Kecurangan Pemilu

Bermodal Bukti 01 Melakukan Kecurangan Pemilu (Electoral Fraud) Tim Kuasa Hukum Paslon 02, Yakin Menang

KONFRONTASI -  Tim kuasa hukum paslon nomor urut 02, Bambang Widjojanto mengatakan, perbaikan permohonan mengandung sejumlah argumentasi utama serta bukti-bukti pendukung diantaranya video, dokumen surat termasuk diantaranya form C1, dan bukti pendukung lainnya.

MK Akan Putuskan 28 Juni Soal Laporan Kecurangan Pemilu

KONFRONTASI -  Tim Hukum Prabowo-Sandiaga mengajukan 51 bukti saat mendaftarkan gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tapi pihak MK belum bisa merinci bukti-bukti tersebut.

Panitera MK, Muhidin, sebelumnya menyebut ada 51 bukti yang diserahkan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi saat pendaftaran. MK Masih akan memverifikasinya. 

Muhidin menyatakan menerima secara resmi alat bukti itu dan menjelaskan tanggal verifikasi dan penanganan perkara ini dengan putusan pada tanggal 28 Juni mendatang.

Kecurangan Pemilu Mulai Terungkap : Andai Bawaslu Lebih Punya Nyali

KONFRONTASI -  Mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Bambang Widjojanto menanggapi putusan Bawaslu terkait dengan pelanggaran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum ( KPU).

Sambil berbincang dengan anggota BPN Prabowo-Sandi, Vasco Ruseimy, Bambang Widjojanto pun membeberkan pemaparannya terkait dengan putusan Bawaslu.


Tak hanya menanggapi, Bambang Widjojanto juga mengkritisi putusan Bawaslu terhadap KPU.

Sebab menurut Bambang Widjojanto, ada beberapa redaksi dari putusan Bawaslu itu yang tidak dijelaskan lebih rinci.

FUI Jatim Desak Bawaslu Tegas Atasi Kecurangan Pemilu 2019

KONFRONTASI -  Salah satu koordinator Forum Umat Islam (FUI) Jatim, Indra Rouf mengaku prihatin atas kondisi politik di Indonesia pascapemilu 2019.

FUI Jatim yang tergabung didalamnya sebanyak 25 elemen Islam di Jatim itu minta agar Bawaslu RI tegas dalam menyikapi politik di Indonesia pascapemilu 2019 terlebih dalam rekapitulasi Pemilu 2019.

Jalan Buntu Kecurangan Pemilu, terjadi kebohongan berjamaah

KONFRONTASI -  Pengamat politik ekonomi Indonesia Ichsanuddin Noorsy mengatakan banyaknya kecurangan Pemilu 2019 merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.

Ia menjelaskan UU Pemilu yang berazaskan jujur, adil, langsung, bebas, dan rahasia dalam praktiknya telah diabaikan. Bahkan, sebagian azas itu sirna seperti kejujuran lenyap, keadilan diabaikan dan kebebasan telah melahirkan korban 554 orang.

"Maka Pilpres 2019 telah mngingkari azasnya sendiri. Maka telah terjadi kebohongan berjamaah," tegas Ichsanuddin, Selasa (7/5/2019).

Mohamad Taufik :Sengkarut 31 Juta DPT Tambahan, Picu Kecurangan Pemilu 2019

KONFRONTASI -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tidak transparan soal Daftar Pemilih Tetap (DPT). Padahal, daftar pemilih merupakan ruh pemilihan umum (Pemilu) 2019 yang akan diselenggarakan secara serentak pada April 2019 mendatang.

Masalah DPT yang hingga kini belum juga final, praktis membuat sejumlah kalangan khawatir pesta demokrasi lima tahunan akan dinodai kecurangan, berjalan tidak jujur, adil, dan demokratis.

Pasalnya, Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) seharusnya diberikan Kemendagri jauh hari sebelum DPT diputuskan.

PAN, Ngawurnya Denny JA dan Warning Kecurangan Pemilu

Oleh: Ma'mun Murod Al-Barbasy 

Penguasa saat ini sepertinya mempunyai "ilmu pelet" luar biasa. Cukup banyak, apakah ilmuwan, profesor, ahli hukum, tokoh agama, dan banyak lagi, ketika sudah mendekat ke kekuasaan, praktis daya dan nalar kritisnya seakan tercerabut akibat bekerjanya "ilmu pelet" penguasa.

Geli melihatnya, ada beberapa profesor, ilmuwan, tokoh agama, yang sebelumnya begitu kritis, tapi setelah masuk di lingkar kekuasaan, kekritisannya hilang. Menyedihkan sekaligus memuakkan juga.