklaim Temukan Kecurangan di Beberapa Wilayah

KONFRONTASI - Politisi Partai Demokrat Dede Yusuf mengklaim, partainya menemukan sejumlah kecurangan di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Menurut Dede, kecurangan terjadi di beberapa wilayah DKI Jakarta, antara lain Cakung, Pluit,  dan Kelapa Gading.

"Sudah ada yang masuk tetapi belum kami kumpulkan. Di grup kami sudah lihat beberapa daerah. Ada di wilayah Cakung, Pluit, dan Kelapa Gading," ujar Dede, di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2017).

Jakarta dalam Rekayasa Opini Menuju Kecurangan

Oleh: Ferdinand Hutahaean
RUMAH AMANAH RAKYAT

Jakarta tampaknya menjadi pertaruhan hidup matinya rejim berkuasa saat ini. Jakarta sepertinya menjadi kunci akhir kelangsungan berkuasanya rejim saat ini. Tidak dapat dinafikan bagaimana posisi dan sikap rejim berkuasa dalam Pilkada Jakarta saat ini adalah memang terindikasi berpihak kepada salah satu pasangan calon yaitu pasangan petahana.

Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran Pilpres di Hong Kong

KONFRONTASI - Tim Relawan Pemantau Pemilu di Hong Kong masih terus menerima pengaduan soal adanya pelanggaran dalam Pilpres yang diselenggarakan di Victoria Park pada tanggal 6 Juli 2014 lalu. Hingga hari ini, terdapat 93 pengaduan yang telah masuk, lengkap dengan identitas pelapor dan detail kejadian yang disaksikan pada saat Pilpres. Tim Relawan Pemantau Pemilu di Hong Kong sendiri telah memasukkan dua pengaduan ke Panwaslu di Hong Kong pada 9 Juli 2014 yang lalu, yaitu dugaan adanya intimidasi terhadap calon pemilih dan pelanggaran administrasi pelaksanaan pemilu.

Pages