Kami

KONFRONTASI  --   Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) se-Jawa, menyatakan sikap atas isi Maklumat Kapolri No Mak/1/I/2021. Mereka menganggap larangan penggunan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI) sebagai bentuk penyalagunaan wewenang.

Hal itu disampaikan Presidium KAMI se-Jawa dalam keterangan tertulisnya, ketika menyoroti pasal 2d Maklumat Kapolri yang isinya menyatan: Masyarakat tidak mengakses, mengunggah dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.

KONFRONTASI- NEGARA JANGAN GHAIB. Dengan Nama Tuhan Yang Maha Esa

1. Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat oleh Benny Wenda dengan menyatakan bahwa Papua Barat bukan bagian dari Indonesia adalah makar yang nyata dan serius yang merongrong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Menyesalkan sikap Pemerintah, baik Kapolri maupun Panglima TNI, dan Presiden selaku Kepala Negara dan Panglima Tertinggi yang diam atau ghaib, dan membiarkan rongrongan terhadap kedaulatan negara.

M. Din Syamsuddin
KONFRONTASI- Bismillahirrahmanirrahim

1. Penangkapan Mensos Juliari Batubara sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi oleh KPK sungguh merupakan keprihatinan mendalam, apalagi dalam dua minggu dua menteri menjadi tersangka.

2. Hal itu membuktikan bahwa Revolusi Mental yang didengung-dengungkan telah gagal, karena korupsi masih merajalela di tubuh Pemerintah. Adalah pengkhianatan besar terhadap rakyat, kala rakyat menderita karena Covid-19, justeru dana bantuan sosial yang menjadi hak rakyat dikorupsi pejabat.

Oleh: Radhar Tribaskoro

Koalisi Aksi Menyelamatkqn Indonesia (KAMI) belum mencapai usia 3 bulan tetapi badai telah datang bertubi-tubi.

KONFRONTASI -    Kejaksaan Agung (Kejagung) mengembalikan berkas perkara 9 tersangka yang terdiri dari petinggi hingga anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dalam kasus penghasutan tolak omnibus law ke Bareskrim Polri. Berkas itu dikembalikan karena dinilai belum memenuhi syarat formil dan materiil.

KONFRONTASI-Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Ahmad Yani, bakal kembali dipanggil oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada pekan depan.

"Tadi saya tanya penyidik akan direncanakan minggu depan untuk dipanggil ulang. Untuk hari tanggalnya, nanti kita akan sama-sama tunggu," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (4/11).

KONFRONTASI -   Baru saja pernyataannya yang berisi pujian terhadap UU Cipta Kerja mengejutkan sebagian kalangan anti Omnibus Law, Jenderal Gatot Nurmantyo membuat pernyataan baru: 'Saya akan keluar dari KAMI kalau jadi partai politik." 

Mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo mengaku akan keluar dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) jika menjadi partai politik.

Gatot menerangkan KAMI dibentuk dengan tujuan gerakan moral masyarakat Indonesia.

Terutama untuk terwujudnya keadilan masyarakat Indonesia.

KONFRONTASI- Tokoh nasional  Rizal Ramli (RR) mengingatkan pemerintah bahwa penangkapan para aktivis pergerakan (KAMI) sungguh norak dan tak manusiawi. Bahkan saat ini, ketika dwifungsi TNI dihilangkan, malah Kepolisian RI menjadi multifungsi dan penanganan polisi terhadap aktivis malah berwatak fasis yang sangat bertentangan dengan UU Polri sebagai pengayom rakyat. Semua itu harus diubah dan direformasi sebagaimana amanat reformasi  demokrasi 1998.

KONFRONTASI-Salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) menduga pihak intelijen pemerintahan Joko Widodo telah memasuki area instabilitas sosial.

Delkarator dan Komite politik KAMI, Gde Siriana Yusuf mengatakan, indikasi bahwa inteiljen telah bermainan merekayasa sebab sangatlah kuat.

Kata Siriana Jokowi telah masuk dalam perangkap instabilitas sosial dan kerusuhan konstitusi.

KONFRONTASI- Tokoh Nasional Rizal Ramli berharap, agar Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo fokus pada pembebasan para tokoh KAMI yang ditangkap.

Seperti diketahui, hingga saat ini ada sejumah aktivis KAMI yang ditangkap polisi di antaranya. Mereka sendiri juga merupakan petinggi KAMI yakni Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan Anton Permana.

Permintaan RR begitu ia disapa sendiri didasari oleh pernyataan Gatot Nurmantyo yang justru memuji omnibus law UU Cipta Kerja.