kapolri

KONFRONTASI -    Kepala Kepolisian Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Idham Azis menyarankan bagi anggota Korps Bhayangkara yang terjerat kasus narkoba diberikan hukuman berat.

Bahkan menurut dia, hukumannya mati layak diberikan kepada anggotanya yang terlibat kasus narkoba.
Baca juga : Pesan Menyentuh Kapolri ke Anak Buahnya, Sampai Sebut Nama Tuhan

Pasalnya menurut dia, polisi sudah tahu kalau narkoba dilarang dalam Undang-Undang. Maka itu, status anggota Polri sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya tidak terlibat.

KONFRONTASI-Kapolri Jenderal Idham Azis berkelakar saat memberikan pidato dalam perayaan HUT Bhayangkara ke-74 yang digelar secara virtual, di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Rabu (1/7).

Jenderal polisi bintang empat itu mengaku kurang pintar. Meskipun demikian, kata Idham, dirinya tetap bisa menjadi orang nomor satu di Polri.

"Saya kan agak-agak goblok jadi Kapolri, cuma Kapolri saja goblok, biar pun saya goblok saja Kapolri, gimana saya pinter? Gitu ya kan," kata Idham saat memberi sambutan.

KONFRONTASI  -  Maklumat Kapolri melalui Surat Telegram (TR) Kapolri bernomor STR/364/VII/OPS.2./2020 akhirnya dicabut. Hal itu dilakukan Kapolri Jenderal Idham Azis dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah menerapkan aturan kehidupan baru atau new normal. Sebelumnya, Kapolri mengeluarkan Maklumat bernomor MAK/2/III/2020 tertanggal 19 Maret tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona. Inti maklumat itu, Kapolri meminta masyarakat tidak melakukan kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa.

KONFRONTASI -   Ronny Bugis, terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, merasa bersalah.

Hal itu diungkapkan oleh Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) Prof Dr Hamdi Muluk MSi selaku saksi ahli, yang mewawancarai langsung kedua terdakwa pada awal 2020.

Hamdi menyampaikan, penyesalan tersebut diungkap saat terdakwa tahu institusi Polri terkena imbas atas kelakuannya yang tercela tersebut.

KONFRONTASI -   

Kepada jajaran polda di seluruh Indonesia diminta untuk menyiapkan sebanyak 25 ton beras. “Sekarang yang stand by tidak hanya polres, tadi malam sudah dinyatakan bahwa setiap polda menyiagakan 25 ton,” kata Kapolri Jenderal Idham Azis saat dihubungi, di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, Kapolri sudah meminta kepada 500 polres untuk menyiapkan 10 ton beras dan bahan pokok lainnya, untuk dibagikan kepada warga terdampak COVID-19 yang belum terdata sebagai penerima bantuan sosial dari Pemerintah.

KONFRONTASI -   Surat Telegram Kapolri Jendral Idham Azis di tengah wabah corona (Covid-19) banyak menuai kritik dan kecaman.

Bahkan, tak sedikit pihak yang mendesak mantan Kabareskrim itu mencabut Telegram yang dianggap berlebihan itu.

Hal itu merujuk pada Surat Telegram Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1.2020 per tanggal 4 April 2020.

Dalam Telegram itu, Polri memiliki kewenangan melakukan penindakan hukum terhadap orang yang menghina presiden dan pejabat negara.

KONFRONTASI -  Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menilai bahwa mantan Kapolsek Kembangan, Jakarta Barat, Kompol Fahrul Sudiana, melanggar aturan soal gaya hidup mewah bagi anggota kepolisian.

Kompol Fahrul menggelar pesta pernikahan di Hotel Mulia, Jakarta Pusat pada 21 Maret 2020, di tengah pandemi Covid-19.

KONFRONTASI-Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengeluarkan maklumat tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona (Covid-19). Maklumat bernomor Max/2/III/2020 ini dikeluarkan atas dasar pertimbangan nasional terkait cepatnya penyebaran Corona sehingga diperlukan penanganan secara baik, cepat dan tepat agar penyebaran tidak meluas dan berkembang.

KONFRONTASI -     Wakil Ketua Komisi III DPR Mulfachri Harahap mengatakan Komisi III DPR RI akan memanggil Kapolri Jenderal Idham Aziz dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Dua pejabat tinggi itu diminta untuk menjelaskan soal 49 tenaga kerja asing (TKA) asal China di Kendari, Sulawesi Tenggara di tengah maraknya wabah corona.

"Rapat Komisi III DPR kemarin (Selasa, 17/3) memutuskan akan memanggil Kapolri dan Menkumham," kata Mulfachri di Jakarta, Rabu (18/3) seperti dilansir dari Antara.