20 July 2018

Kasus e-KTP

Kasus e-KTP: KPK Periksa Dirjen Dukcapil

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP-elektronik (KTP-e).

Jaksa Tuntut Dokter Bimanesh 6 Tahun Penjara

KONFRONTASI-Dokter spesialis penyakit dalam di RS Medika Permata Hijau Jakarta, Bimanesh Sutardjo dituntut enam tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan karena dinilai terbukti merintangi pemeriksaan Setya Novanto dalam perkara korupsi KTP-Elektronik.

"Menuntut agar majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi memutuskan menyatakan terdakwa Bimanesh Sutarddjo terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama enam tahun ditambah denda sebesar Rp300 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan," kata Jaksa Penuntut Umum KPK Kresno Anto Wibowo di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan pasal 21 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatan yang dilakukan," tambah jaksa Kresno.

Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah Bimanesh bersikap sopan selama proses persidangan, telah memberikan keterangan yang membuka peran dan perbuatan pelaku lain yakni Fredrich Yunadi.

"Terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatannya mengikuti kehendak pelaku lainnya tersebut, terdakwa telah mempunyai banyak jasa dan pengabdian kepada masyarakat dalam profesinya selaku dokter spesialis penyakit dalam subspesialis ginjal dan hipertensi serta masih diperlukan pasiennya sebagaimana dalam dokumen testimoni pasien-pasien gagal ginjal terminal peserta BPJS di unit cuci darah pada RS Haji, RS Medika BSD dan RS Medika Permata Hijau," ungkap Jaksa Kresno.

Bimanesh Sutardjo sebagai dokter spesialis penyakit dalam di RS Medika Permata Hijau dihubungi advokat Fredrich Yunadi untuk meminta bantuan agar Setya Novanto dapat dirawat inap di RS Medika Permata Hijau dengan diagnosa menderita beberapa penyakit salah satunya hipertensi. Ia menyanggupi untuk memenuhi permintaan Fredrich meski tahu bahwa Setnov memiliki masalah hukum dalam kasus korupsi proyek KTP-E.

Bimanesh menghubungi Plt Manajer Pelayanan Medik RS Medika Permata Hijau dokter Alia melalui telepon agar disiapkan ruang VIP untuk rawat inap pasiennya Setya Novantol. Dokter Alia lalu mengatakan kepada dokter Michael Chia Cahaya yang saat itu bertugas sebagai dokter jaga di IGD bahwa akan masuk pasien bernama Setnov dengan diagnosis penyakit hipertensi berat.

Dokter Michael menolak karena untuk mangeluarkan surat pengantar rawat inap dari IGD harus dilakukan pameriksaan dahulu terhadap pasien. Selain itu, Fredrich juga menemui dokter Alia untuk melakukan pengecekan kamar VIP 323 sekaligus meminta kepada dokter Alia agar alasan masuk rawat inap Novanto yang semula adalah penyakit hipertensi diubah dangan diagnosa kecelakaan.

"Sekitar pukuI 18.30 WIB, terdakwa datang ke RS Medika Permata Hijau menemui dokter Michael, menanyakan keberadaan Setya Novanto di ruang IGD yang dijawab bahwa Setya Novanto belum datang dan hanya Fredrich selaku pangacara Setya Novanto yang datang meminta surat pangantar rawat Inap dari IGD dengan keterangan kecelakaan mobil namun ditolak dokter Michael karena dia belum memeriksa Setya Novanto," ucap jaksa.

Bimanesh kemudian membuat surat pengantar rawat inap manggunakan formulir surat pasien baru IGD, padahal dia bukan dokter jaga IGD.

Sekitar pukul 18.45 WIB, Novanto tiba di RS Medika Permata Hijau dan langsung dibawa ke kamar VIP 323 sesuai dengan Surat Pengantar Rawat Inap yang dibuat terdakwa.

Bimanesh juga menyampaikan kepada suster Indri Astuti agar luka di kepala Setnov untuk diperban dan agar pura-pura dipasang infus, yakni sekedar hanya ditempel saja, namun Indri tetap melakukan pemasangan infus menggunakan jarum kecil ukurun 24 yang biasa dipakai untuk anak-anak.

Fredrich lalu memberikan keterangan kepada pers bahwa Setnov mengalami luka parah dengan beberapa bagian tubuh, berdarah-darah serta terdapat benjolan pada dahi sebesar bakpao, padahal Setnov hanya mengalami beberapa luka ringan pada bagian dahi, pelipis kiri dan leher sebelah kiri serta lengan kiri.

Soal Aliran Duit e-KTP, Marzuki Alie: Saya Enggak Tahu, Itu Urusan Demokrat

KONFRONTASI- Marzuki Alie mengaku tak tahu menahu soal dugaan aliran dana proyek e-KTP ke Partai Demokrat. Menurut dia, tugasnya sebagai Ketua DPR tak ada sangkut pautnya dengan proyek tersebut.

"Wah saya enggak tahu, itu urusan Demokrat. Kan saya bukan pengurus partai waktu itu," kata  Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini usai diperiksa di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018.

Sebelumnya, kemenakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi, dalam persidangan menyebut menyerahkan uang e-KTP sebanyak 100 ribu USD kepada politikus Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf. Namun, Marzuki mengaku tidak tahu ada aliran uang itu. "Enggak adalah kaitannya dengan saya sebagai Ketua DPR," kata dia.

Marzuki diperiksa KPK sebagai saksi untuk dua tersangka korupsi e-KTP, Made Oka Mas Agung dan Irvanto. Ini adalah pemeriksaan kedua. Sebelumnya Marzuki pernah diperiksa untuk tersangka  eks bos PT Quadra Solution, Anang Sudiana Sugihardjo.

Lembaga antirasuah memeriksanya selama sekitar dua setengah jam. Marzuki mengaku disodori sekitar 17 pertanyaan. Salah satunya soal apakah dia mengenal dengan kedua tersangka. "Saya sama sekali enggak kenal dengan para tersangka, kecuali dengan Pak Setya Novanto," kata dia.

Marzuki pernah disebut menerima uang e-KTP oleh mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Dia membantahnya. "Saya enggak ada terima uang," kata dia.

Diduga Terlibat Kasus e-KTP, Bagaimana Peluang Ganjar di Pilgub Jateng?

KONFRONTASI -   Hasil survei Lembaga Kajian Politik dan Sosial Masyarakat Jawa (LKPS-Masyarakat Jawa) menunjukan bahwa masyarakat Jawa Tengah sangat menginginkan pemimpinnya jujur dan bersih serta tidak terindikasi mencuri uang negara.

Nurhayati Ali Assegaf Tak Penuhi Panggilan KPK

KONFRONTASI-Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam penyidikan dalam penyidikan kasus korupsi KTP-elektronik (KTP-e) di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

"Saksi Nurhayati tidak datang. Tadi, Penasihat Hukum mengirimkan surat permintaan jadwal ulang karena yang bersangkutan sedang ada kegiatan dinas ke Lithuania tanggal 4 sampai 10 Juni 2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Febri menyatakan lembaganya akan menjadwalkan kembali pemanggilan terhadap Nurhayati yang juga Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu.

"Penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan. Waktu akan disesuaikan dengan kebutuhan dan strategi penyidikan," ucap Febri.

Sedianya, KPK pada Selasa akan memeriksa Nurhayati sebagai saksi untuk dua tersangka dalam kasus korupsi KTP-e masing-masing Irvanto Hendra Pambudi yang merupakan keponakan Novanto dan Made Oka Masagung, pengusaha sekaligus rekan Novanto.

Menurut Febri, keterangan Nurhayati dibutuhkan untuk mengkonfirmasi dugaan aliran dana KTP-e pada sejumlah pihak.

"Beberapa fakta persidangan tentang penyerahan uang terkait KTP-e pun menjadi salah satu poin yang diperhatikan," ungkap Febri.

Nama Nurhayati sempat disebut oleh Irvanto yang menjadi saksi dalam persidangan dengan terdakwa mantan Dirut PT Quadra Solution Anang Sugina Sudihardjo di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (21/5).

Bamsoet Dipastikan Kembali Mangkir dari Pemeriksaan Kasus e-KTP di KPK

KONFRONTASI -  Ketua DPR Bambang Soesatyo tak bisa menghadiri pemeriksaan yang dijadwalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (4/6). Bambang telah mengirimkan surat kepada KPK untuk penjadwalan ulang pemeriksaan.

Novanto Mulai Cicil Uang Pengganti e-KTP

KONFRONTASI-Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto mulai mencicil uang pengganti terkait terkait perkara tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-e).

"Selain uang titipan Rp5 miliar sebelumnya, pihak Setya Novanto sudah mulai mencicil uang pengganti sebesar 100 ribu dolar AS," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

Febri menyatakan bahwa KPK sudah menyampaikan ke pihak Novanto agar pembayaran dilakukan dalam bentuk dolar AS sesuai dengan amar putusan hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Setelah putusan "inkracht", pihak Novanto wajib membayar uang pengganti sesuai amar putusan hakim.

Mengacu ke Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, jika tidak dibayar maka dapat dilakukan penyitaan aset dan dilelang untuk negara.

"KPK tentu akan memperhatikan aturan yang berlaku terkait eksekusi ini, termasuk jika ada yurisprudensi yang tepat," ucap Febri.

Untuk diketahui, Novanto telah dieksekusi ke Lapas Sukamiskin Bandung Jawa Barat pada 4 Mei 2018 lalu.

Kasus e-KTP: Novanto Isyaratkan Bakal Ada Tersangka Lain

KONFRONTASI-Tersangka tindak pidana korupsi pengadaan KTP Elektronik (KTP-el), Setya Novanto, mengisyaratkan bakal ada tersangka lain selain dirinya yang terjerat kasus proyek KTP-el.

"Mungkin bisa ada tersangka-tersangka lain kalau lihat kasus ini. Kalau liat perkembangan itu semuanya KPK yang lebih tahu," ujar Setnov sebelum masuk ke Lapas Klas 1A Sukamiskin, Kota Bandung, Jumat.

KPK Proses Eksekusi Novanto

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan proses administrasi untuk mengeksekusi mantan Ketua DPR RI Setya Novanto.

Sebelumnya, baik KPK maupun pihak Setya Novanto tidak akan mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

"Ya setelah ini tentu proses administrasi hingga nanti KPK akan lakukan eksekusi terhadap Setya Novanto," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, dengan tidak bandingnya Novanto mempertegas bahwa seluruh bantahan dan sangkalan sebelumnya tidak relevan lagi.

"Sudah terang dan jelas bahwa korupsi KTP-e terbukti di pengadilan," ucap Febri.

Setelah inkracht, kata Febri pihak Novanto wajib membayar uang pengganti sesuai amar putusan hakim.

"Mengacu ke Undang-Undang Tipikor, jika tidak dibayar maka dapat dilakukan penyitaan aset dan dilelang untuk negara. Kami harap pihak Setya Novanto kooperatif dan membayar seluruh denda dan uang pengganti nantinya," kata Febri.

Dua Terpidana Kasus e-KTP Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi Irman dan Sugiharto, dua terpidana perkara korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-elektronik/KTP-e) ke Lapas Sukamiskin Bandung.

"Jaksa eksekutor pada KPK hari ini mengeksekusi dua terpidana, yaitu Irman dan Sugiharto. Keduanya dieksekusi ke Lapas Sukamiskin Bandung untuk menjalani pidana masing-masing sesuai putusan Mahkamah Agung," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

Sesuai putusan Mahkamah Agung, Irman divonis 15 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 8 bulan kurungan, dan pidana tambahan uang pengganti 500 ribu dolar AS dan Rp1 miliar dikompensasikan dengan uang yang telah dikembalikan kepada KPK sebesar 300 ribu dolar AS.?

Sementara Sugiharto divonis 15 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 8 bulan kurungan dan pidana tambahan uang pengganti 450 ribu dolar AS dan Rp460 juta dikompensasikan dengan uang yang telah dikembalikan kepada KPK sebesar 430 ribu dolar AS dan satu unit kendaraan roda empat Honda Jazz senilai Rp150 juta.

Pages