16 August 2018

Jusuf Kalla

JK: Saya Bukan Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Maruf

KONFRONTASI-Koalisi Calon Presiden Petahana Joko Widodo telah menetapkan tim kampanye untuk Pilpres 2018. Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi salah salah satu dewan penasihat tim paslon petahana Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Ya saya mendengar, tapi saya belum diberikan resminya," kata Wapres Jusuf Kalla ketika dikonfirmasi wartawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 13 Agustus 2018.

Biar tak Bangkrut, BPJS Kesehatan Diminta Lakukan Efisiensi

KONFRONTASI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan akan membantu menutup defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Defisit ini akan ditutup menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tidak hanya itu, pemerintah juga meminta BPJS melakukan efisiensi untuk mengatasi defisit.

Efisiensi tersebut menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla yaitu dengan memberikan pelayanan yang tepat, namun tidak mengurangi. Dia juga meminta agar BPJS Kesehatan menjamin pengawasan di setiap rumah sakit.

Menko Luhut Disindir JK Lantaran Menteri Asuhannya Absen Rapat

KONFRONTASI-Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan ada menteri di bawah Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman yang sering tidak hadir saat diundang rapat oleh Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan.

Tolak JK Cawapres Lagi, Ramai-ramai Teken Petisi

KONFRONTASI- Manuver Wapres Jusuf Kalla di Mahkamah Konstitusi mendapat tentangan dari berbagai kalangan. Dikhawatirkan, JK akan nyawapres untuk ketiga kalinya bila gugatan Perindo itu menang.

"Tolak masa jabatan wapres lebih dari dua kali!" demikian bunyi petisi di www.change.org, Senin (30/7/2018).

Petisi itu dibuat oleh Koalisi Selamatkan Konstitusi dan Demokrasi. Hingga pukul 11.40 WIB, sebanyak 1.211 orang telah menandatangani petisi itu.

GNPF Ulama: Sudahlah, Pak JK Sudah Cukup, Berikan Kesempatan Pada yang Lebih Muda


KONFRONTASI- Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) menyatakan tidak akan mendukung langkah Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk kembali maju sebagai calon wakil presiden di periode selanjutnya. Mereka mempersoalkan kinerja Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dianggap menurun.

"Kalau saat ini pak JK tak ada perannya dan kinerja tak maksimal sebagai wapres," kata Ketua Umum GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak, di Hotel Menara Penisula, Jakarta, Sabtu (28/7).

Yusuf juga tidak mendukung ambisi JK yang mau menjadi pihak terkait, dalam gugatan terhadap masa jabatan presiden dan wakil presiden yang diajukan Partai Perindo di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia hal itu sama saja menghalangi peluang kalangan muda dalam kancah politik nasional.

"Sudahlah, Pak JK sudah cukup [untuk maju kembali sebagai cawapres]" ujar Yusuf. 

Yusuf menyatakan pihaknya memiliki berbagai pertimbangan untuk tak mendukung JK meski Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu memiliki kedekatan dengan kelompok Islam. Menurut dia JK seharusnya dapat memberikan kesempatan dan melakukan regenerasi politik bagi kalangan yang lebih muda untuk memimpin Indonesia selanjutnya.

"Berilah kesempatan bagi yang lebih muda yang diberikan kemampuan," kata Yusuf.

Ia justru memuji kinerja JK sebagai wapres saat mendampingi SBY di periode masa jabatan 2004-2009 lalu ketimbang saat ini.

"Karena waktu Pak JK berpasangan dengan pak SBY itu kami sangat banyak menaruh respek," katanya.

Argumentasi Kuasa Hukum JK Dinilai Keliru Secara Konstitusional

KONFRONTASI-Peneliti senior Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Bivitri Susanti menilai argumentasi kuasa hukum Jusuf Kalla mengenai masa jabatan wakil presiden bisa lebih dari dua periode dinilai keliru.

"Sudah luar biasa jelas jabatan presiden-wakil presiden harus dibatasi. Kalau dipisahkan seperti argumen kuasa hukum JK tidak tepat secara konstitusional," kata Bivitri di Jakarta, Selasa.

Jusuf Kalla Terjangkit Virus Mahathir Syndrome?

Oleh : Hersubeno Arief

Filosofi kekuasaan itu seperti minum air laut. Semakin banyak minum, Anda akan semakin haus. Sekali berkuasa, ingin terus menerus berkuasa. Itu menjelaskan mengapa banyak penguasa yang terus menerus mencari berbagai jalan agar kekuasaannya langgeng.

Parpol Koalisi Tolak JK Jadi Cawapres Jokowi Lagi

KONFRONTASI- Jusuf Kalla (JK), berdasarkan UU Pemilu yang berlaku saat ini, tidak dimungkinkan maju kembali sebagai cawapres Jokowi, sedang digugat oleh Perindo di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan atas Pasal 169 huruf n UU Pemilu itu diajukan Perindo agar JK bisa kembali maju ketiga kalinya di Pilpres 2019.

Berbeda sikap dengan Perindo, partai pengusung Jokowi lainnya, satu suara menolak usul JK kembali jadi cawapres Jokowi di 2019. PDIP, NasDem, Hanura, PPP, tetap berpegang dengan UU Pemilu bahwa JK tidak bisa maju kembali karena telah menduduki jabatan wapres sebanya dua kali. Parpol pendukung Jokowi berharap JK tak lagi mendampingi Jokowi. 

Sebagai pengusung utama Jokowi, PDIP menyebut uji materi yang diajukan Perindo serupa dengan gugatan yang diajukan kelompok masyarakat sebelumnya. Sehingga, menurut dia, gugatan Perindo tidak akan membuat MK berubah pikiran.

“Putusan MK yang lalu sebenarnya sudah jelas, MK menolak gugatan serupa,” kata Hendrawan melalui pesan singkat, Jumat (20/7).

Oleh karena itu, Hendrawan tak sepakat dengan upaya Perindo yang mendorong JK menjadi wapres kembali. Namun demikian, Hendrawan memastikan bahwa Jokowi sebagai capres akan memilih sosok cawapres yang kapasitasnya setara dengan JK.

“Jangan ditanya kalau sudah jelas. Jadi capres pasti memilih calon lain dengan atribut kualitas setara (dengan) JK,” ujar Wakil Ketua Fraksi PDIP itu.

Meski begitu, kata Hendrawan, PDIP menghormati upaya hukum yang dilakukan Perindo. 

Senada dengan PDIP, NasDem menyebut aturan di UU Pemilu sudah jelas. Ketua DPP NasDem Willy Aditya, meminta semua pihak menaati konstitusi dan tidak menabrak UU hanya untuk memuluskan langkah JK di Pilpres 2019. 

"Kalau NasDem taat pada konstitusi, itu asasnya NasDem. Politik kita, demokrasi, ini back to Rechtsstaat (negara hukum). Kemudian itu yang harus menjadi aturan main," ujar Willy kepada kumparan, Jumat (20/7).

Willy tidak sependapat dengan alasan Perindo bahwa JK dapat memberikan suasana kondusif jelang Pilpres. Apalagi, soal jaminan kemenangan jika JK menjadi cawapres Jokowi.
Menurut dia, tiap zaman memiliki tantangan masing-masing. Tantangan yang terjadi hari ini tentunya harus dijawab oleh Jokowi dengan memilih cawapres yang sesuai tapi tidak menabrak undang-undang.

"Kalau berandai-andai, ini menjaga kohesivitas. Sekalian saja berandai-andai, kenapa kita enggak panggil lagi Sukarno-Hatta untuk memimpin republik ini?" katanya heran.

Begitu juga dengan PPP, Wasekjen PPP Achmad Baidowi. Ia mengungkapkan, aturan yang termaktub di Pasal 7 UUD 1945 soal syarat pencalonan capres-cawapres sudah jelas. Pun, uji materi ini bertentangan dengan UUD 1945.

"Bukan masalah setuju atau tidak setuju. Tapi UUD tidak membolehkan. Soal gugatan diajukan ya biasa saja, tidak ada yang istimewa. Toh Pasal 7 UUD 1945 sudah jelas mengenai ketentuan jabatan presiden dan wapres," kata Achmad Baidowi ketika dihubungi, Jumat (20/7). 

PPP tidak mau berandai-andai apakah JK akan dipilih menjadi cawapres jika gugatan Perindo dikabulkan MK.  "Kami masih berpatokan pada ketentuan yang ada saat ini. Sekarang ini ikuti saja proses di MK," jelasnya. 

Tak jauh berbeda dengan parpol pendukung Jokowi lainnya, Hanura menilai sudah saatnya sosok cawapres Jokowi diisi oleh figur baru.

“Kita apresiasi kepada JK, tapi sudah waktunya muncul tokoh lain untuk mendampingi Jokowi,” kata Ketua Fraksi Hanura Inas Nasrullah melalui pesan singkat kepada kumparan, Jumat (20/7).

Menurut Inas, tidak ada kebuntuan dalam menentukan cawapres Jokowi. Upaya mendorong JK wapres kembali, kata Inas, memang dilakukan oleh orang-orang yang berambisi agar JK bisa menjadi wapres kembali. 

“Sebenarnya tidak ada kebuntuan dalam memilih kandidat cawapres Jokowi, tapi masih saja ada orang di sekitar JK yang sangat ambisius untuk menjadikan JK (sebagai) cawapres Jokowi, bahkan dengan cara menggugat aturan main,” tegas Inas.

“Yang dipertanyakan tujuan orang-orang tersebut, bisa saja ada udang di balik bakwan,” tandasnya.

Pilih Pensiun, JK Tolak Tawaran Demokrat Maju ke Pilpres 2019

KONFRONTASI-Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menolak tawaran Partai Demokrat untuk maju dalam kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019, kata Ketua Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi di Jakarta, Rabu.

Golkar Pupuskan Harapan Demokrat Bentuk JK-AHY

KONFRONTASI - Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Sadzily mengatakan Airlangga Hartarto menghadap ke Wakil Presiden, Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, siang tadi.

Ia menyebut Airlangga menghadap JK yang juga mantan Ketua Umum Golkar untuk menjelaskan posisi partainya dalam Pilpres 2019.

"Pak Airlangga menjelaskan posisi Partai Golkar, karena posisi Golkar kan sudah pasti mendukung Pak Jokowi sebagai calon presiden 2019," ujar Ace di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7).

Pages