22 July 2018

kasus Century

KPK Tegaskan Tak Ragu Jerat Boediono Cs. Buktikan!

KONFRONTASI-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan pihaknya tak akan ragu untuk menjerat pihak-pihak lain yang terlibat dalam skandal korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek pada Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Termasuk mantan Wakil Presiden Boediono dan nama-nama lainnya yang disebut dalam putusan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa, Budi Mulya.

"Nggaklah. Ragu bagaimana," kata Saut di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 4 Mei 2018.

Dalam berkas putusan, Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan, Budi Mulya terbukti bersalah melakukan korupsi bersama-sama dengan sejumlah pejabat BI, di antaranya Boediono selaku Gubernur BI, Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior BI.

Kemudian Siti Chalimah Fadjrijah (almarhum) selaku Deputi Gubernur Bidang 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, Budi Rochadi selaku Deputi Gubernur 7 Bidang Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan, Muliaman D Hadad selaku Deputi Gubenur Bidang 5 Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan.

Selanjutnya, Hartadi Agus Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang 3 Kebijakan Moneter, dan Ardhayadi Mitroatmodjo selaku Deputi Gubernur Bidang 8 Logistik, Keuangan, Penyelesaian Aset, Sekretariat dan KBI.

Selain itu, ada nama lainnya yakni pemilik Bank Century Robert Tantular dan Hermanus Hasan dan Raden Pardede selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Perbuatan yang dilakukan Budi Mulya bersama Boediono Cs dinilai telah merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp 8 triliun.

Saut menegaskan, dalam proses penegakan hukum, KPK tidak mengenal nama besar maupun kecil. Hal ini lantaran asas persamaan di hadapan hukum. "Yah di undang-undang enggak ada nama besar, nama kecil begitu loh. Yang jelas dimention dalam putusan Budi Mulia ada 10 nama. Dalam hukum itu enggak ada besar kecil," kata Saut.

Diketahui, Perkara Century yang menjerat Budi Mulya telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht sejak April 2015 lalu. KPK pun telah menerima salinan lengkap putusan kasasi MA terhadap Budi Mulya sejak Januari 2016 lalu.

Setelah menerima salinan putusan Budi Mulya, KPK saat itu berjanji bakal mengembangkan kasus ini. Tapi lebih dari dua tahun menerima dan mengkaji putusan Budi Mulya, KPK belum juga menjerat pihak-pihak lain yang disebut terlibat dalam kasus ini.

Akhirnya Masyarakat Antikorupsi Indonesia mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penanganan perkara ini. Hakim praperadilan PN Jakarta Selatan, Effendi Mukhtar pun mengabulkan praperadilan tersebut.

Dalam putusan yang dibacakan Senin, 9 April 2018 itu, Hakim Effendi Mukhtar memerintahkan termohon, yakni KPK untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan.

Saut mengaku, hingga saat ini, KPK masih terus mengkaji dan mempelajari untuk menindaklanjuti kasus dugaan korupsi Bank Century. Saut mengklaim, pihaknya perlu berhati-hati untuk menjerat pihak-pihak lain yang terlibat dalam mega korupsi ini.

"Yang (perkara) Century, masih jalan, tim KPK masih mempelajari. Perlu waktu siapa-siapa karena 10 orang itu kan harus dipelajari pelan-pelan.”Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak akan ragu untuk menjerat pihak-pihak lain yang terlibat dalam skandal korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek pada Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Termasuk mantan Wakil Presiden Boediono dan nama-nama lainnya yang disebut dalam putusan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa, Budi Mulya.

"Nggaklah. Ragu bagaimana," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 4 Mei 2018.

 

Putusan Hakim Effendi Terkait Kasus Century Layak Diapresiasi

KONRONTASI-Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Dr Bayu Dwi Anggono mengatakan putusan praperadilan kasus Bank Century merupakan bentuk terobosan hukum di Indonesia.

"Terobosan hukum yang dilakukan hakim tunggal Effendi Mukhtar dalam putusan praperadilan Bank Century patut diapreasiasi, meskipun banyak perbedaan pandangan para pakar hukum dalam memaknai putusan itu," katanya di sela-sela diskusi publik yang digelar Puskapsi di aula Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, Selasa.

Menurutnya putusan itu memberikan jalan keluar terkait tindakan KPK yang ditengarai melakukan seolah-olah "penghentian penyidikan secara materil" karena membiarkan berlarut-larutnya kasus mega korupsi Bank Century.

"Dalam kasus itu, salah seorang terdakwanya Budi Mulya yang telah divonnis oleh pengadilan sampai pada tahap kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sejak tahun 2015, namun terhadap pihak lainnya yang didakwa secara bersama-sama dengan terdakwa Budi Mulya tidak pernah diproses dan tidak jelas status hukumnya, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, serta pelanggaran terhadap asas hukum pidana dan HAM," katanya.

Mantan Anggota Pansus Century Ragu KPK Berani Tetapkan Boediono Sebagai Tersangka

KONFRONTASI-Mantan Anggota Pansus DPR Kasus Bank Century Chandra Tirta Wijaya meragukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menetapkan mantan Gubernur BI Boediono sebagai tersangka.

"Belum tentu setelah putusan praperadilan lalu dijalankan KPK," ujar Chandra dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin.

Keraguan Chandra lantaran hingga saat ini KPK belum mampu mengusut tuntas kasus tersebut. KPK, kata dia, sejauh ini baru menahan mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya.

Chandra menduga KPK baru mampu menjerat Budi Mulya dalam kasus ini karena Budi Mulya adalah pihak yang "lemah" dari sisi "backing" hukum.

Sri Mulyani Seharusnya Jadi Tersangka Dalam Kasus Century

KONFRONTASI- Menteri Keuangan Sri Mulyani harusnya jadi tersangka kasus Bank Century yang saat ini menjadi polemik besar bangsa Indonesia setelah adanya perintah pengadilan Jakarta Selatan untuk mentersangkakan mantan Gubermur BI, Budiono.

Demikian disampaikan mantan anggota Komisi Hukum DPR Djoko Edhi Abdurrahman dalam diskusi Skandal Bank Century, "Setelah Budiono Siapa Tersangka Berikutnya?" yang diadakan Sabang Merauke Circle dan Institute Soekarno Hatta, di Hotel Century, Jakarta, Senin (16/4).

Kasus Century Pertaruhan Marwah KPK

KONFRONTASI-Kasus dugaan korupsi talangan Bank Century merupakan ujian terbesar yang harus bisa dilalui Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kasus Century ini adalah ujian terbesar dalam sejarah KPK dan KPK harus lulus dari ujian ini,” kata Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dalam acara “Abraham Samad Bicara Arah Bangsa Ke depan dengan Jurnalis Jogja” di Yogyakarta, Minggu (15/4) malam.

Samad: Sudah Ada Putusan Praperadilan, Penyidikan Kasus Century Harus Dilanjutkan

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera melakukan penyidikan lanjutan terkait kasus Bank Century. Permintaan itu datang dari mantan Ketua KPK, Abraham Samad.

"Harus secepatnya, apalagi sudah ada putusan praperadilan atas kasus tersebut," kata Abraham, Jakarta, Minggu (15/4/2018).

Ia mengungkapkan penyidikan atas skandal Bank Century sudah dimulai sejak dirinya menjabat Ketua KPK.

Menyoal Keterlibatan Boediono dan Sri Mulyani Dalam Petaka Century

KONFRONTASI-Kasus bailout Bank Century kembali menyeruak setelah pengadilan memerintahkan KPK menetapkan status terssangka Boediono dan sejumlah orang lainnya. Diketahui, penyelamatan Bank Century dengan dalih bank gagal dan berdampak sistemik pada 2008 berujung petaka. Selain itu, dalam proses penyelamatan Bank Century juga melibatkan beberapa nama besar serta kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah.

Kasus itu menjadi salah satu kasus besar yang 'mangkrak' penanganannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK terakhir kali menetapkan tersangka dalam kasus ini pada 2012 lalu.

Saat itu, KPK menetapkan Budi Mulya selaku Deputi Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa, serta Siti Chalimah Fadjrijah sebagai Deputi Gubernur BI Bidang VI Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah sebagai tersangka.

Budi sudah divonis hakim dan tengah menjalani masa hukuman di penjara, sementara Siti meninggal dunia dalam perjalanan proses hukumnya.

Selain Budi Mulya dan Siti Fadjrijah, ada sejumlah nama yang punya peran dalam menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik serta pengucuran dana talangan dan modal untuk bank yang kini berganti nama menjadi Bank JTrust Indonesia itu. Nama-nama itu di antaranya mantan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan saat ini, Sri Mulyani Indrawati.

Boediono masih menjabat Gubernur Bank Indonesia saat kasus itu terjadi, sementara Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Boediono sebelumnya sudah menjelaskan posisi dan keputusan yang diambilnya selaku orang nomor satu di BI. Boediono menilai, pada 2008 Bank Century mesti diselamatkan untuk menghindarkan Indonesia dari keterpurukan ekonomi dan perbankan.

"Keputusan bahwa suatu bank dianggap sebagai bank gagal dan ditengarai berdampak sistemik adalah rapat Dewan Gubernur," kata Boediono saat menghadiri pemanggilan Pansus Hak Angket Bank Century, Desember 2009 seperti dilansir Detik.com

BI waktu itu mengucurkan dana Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Rp689,39 miliar untuk Bank Century. Bank Century juga mendapat suntikan modal dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar Rp6,7 triliun.

PKS: Putusan PN Jaksel Tentang Kasus Century Cukup Aneh

KONFRONTASI - PKS menyatakan dukungan kepada KPK dalam membongkar kasus bailout Bank Century Rp 6,7 triliun yang sudah bertahun-tahun dan belum terselesaikan.

"Isu Bank Century sudah kita bicarakan dalam periode lalu untuk dibongkar, PKS setuju," ujar Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan PKS, Almuzammil Yusuf di Ruang Fraksi PKS DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/4).

Fahri Anggap KPK Tak Layak Lagi Tangani Kasus Century

KONFRONTASI-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak layak lagi menangani kasus Century.

Fahri menyarankan Polri mengambil alih kasus yang telah merugikan negara Rp 6,7 triliun tersebut. “Saya melihat kasus Century sudah tidak layak diproses KPK, sebaiknya Mabes Polri mengambil alih kasus ini,” kata Fahri kepada wartawan, Kamis (12/4).

Gelar Perkara KPK Bakal Tentukan Nasib Boediono Cs

KONFRONTASI-Nasib eks Wakil Presiden (Wapres) Boediono dan kawan-kawannya untuk menjadi tersangka atau tidak bakal ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui rapat gelar perkara kasus korupsi Bank Century dalam waktu dekat ini.

"Bagaimana kelanjutannya. nanti kita akan bahas di tingkat pimpinan dan tentunya juga penyidik dan penuntut. ‎Kita tunggu saja nanti pimpinan akan rapat dan akan penyidik dan penuntut ya," ‎kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, semalam.

Pages